Ada Gonjang-ganjing, Pemimpin Militer Bisa Dirindukan Jelang 2024

 

Dikotomi sipil-militer selalu menadi isu hangat menjelang pemilihan presiden (pilpres) akan digelar di Indonesia. Meski 2024 masih jauh, namun saat ini sejumlah figur, baik berlatar belakang sipil maupun militer, mulai meramaikan bursa calon presiden (capres) mendatang.

Memang masih terlalu dini untuk memprediksi apakah pilpres mendatang akan melahirkan presiden dari kalangan sipil atau justru dari militer. Namun, ke mana kecenderungan pilihan rakyat nanti bisa dianalisa dengan membaca situasi dan kondisi psikologi masyarakat.

Jika rakyat Indonesia pada umumnya merasa aman dan nyaman dengan kondisi berbangsa dan bernegara saat ini maka besar peluang kalangan sipil kembali akan memimpin.

Dua pilpres terakhir, yakni 2014 dan 2019 dimenangi oleh Joko Widido (Jokowi) yang berlatar belakang sipil. Jokowi menjadi penerus presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlatar belakang militer dan pemenang dua pilpres sebelumnya, yakni 2004 dan 2009.

Namun, jika yang terjadi sebaliknya, masyarakat menilai saat ini banyak kegaduhan sehingga situasi jadi tidak tenang, banyak gangguan, maka rakyat akan merindukan kepemimpinan militer. Pemimpin militer sering diasosiasikan dengan sikap tegas sehingga akan mampu menciptakan stabilitas.

Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi mengatakan, kondisi dalam negeri Indonesia saat ini relatif terkendali atau tidak ada gangguan yang berarti.

"Kalau situasinya masih seperti sekarang ini, demokrasinya normatif, mungkin orang akan memilih presiden yang merupakan tokoh populis, misalnya Anies, Ganjar, Ridwan Kamil dan lainnya," ujarnya kepada SINDONews, Sabtu 28 November 2020.

Namun, Muradi menegaskan semua akan tergantung pada situasi terutama menjelang pemilihan. "Kalau situasi tidak tenang bisa saja militer kembali akan dirindukan oleh rakyat," ujarnya.

Untuk konteks Indonesia, Muradi menyebut kepemimpinan mendatang bisa saja memunculkan opsi kombinasi. Ada tiga model paket kepemimpinan nasional yang kemungkinan muncul nanti.

Pertama, militer murni, yakni capres dan cawapresnya berasal dari TNI. Model ini akan terjadi kalau situasi dalam negeri sedang tidak normal. "Tapi sekarang hampir tidak ada megara yang menganut model ini," katanya.

Kedua, kombinasi tokoh populis-populis. Artinya, baik capres maupun cawapres dari kalangan sipil yang punya popularitas tinggi. Ini terjadi jika situasi dalam negeri relatif normal. "Model ini yang terpilih pada dua pilpres terakhir di Indonesia," katanya.

Ketiga, kombinasi militer-tokoh populis. Beberapa negara menganutnya, termasuk Brasil. Situasi Indonesia ke depan memungkinkan kepemimpinan model ini. "Kombinas ini berpeluang terjadi di Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang," kata Guru Besar Ilmu Politik Unpad ini.

Sejauh ini sejumlah nama bakal capres, baik berlatar belakang sipil maupun militer mulai mendapat perhatian masyarakat. Paling tidak itu tergambar dari hasil survei sejumlah lembaga yang mengukur elektabilitas bakal capres.

Dari kalangan sipil, mengemuka nama-nama yang kebanyakan merupakan kepala daerah. Mereka antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di luar para kepala daera, ada juga pengusaha Sandiaga Uno.

Dari kalangan militer, survei menjaring sejumlah nama jenderal, di antaranya Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dan Ketua Umum Partai Demokrat Mayor (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa juga disebut-sebut punya peluang menjadi capres.

Pengamat politik dari Universitas Paramdina Hendri Satrio mengatakan, peluang capres militer di 2024 sangat terbuka. Ada dua hal yang jadi alasan. Pertama, dikenal teori pendulum politik yang menyatakan bahwa pemimpin selanjutnya akan memiliki latar belakang berbeda dengan pemimpin saat ini.

"Artinya, bila presiden yang sekarang sipil maka sangat mungkin selanjutnya militer," ujarnya.

Kedua, jika pilkada serentak yang diundur ke 2024 membuat beberapa kepala daerah dengan elektabilitas kuat seperti Anies, Khofifah, Ridwan Kamil, dan Ganjar akan berakhir masa jabatannya sebelum pilpres.

Kehilangan jabatan sama artinya kehilangan panggung politik untuk menjaga elektabilitas. Dalam kondisi ini capres militer bisa saja menyodok."Bila TNI atau Polri secara konsisten menjaga kedekatan dengan rakyat maka peluang itu akan ada," katanya.

"Hanya saja, saat ini rakyat cukup nyaman dengan kepemimpinan Jokowi yang berlatar belakang sipil," tandasnya.

Ada yang Takut Habib Rizieq Bergabung Kelompok Oposisi, Siapa?

 

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai wajar saja rencana Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia pada 10 November 2020 menjadi polemik di tengah masyatakat. Sebab, Karyono memandang sosok Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu memang sering membikin heboh.

“Saya menilai wajar, jika rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia menimbulkan kontroversi. Pasalnya, sosok satu ini memang kontroversial. Ia kerap membuat heboh di republik ini,” kata Karyono kepada jpnn.com, Sabtu (7/11).

Karyono menerangkan, Habib Rizieq saat di Arab Saudi saja sering membuat pernyataan yang menghebohkan panggung politik di Indonesia, Karyono juga menilai sosok HRS sebagai sosok pembenci Jokowi yang paling vokal.

Selain itu, suara lantang yang sering diklaim Habib Rizieq mewakili umat Islam, tak jarang menimbulkan polemik.

“Oleh karenanya, kepulangan HRS tentu membuat waswas bagi sebagian masyarakat. Apalagi jika HRS bergabung dengan kelompok oposisi, bisa berpotensi memperkuat kelompok mereka. Kubu oposisi mendapatkan tambahan energi,” kata Karyono.

Jika hal itu terjadi, kata Direktur Strategi Indo Survey dan Strategy (ISS) itu menambahkan, kelompok oposisi bisa menjadi kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan.

Hal ini tidak berdampak negatif jika paradigma oposisi diletakkan dalam kerangka memperkuat demokrasi dan memperbaiki bangsa ini ke depan.

“Namun, yang dikuatirkan jika arah oposisi bergeser ke arah gerakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Inilah yang menjadi tantangan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf,” kata dia.

Di samping itu, Karyono mencatat sikap politik Habib Rizieq yang berjanji sepulang dari Arab tidak ingin mempersulit pemerintah Indonesia.

Habib Rizieq, kata Karyono, menginginkan kepulangannya tersebut tidak dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

“Pernyataan HRS ini yang harus dipegang teguh oleh dirinya sendiri dan menjadi catatan apabila HRS mengingkari ucapannya,” kata Karyono. 

NATO Segera Bahas Krisis Ukraina-Rusia

Moskow menyalahkan Ukraina atas apa yang disebut ‘provokasi’ dan berniat memberikan penghargaan negara kepada penjaga perbatasan yang terlibat dalam bentrokan itu.

Hal itu disampaikan karena Jerman mengatakan tidak akan menarik dukungan politiknya untuk jalur pipa gas Nord Stream 2 dengan Rusia.

Beberapa anggota parlemen menyarankan untuk membatasi proyek tersebut untuk menghukum Moskow atas penyitaan kapal Ukraina dan awak mereka.

Ukraina telah meminta NATO untuk mengirim kapal perang ke Laut Azov, tetapi koresponden Euronews Damon Embling, mengatakan dia tidak yakin apakah NATO akan setuju.

Sumber: euronews

Menlu Jerman: Rusia Harus Hormati Hukum Internasional

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada Selasa, 27-11-2018 mendesak Moskow mematuhi lagi hukum internasional dan menghormati kedaulatan wilayah negara tetangga setelah Rusia menyita kapal Ukraina.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko memperingatkan ancaman “sangat serius” dari serbuan lewat darat setelah Rusia menyita 3 kapal Angkatan Laut Ukraina dan menawan awak kapal itu pada akhir pekan lalu, dirilis Antara, pada Selasa 27-11-2018.

“Rusia harus menghormati hukum internasional lagi dan tidak melanggar kedaulatan wilayah negara tetangganya,” kata Maas dalam pidato di Berlin. Untuk mencapai itu, Jerman dan sekutunya di Eropa memerlukan prinsip jelas dan “dialog sejati” mengenai keamanan di Eropa, kata Maas.

Dari Kiev, Reuters melaporkan seorang perwira kontra-intelijen militer Ukraina menderita luka berat setelah pesawat Rusia menembakkan peluru kendali ke arah kapal Ukraina pada Minggu 25-11-2018, kata kepala dinas keamanan negara (SBU) Ukraina.

Ukraina dan Rusia terlibat saling tuduh setelah Rusia menembak 3 kapal Ukraina kemudian menguasai kapal-kapal tersebut. Konfrontasi itu mendorong Ukraina memberlakukan darurat militer di beberapa kawasan, dengan mengutip ancaman serbuan darat oleh Rusia.

“Menurut informasi SBU, yang sudah terkonfirmasi, salah satu pesawat tempur Rusia menggunakan 2 peluru kendali terhadap kapal-kapal Ukraina. Akibatnya, salah seorang perwira SBU menderita cedera parah,” kata Vasyl Hrytsak dalam pernyataan pada Selasa.

Rusia mengatakan perwira SBU termasuk di antara yang ditangkap. Hrytsak membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa perwira keamanan tersebut mendukung militer di sana.

“Yang mengagetkan ialah terhadap 2 kapal dan kapal tunda kecil Ukraina itu, pihak Rusia menggunakan enam “FSB” (Dinas Keamanan Federal Rusia) dan 4 kapal Angkatan Laut, dan juga helikopter-helikopter serbu serta pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara Federasi Rusia,” kata dia.

Dia menambahkan dewan keamanan Ukraina mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin pembebasan mereka yang ditangkap. Konfrontasi tersebut menimbulkan ketegangan lagi setelah Rusia mencaplok Krimea pada 2014 dan mendukung pemberontakan pro-Moskow di Ukraina Timur.

Bersitegang dengan Rusia, Tentara Ukraina ‘Peringatan Tempur Penuh’

Ukraina telah menempatkan pasukannya pada siaga tempur penuh, ketika anggota parlemen di Kiev menyetujui usulan Presiden Petro Poroshenko untuk memberlakukan darurat militer menyusul “pertempuran” antara militer Rusia dan kapal Ukraina dekat Crimea.

Keputusan untuk menempatkan angkatan bersenjata Ukraina pada tingkat waspada tertinggi datang setelah Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina (NSDC) mendukung proposal Poroshenko untuk menerapkan darurat militer selama 60 hari.

Langkah ini tinggal menunggu persetujuan dari Verkhovna Rada, Parlemen Ukraina, yang akan memberikan suara pada mosi pada hari Senin.

“Berdasarkan keputusan NSDC untuk memberlakukan darurat militer, kepala Staf Umum – Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina – telah memerintahkan untuk menempatkan semua unit Angkatan Bersenjata Ukraina pada siaga tempur penuh,” bunyi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Ukraina pada hari Senin.

Pada hari Minggu, Rusia melepaskan tembakan dan menyita tiga kapal Angkatan Laut Ukraina – dua kapal artileri dan satu kapal tunda. Rusia mengatakan bahwa Ukraina melanggar perbatasan maritim Rusia dan mencoba melewati Selat Kerch, jalur air sempit antara daratan Rusia dan Crimea, yang menghubungkan pelabuhan Ukraina di Laut Hitam dan Laut Azov.

Penjaga pantai Rusia mengatakan bahwa kapal-kapal itu tidak memberikan pemberitahuan yang tepat tentang perjalanan mereka dan berulang kali mengabaikan peringatan dan “tuntutan hukum” untuk berhenti. Tiga awak Ukraina terluka dalam kejadian itu, dan dirawat oleh petugas medis Rusia.

Kiev menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan pemberitahuan yang tepat kepada pihak Rusia menjelang apa yang digambarkannya sebagai manuver rutin yang direncanakan. Saat ini, Ukraina menuntut pelepasan kapal dan awak mereka, serta kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan.

Pemerintah Ukraina telah meminta sekutu-sekutunya, termasuk NATO dan Uni Eropa, untuk membalas apa yang disebut Kiev sebagai “agresi” Rusia, menyerukan kepada para pendukung Barat untuk memperketat sanksi yang ada dan menerapkan langkah-langkah baru terhadap Rusia, serta menyediakan Kiev dengan “bantuan militer untuk melindungi integritas teritorialnya. ”

Poroshenko mengatakan bahwa darurat militer tidak berarti bahwa Ukraina sekarang dalam keadaan perang dengan Rusia.

Sumber : RT

Amerika-Australia Akan Kembangkan Pangkalan Angkatan Laut di Pulau Manus

Awal bulan ini, Australia dan Papua Nugini mengumumkan bahwa mereka akan mengembangkan pangkalan angkatan laut Lombrum di Pulau Manus. Pada saat KTT APEC, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengatakan, AS juga akan turut mendukung pangkalan tersebut. Saat ini masih ada sedikit rincian tentang biaya proyek Pulau Manus, dan bagaimana proyek itu diseimbangkan di antara mitra pembangunan.

Amerika akan bermitra dengan Australia untuk mengembangkan pangkalan angkatan laut Lombrum di Pulau Manus, memperkuat komitmen strategis ke wilayah tersebut di tengah kekhawatiran tentang meningkatnya pengaruh China.

Fasilitas bersama tersebut, yang memicu aspirasi China untuk mengembangkan pelabuhan, pertama kali diumumkan oleh Scott Morrison dan perdana menteri Papua Nugini, Peter O’Neill, pada awal bulan.

Wakil presiden AS, Mike Pence, memanfaatkan KTT APEC di Port Moresby selama akhir pekan untuk mengonfirmasi AS juga akan turut mendukung fasilitas angkatan laut di Pulau Manus, yang dapat menjadi tuan rumah dari lebih banyak kapal perang di Pasifik.

Sikap Amerika di akhir pekan itu membangun komitmen Jepang, yang diresmikan oleh Morrison dan Shinzo Abe pada pembukaan KTT APEC, untuk meningkatkan investasi infrastruktur di kawasan itu.

Jelas bahwa sikap Australia, Jepang dan AS tersebut bertujuan untuk membendung pengaruh China, yang telah berkembang di kawasan ini sebagai tanggapan terhadap pemotongan anggaran bantuan Australia, tetapi Morrison mengatakan kepada wartawan bahwa keterlibatan Amerika di Manus tersebut dilakukan atas undangan Papua Nugini.

“Ini adalah wilayah kedaulatan mereka, itulah mengapa kami bekerja bersama di bawah kepemimpinan mereka. Ini adalah inisiatif mereka dan kami senang menjadi bagian dari itu,” kata perdana menteri Australia.

“Kami akan bekerja sama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik atas undangan mereka di mana pun kami memiliki kesempatan yang konsisten dengan program yang kami jalankan. Program-program itu adalah program budaya, program pendidikan, program pertahanan strategis, komunikasi dan infrastruktur, kabel, dan semua yang berkisar pada program-program ini. Kami sedang berupaya untuk membangun Pasifik.”

Pence juga menggunakan pidato di KTT untuk secara implisit memperingatkan negara-negara Pasifik agar tidak menerima bantuan keuangan dari China. Dia mengatakan pinjaman infrastruktur, yang telah dikerahkan oleh China kepada negara-negara Pasifik, mengancam kedaulatan negara-negara kecil.

“Proyek yang mereka dukung seringkali tidak berkelanjutan dan berkualitas buruk. Jangan terima utang luar negeri yang bisa membahayakan kedaulatan Anda,” kata Pence memperingatkan. “Lindungi kepentingan Anda, pertahankan kemandirian Anda dan seperti Amerika, selalu prioritaskan negara Anda terlebih dahulu.”

Saat ini masih ada sedikit rincian tentang biaya proyek Pulau Manus, dan bagaimana proyek itu diseimbangkan di antara mitra pembangunan.

Postur Amerika di APEC memicu ketegangan antara AS dan China, yang telah bermanifestasi dalam perang dagang sejak pertengahan tahun.

China menggunakan pertemuan dengan perdana menteri Australia di KTT ASEAN awal pekan ini untuk memberi sinyal ulang pada hubungan setelah periode ketegangan yang dipicu oleh tindakan keras Australia terhadap pengaruh China. Morrison bertemu dengan perdana menteri China, Li Keqiang, di Singapura tetapi belum bertemu dengan presiden China.

Morrison menggunakan pidato pembukaannya di Apec untuk mendorong kembali perang perdagangan AS-China, dan secara implisit mengkritik proteksionisme pemerintahan Trump. Dia mengatakan pasar terbuka dan liberalisasi perdagangan membantu mengangkat orang keluar dari kemiskinan.

Walaupun Australia menyambut poros Pasifik oleh AS dan Jepang selama seminggu terakhir sebagai kemenangan, kemunculan pertama Morrison di musim KTT sebagai perdana menteri telah dibayangi oleh deretan isu diplomatik yang bergulir di tengah pemindahan kedutaan Australia untuk Israel.

Kontroversi dimulai dengan peringatan publik dari menteri perdagangan Indonesia bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan Australia jika kedutaan Australia pindah. Hal itu diikuti oleh saran dari perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, bahwa relokasi kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem akan menambah penyebab terorisme.

Komentar Mahathir memicu bantahan keras oleh menteri Australia pada hari Jumat (16/11). Wakil pemimpin Liberal, Josh Frydenberg, menuduh Mahathir pernah membuat “komentar menghina” tentang orang Yahudi di masa lalu, termasuk menyebut mereka “hidung kail”, mempertanyakan jumlah orang yang tewas dalam Holocaust dan melarang film Holocaust “Schindler’s List”.

Pemerintah konservatif berbondong-bondong menyarankan Australia untuk memindahkan kedutaan, dan membuat keputusan kebijakan luar negerinya sebagai negara yang berdaulat yang terlepas dari segala tekanan diplomatik. Morrison mengatakan pekan ini bahwa keputusan akhir tentang relokasi kedutaan akan dilakukan sebelum Natal.

Selain kontroversi yang bergulir tentang pemindahan kedutaan tersebut, poros Pasifik Morrison juga telah dipertanyakan oleh Concetta Fierravanti-Wells, mantan menteri untuk pembangunan internasional dan Pasifik.

Menjelang KTT APEC akhir pekan ini di Port Moresby, perdana menteri meluncurkan pembiayaan fasilitas infrastruktur senilai $2 miliar untuk Pasifik sebagai bagian dari langkah-langkah baru yang dirancang untuk memproyeksikan Australia sebagai mitra keamanan dan pembangunan utama di kawasan itu.

Tapi Morrison mengatakan fasilitas pinjaman baru Australia tersebut menimbulkan kekhawatiran, karena menambah utang di wilayah tersebut. “Saya tidak ingin melihat situasi di mana debitur semakin bertambah.”

Pada awal tahun, ketika dia masih memegang portofolio Pasifik, Fierravanti-Wells mengecam China karena menggunakan pinjaman lunak untuk meningkatkan pengaruhnya, dan untuk membangun proyek infrastruktur yang tidak berguna.

Dia mengatakan utang tersebut, dan keberlanjutannya, sekarang menjadi perhatian penting bagi negara-negara Pasifik, mengganggu komunitas internasional, bank multilateral dan kelompok Forum Kepulauan Pasifik.

“Ini adalah waktu yang sangat baik untuk meningkatkan infrastruktur, dan itu sangat penting—kabel bawah laut dan yang lainnya—tetapi di tingkat pedesaan, hal-hal yang paling penting adalah sekolah, balai desa dan rumah sakit. Karena jika mereka tidak tahan badai, akan sangat sulit bagi desa atau masyarakatnya untuk bangkit lagi.”

Kekuatan Negara Adidaya dan Australia Mengobok-obok NKRI !

Timur-timur yang sekarang bernama Timor Leste melepaskan diri dari NKRI, setelah kalah voting antara pro kemerdekaan dengan pro integrasi. Rakyat timur-timur dulu dipaksa dan giring untuk melakukan voting dalam menentukan nasib tanah kelahiran mereka. Kubu pro kemerdekaan akhirnya menang, dizaman Mr. Presiden Habibe lah peristiwa terburuk di NKRI tersebut tercipta. Habibie tak kuasa dan merasa ditipu dan dibohongi oleh Sekjen PBB dan Australia yang berusaha ingin mengambil keuntungan dari konflik timur-timur tersebut. Tanpa sebab, kelemahan dari sosok Mr. Presiden Habibie sampai sekarangpun masih belum terungkap pasti kenapa beliau bisa tidak berdaya mengantisipasi kekuatan asing mengutak atik konflik timur-timur tersebut. Bukti bahwanya PBB dan Australia berusaha dengan sengaja mengintervensi kekuatan presiden memang tak bisa dinafikan keberadaannya dulu. Habibie tak punya kuasa, tak berkutik dan melempen kepada kekuatan asing, dan Habibie tak mampu meyakinkan kekuatan asing bahwa beliau mampu dan siap untuk menyelesaikan konflik timur-timur tersebut tanpa campur tangan kekuatan negara manapun. Habibie lemah tak berkutik, patut dipertanyakan kenapa timur-timur bisa lepas dan memerdekakan diri.

Dengan dalih adanya pemahaman komunis di tanah timur-timur tersebut, mampu memberi ruang bahwa kekuatan asing seperti australia bisa menyusup kedalam konflik timur-timur. Kekuatan asing australia tersebut bak penjajah yang berkuasa di tanah timur-timur dengan membawa bendera perdamaian PBB, mereka menjadi pengawal keamanan yang merasa berkepentingan terhadap pembasmian paham komunis tersebut. Licik, picik dan kancil mereka berdalih bahwa paham komunis di tanah timur-timur wajib diberantas, tanpa sadar celah timur lah yang menjadi target utama mereka. Semua demi Sumber Daya Alam, semua atas nama minyak lepas pantai yang apabila dimiliki akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Isu membasmi paham komunis di tanah timur-timur tersebut adalah rekayasa untuk bisa melakukan akses penuh untuk menguasai tanah timur-timur. Sama seperti halnya OPM (operasi papua merdeka), GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan pemberontak-pemberontak negara NKRI lainnya adalah fatamorgana yang sengaja dibuat bahwa PT. Freeport di papua dikondisikan tidak akan mendapatkan kenyamanan dalam melakukan aktifitas bisnis dan penambangan perusahaan tersebut. Tanpa kita sadari, OPM dan GAM tersebut yang notabene adalah anak negeri sendiri pelakunya, telah dibiayai oleh negara adi daya yaitu negara asli PT. Freeport itu sendiri !

Logika nya saja, jikalau memang benar ingin membasmi paham komunis di timur-timur tersebut, kenapa harus rakyat timur-timur yang dijadikan objek untuk melakukan voting ? Kenapa harus tanah kelahiran mereka yang dijadikan sasaran ? Kenapa harus memerdekakan timur-timur ? Sungguh suatu alasan yang licik, tidak transparan dan terkesan penjajah. Kelicikan kekuatan negara asing tersebut tak fokus kepada inti pokok bahwa tokoh-tokoh komunis itu seakan-akan ada di tanah timur-timur. Mereka berhasil melakukan dalih kelicikan tersebut, sama dengan keberhasilan mereka dalam menaklukkan dan menginvansi negara islam IRAQ dengan dalih menyimpan senjata pembunuh massal.

Dengan mudahnya negara adidaya tersebut menaklukkan kekuatan saddam hussein dengan serangan beruntun dan berantai sampai negara IRAQ runtuh dan dikuasai penuh oleh mereka. Berakhirnya perang gurun tersebut yang cukup banyak menelan korban jiwa dari kedua negara, tanpa sadar publik diseluruh negara mengetahui apa dibalik invansi penyerangan tersebut. Bukti nyata bahwa saddam hussein tak menyimpan senjata pembunuh massal menambah kuat keyakinan publik bahwa ada misi rahasia yang ingin diincar oleh negara adidaya tersebut dalam invansi militer di negara iraq. Untuk mengelabui dan menepis kecurigaan publik tersebut lantas presiden amerika mengatakan telah tertipu dan salah mendapatkan informasi dari agen rahasia negara mereka yaitu CIA. Tak transparan, tak pemberani tak mau mengakui kesalahan ! Sekian semoga bermanfaat.

Sumber : Kompasiana

Penulis : Noveri Fehrizal

Opini: Ambisi Militer Guncangkan Dunia Politik Indonesia

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) berbicara dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo 

Sejak masa kekuasaan diktator rezim Orde Baru, Presiden Suharto, Indonesia tak pernah memiliki perwira militer papan atas yang menunjukkan ambisi politik secara terbuka. Namun panglima angkatan bersenjata Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo bukanlah perwira biasa. Presiden Joko Widodo dihadapkan pada tantangan untuk mengumpulkan dukungan menghadapi para pesaing politiknya dalam pemilu presiden 2019 mendatang.

PT PAL Ekspor 2 Kapal Militer ke Filipina pada 2018

Selama masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto, para analis politik adalah pengikut yang berupaya keras menyesuaikan diri dengan perubahan komando reguler militer Indonesia—sebuah ukuran yang menunjukkan siapa saja yang disukai pemerintah, dan siapa yang tidak, dan lebih penting lagi, siapa yang kira-kira akan menjadi penerus Presiden.

Tetapi dengan beberapa kejadian signifikan yang menyebabkan banyak penundaan, hari-hari ketika sebuah keteraturan yang seragam—yang memuluskan kepemimpinan nasional—secara efektif berakhir dengan jatuhnya Suharto pada bulan Mei 1998. Saat itulah lahirnya era baru demokratik yang mengakhiri fungsi ganda Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI) dalam politik domestik.

Anggota pasukan khusus Indonesia Kopassus berbaris dalam perayaan peringatan 72 tahun 
militer Indonesia

Bahkan sebelumnya, Suharto melakukan upaya yang terlambat dengan menjangkau pemimpin Muslim, yang tak pernah dia percayai seperti dia mempercayai TNI, setelah para jenderal generasinya sendiri digantikan oleh arus pemuda baru yang sedikit dikenal, dan bahkan kurang dipercayainya.

Hampir 20 tahun kemudian, akan menarik untuk berspekulasi mengenai apa yang Suharto katakan tentang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, yang jelas-jelas memiliki masa depan karir politik yang cemerlang, setelah dia pensiun pada bulan Maret tahun depan.

Pandangan umum menunjukkan sebaliknya, karena Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo bersiap untuk mengajukan penawaran untuk masa jabatan kedua pada bulan April 2019, saat pemilihan presiden dan legislatif akan diselenggarakan pada hari yang sama.

Tapi Nurmantyo bukan orang sembarangan. Tidak sejak lahirnya era demokrasi, komandan militer Indonesia itu dinilai terang-terangan menunjukkan ambisi politiknya saat masih menjabat. Dan sebelumnya tidak ada yang secara terbuka mengundang kelompok agama dengan anggapan bisa meningkatkan keterpilihannya.

“Dia tidak memiliki banyak karisma pribadi dan dia tidak memiliki cukup ketenaran politik,” kata seorang analis militer Barat. “Dia tidak akan bersaing dengan Widodo, jadi saya tidak bisa melihat partai lain memilihnya sebagai calon presiden atau wakil presiden.”

Angkatan bersenjata Indonesia melukis wajah mereka untuk perayaan ulang tahun 
ke 72 militer Indonesia

Pimpinan TNI Jenderal Moeldoko memiliki ambisi yang sama sebelum pensiun pada bulan Juli 2015. Sejauh ini, dia hanya menjabat sebagai wakil ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang dipimpin oleh menteri koordinator politik Wiranto, mantan kepala angkatan bersenjata lainnya.

Wiranto—yang pernah menjadi ajudan Soeharto, sering membanggakan dia menyelamatkan demokrasi setelah pemimpin otoriter tersebut mengundurkan diri pada tahun 1998—memiliki ambisi kantor politik yang lebih tinggi, juga gagal meraih jabatan presiden pada tahun 2004 dan wakil presiden pada tahun 2009.

Tapi dia dan Moeldoko tidak pernah mendapat perhatian yang sama dengan Nurmantyo, yang baru saja menimbulkan kontroversi lagi dengan mengklaim Badan Intelijen Nasional (BIN) telah berusaha mengimpor 5.000 senjata secara ilegal, dengan menggunakan nama Presiden Joko Widodo untuk melakukannya.

Dalam sebuah rekaman audio yang bocor tentang ucapan yang dia sampaikan kepada perwira militer pensiunan pada 22 September, Wiranto di antara mereka, Nurmantyo juga memperingatkan bahwa dia akan “menyerang” polisi jika mereka dipasok dengan senjata kelas militer, yang tampaknya merupakan referensi untuk pembelian senjata baru-baru ini.

Hal tersebut menimbulkan risiko menyalakan kembali antagonisme polisi dan angkatan bersenjata, yang selalu nyaris muncul ke permukaan sejak polisi dipisah dari rantai komando militer pada tahun 1999, dan diasumsikan telah mengambil alih kendali atas banyak kegiatan bisnis ilegalnya.

Nurmantyo dituduh bermain politik dan mendapat teguran keras dari Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan TB Hasanuddin, seorang mantan jenderal angkatan darat dan wakil ketua komisi pembela parlemen.

Widodo kemudian bertemu dengan Nurmantyo dan sementara dia tidak mengungkapkan apa yang dikatakan, dia berkeras bahwa hanya 500 “senjata laras pendek” yang dibeli, dan senjata-senjata tersebut dibuat oleh produsen senjata milik negara, PT Pindad, bukan dari luar negeri.

BIN dan polisi, yang membeli 15.000 pistol untuk menggantikan revolver yang masih dipakai oleh banyak petugas patroli, telah mendiskusikan pengadaan senjata dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari proses anggaran tahun 2018.

Yang menimbulkan kecurigaan adalah kedatangan sebuah pesawat kargo Angkatan Udara Ukraina yang membawa 280 peluncur granat SAGL buatan Bulgaria dan 6.000 granat yang ditujukan untuk Brigade Mobil polisi paramiliter, di tengah semua kontroversi pembelian senjata dari luar negeri.

Meskipun peluncur 43 milimeter dapat menembakkan berbagai jenis artileri, polisi harus buru-buru menjelaskan bahwa pengiriman granat baru berisi gas air mata dan asap hanya untuk operasi pengendalian massa yang sah, dan tak memiliki daya ledak tinggi.

Orang dalam mengatakan tuduhan Nurmantyo terhadap BIN berasal dari konflik yang telah berlangsung lama dengan sutradaranya, Budi Gunawan, mantan wakil kepala polisi dan seorang anggota dekat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Gunawan diberi jabatan intelijen sebagai ‘hadiah hiburan’ setelah Widodo menggantinya dan mengganti beberapa perwira senior lainnya dan memilih Jenderal Tito Karnavian muda, seorang mantan komandan Detasemen 88, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada pertengahan 2016.

Presiden berpikir panjang dan keras tentang memecat Nurmantyo tahun lalu, setelah jenderal berpikiran bebas itu secara sepihak menangguhkan hubungan dengan Angkatan Pertahanan Australia (ADF) setelah menganggap adanya penghinaan terhadap Indonesia dalam manual pelatihan ADF.

Nurmantyo juga pernah mengatakan di bahwa dia yakin pelatihan Marinir AS di Australia bagian utara ada hubungannya dengan pengambilalihan Papua. Dalam pidato di hadapan publik, ia sering menganjurkan teori petanya bahwa orang asing terlibat dalam perang proxy untuk melemahkan Indonesia.

Pada akhirnya, Widodo tetap tenang, namun saat itu dia dipojokkan oleh dua demonstrasi massal melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Purnama, yang dakwaan penistaan agamanya diduga telah menjadi alat untuk melemahkannya menjelang Pemilu 2019.

Yang mengkhawatirkan Widodo—yang kerap disapa Jokowi—adalah hubungan Nurmantyo dengan aliansi Muslim konservatif di garis depan demonstrasi, yang menyebabkan kekalahan Ahok dalam pemilihan gubernur April lalu dan hukuman penjaranya untuk penistaan agama.

Dia juga menggunakan kenangan akan percobaan kudeta pada 30 September 1965, yang dilaporan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah lama tidak berfungsi, untuk membangkitkan kesadaran tentang ancaman kebangkitan komunis, meskipun nampaknya tidak ada bukti untuk mendukung gagasan itu.

Momok komunisme adalah sesuatu yang dipergunakan oleh militer dan para garis keras sebagai cara untuk mempertahankan pembersihan PKI pada 1965-66, yang menewaskan sebanyak 500.000 orang dan meninggalkan noda yang tak terhapuskan pada jiwa negara tersebut.

Sebuah jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan 86 persen orang Indonesia tidak percaya masih ada “Reds Under the Bed”—ancaman komunisme—tapi Widodo harus berurusan dengan rumor yang disebarkan oleh saingan politiknya bahwa orang tuanya adalah anggota PKI—sesuatu yang bisa merusak nama baiknya di antara para pemilih yang berpendidikan rendah.

Tentu saja, setiap loyalitas yang diberikan perwira kepada Nurmantyo akan cepat hilang pada saat dia pensiun, dan walaupun dia akan mempertahankan pengaruhnya seperti pada mantan komandannya, kemungkinan besar dia akan memiliki sejumlah kecil pihak yang bersedia mendukung ambisi politiknya.

Satu pengecualian, kemungkinan dia akan mendapat dukungan dari pemimpin oposisi dan calon presiden Prabowo Subianto, yang memiliki sekutu Islamnya sendiri, termasuk Partai Keadilan Sejahtera berbasis Syariah (PKS) yang oleh Nurmantyo baru dipuji karena “konsistensi” dalam menjaga persatuan nasional.

Secara terbuka membanggakan kepercayaan Muslimnya, Panglima TNI mungkin melihat dirinya sebagai tandem Prabowo, seorang mantan komandan pasukan khusus yang—dengan sedikit sekutu politik yang dimiliki—dilaporkan telah memasukkanya dalam daftar pendek pensiunan jenderal yang sedang dia pertimbangkan untuk menjadi tandem dalam Pemilu 2019.

Pengganti Nurmantyo di posisi panglima militer kemungkinan adalah Kepala Staf Angkatan Udara Hadi Tjahjanto (53), seorang pilot transport yang dikenal baik oleh Widodo setelah bertugas sebagai komandan pangkalan udara di kota kelahiran Presiden, Solo, Jawa Tengah, pada 2010-2011, dan juga merupakan sekretaris militernya di tahun pertamanya menjabat presiden.

Melihat usia Tjahjanto, artinya dia akan memegang jabatan tersebut selama empat tahun, lebih lama dari delapan komandan sebelumnya sejak tahun 1998; mencocokkan masa jabatan kepala polisi Karnavian, yang tidak akan pensiun sampai 2022.

Jika diangkat ke kepala TNI, dia juga akan menjadi petugas angkatan udara kedua yang mengisi posisi yang tetap berada di tangan tentara sejak lahirnya republik tersebut sampai tahun 1999—setahun setelah jatuhnya Suharto—ketika seorang laksamana angkatan laut akhirnya memecahkan rekor itu.

Latar belakang layanan juniornya akan menimbulkan pertanyaan tentang tingkat kewenangan Tjahjanto, namun hal itu akan tergantung pada apakah Widodo dapat menemukan kandidat terpercaya untuk menjadi penerus perwira rendah hati Jenderal Mulyono saat dia pensiun pada bulan Januari 2019.

Penggantinya bisa saja Mayor Jenderal Andika Perkasa (52), komandan daerah Kalimantan Barat saat ini yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pasukan keamanan presiden dan sekarang mengantri untuk promosi jenderal bintang tiga.

Menimba ilmu di Washington’s National War College dan Harvard University, Perkasa adalah putra mantan guru intelijen Gen Hendropriyono, anggota lingkaran Megawati yang berpengaruh.

Pilihan lainnya, Widodo masih akan mempertahankan dukungan terpercaya di kepolisian dan militer sampai masa jabatan keduanya, sesuatu yang mungkin dia perlukan sebagai ‘selimut yang nyaman’ jika dia harus menangkis tantangan politik masa depan dari para penentangnya.

Sumber : matamatapolitik.com

Prabowo Dipecat atau Diberhentikan? Ini Cerita BJ Habibie

Kontroversi soal akhir karier militer Prabowo Subianto muncul lagi. Semua bermula dari pernyataan peneliti Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas yang menyebut Prabowo Subianto yang kini jadi Ketua Umum Gerindra itu dipecat dari karir militernya.

Pernyataan Sirojudin itu langsung dibantah oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Bagaimana sebenarnya akhir karier militer Prabowo?

Opini: Ambisi Militer Guncangkan Dunia Politik Indonesia

Bacharudin Jusuf Habibie yang menjabat Presiden saat Prabowo mengakhiri dinas kemiliteran pernah membeberkan kisah tersebut. Habibie lah yang mencopot Prabowo Subianto kala itu dari jabatan Panglima Kostrad. 

Cerita itu ditulis Habibie dalam Buku berjudul, Detik-detik yang Menentukan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006).

Di halaman 111 buku tersebut terdapat cerita dialog Presiden BJ Habibie dengan Prabowo saat dilakukan pergantian Panglima Kostrad pada 23 Mei 1998. Prabowo menghadap BJ Habibie di Istana Merdeka untuk mempertanyakan pencopotan dirinya dari jabatan Pangkostrad. 

Percakapan antara Habibie dengan Prabowo itu dilakukan dalam bahasa Inggris seperti kebiasaan mereka ketika bertemu. "Ini suatu pengghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto, Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad," kata Prabowo seperti dituturkan Habibie dalam buku, Detik-detik yang Menentukan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006) yang dikutip detikcom, Senin (31/7/20117). 

"Anda tidak dipecat, tetapi jabatan Anda diganti," jawab Habibie. 

"Mengapa?" tanya Prabowo. 

Habibie menjawab bahwa itu dilakukan karena dia mendapat laporan dari Panglima ABRI tentang adanya gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan dan Istana Merdeka. 

"Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden," kata Prabowo. 

"Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda," jawab Habibie kepada Prabowo. 

"Presiden apa Anda? Anda naif!" jawab Prabowo dengan nada marah. 

"Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan," jawab Habibie. 

Percakapan Habibie dengan Prabowo terus berlangsung memanas. Sampai akhirnya salah satu staf khusus Presiden Sintong Pandjaitan meminta, Prabowo meninggalkan ruangan karena Presiden Habibie akan menerima tamu berikutnya. 

Syahdan, setelah dicopot dari jabatan Panglima Kostrad, Prabowo dikirim ke Bandung menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak lama kemudian Dewan Kehormatan Perwira dibentuk.

Dewan Kehormatan Perwira dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Sekp/533/P/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998. Sebelum mengambil keputusan ini, Dewan Kehormatan Perwira telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998 dengan terperiksa Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus.

Dewan Kehormatan Perwira pada akhirnya mengeluarkan surat keputusan Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fahrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara. Isinya adalah sederet pelanggaran Prabowo dan menutup dengan rekomendasi pemecatan dari TNI.

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah dipecat dari dinas kemiliteran. "Kok dipecat? Prabowo nggak pernah dipecat. Dia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer," kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Sumber : DETIK

Islam Politik: Bangkitnya Kekuatan Politik Agama di Indonesia

Berkumpulnya massa dalam jumlah besar di Jakarta akhir pekan ini memprotes pengakuan Trump terhadap Yerusalem karena ibukota Israel kembali menunjukkan kekuatan baru Islam politik di Indonesia. Menurut para pengamat, kebangkitan ini dapat menyebabkan dampak serius bagi Presiden Jokowi menjelang pemilihan nasional tahun 2019. Opini oleh John Mcbeth.

Besarnya jumlah massa di Jakarta pada akhir pekan ini yang melakukan protes terhadap pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kembali menunjukkan kekuatan yang baru ditemukan.

Massa berkekuatan 100 ribu orang yang berkerumun di pusat Jakarta pada protes hari Minggu (17/12) atas pengakuan Presiden AS Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel tersebut, kembali menunjukkan kekuatan yang baru ditemukan, apa yang disebut oleh akademisi sebagai upaya politik agama di Indonesia.

Demonstrasi tersebut adalah aksi protes pro-Palestina terbesar di ibu kota Indonesia, walaupun masih kalah jumlah dengan banyaknya massa yang melakukan demonstrasi terhadap Gubernur Jakarta Basuki Purnama pada bulan November dan Desember tahun 2016, yang akhirnya menurunkan gubernur tersebut.

Namun begitu, dalam konteks lingkungan politik saat ini, pengaruh para pengatur politik agama di Indonesia—yang pertama kali muncul saat pertarungan gubernur pada bulan April lalu—dapat memiliki dampak serius bagi Presiden Jokowi menjelang pemilihan nasional tahun 2019.

Berdasarkan survei yang dilakukan sebelum dan setelah mobilisasi Muslim yang berakhir pada kekalahan Ahok, sebuah tulisan mengatakan bahwa kesuksesannya dapat berasal dari kemampuan tokoh-tokoh yang sama, untuk mengatur narasi yang efektif.

Ditulis oleh Profesor Marcus Mietzner dari Universitas Naisonal Australia, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Rizka Halida, tulisan tersebut menyebut protes pada tahun 2016 sebagai “perubahan penting dalam politik Indonesia,” dan menekankan bahwa para oposisi non-Muslim yang memegang posisi politik telah semakin dipersulit sejak saat itu.

Tulisan tersebut mengidentifikasi calon kandidat kepresidenan Prabowo Subianto, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemimpin Front Pembela Islam (FPI) yang mengasingkan diri Habib Rizieq Shihab, dan anggota kelompok Islam yang kerap disebut garis keras Bachtiar Nasir dan Al-Khaththath, sebagai para pemain utama dalam mengarahkan persepsi Muslim terhadap politik dan ekonomi.

Para analis berspekulasi mengenai koalisi antara Prabowo dan SBY pada tahun 2019, di mana putra mantan presiden tersebut yang berusia 39 tahun, Agus Harimurti, berada dalam daftar calon kandidat wakil presiden yang akan maju bersama Prabowo.

Walaupun Agus gagal saat menjadi kandidat pemilu Gubernur Jakarta, mayor pensiunan militer tersebut dapat tampil dengan baik, dan dapat membantu Prabowo untuk menarik 80 juta kaum milenial yang merupakan bagian besar dari pemilih Indonesia sebanyak 185 juta orang.

Para analis percaya bahwa meningkatnya ketimpangan di masyarakat Indonesia dan kegagalan pemerintah Jokowi untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk lulusan sekolah, membuat orang yang tidak mampu, mempertimbangkan apa yang mereka lihat sebagai sistem kapitalis yang gagal.

Dalam Laporan Kekayaan Global ketujuhnya, yang dirilis pada tahun ini, Credit Suisse Research Institute menyebut Indonesia sebagai negara paling timpang keempat di dunia, dan menekankan bahwa satu persen teratas populasi orang dewasa dari penduduk sebanyak 164 jiwa, mengendalikan setengah dari kekayaan negara yang sebesar $1,8 triliun.

“Masalah dari teori tetesan ke bawah (teori kegiatan ekonomi besar untuk kemakmuran kalangan kelas bawah), adalah bahwa tidak ada yang ‘diteteskan,'” ujar Ma’ruf Amin, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam konferensi tahunan Nahdlatul Ulama baru-baru ini, yang merupakan Organisasi Islam terbesar di dunia, yang telah meminta pemerintah Indonesia untuk memunculkan model ekonomi yang baru.

Amin—yang juga memimpin demonstrasi pada Minggu (17/12)—adalah penasihat agama paling berpengaruh bagi SBY saat masa kepresidenannya yang panjang, dan mengeluarkan fatwa kontroversial melawan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, yang berperan dalam merusak reputasi toleransi Indonesia.

Nasir—seorang ulama yang mengenyam pendidikan di Arab Saudi—menegaskan bahwa target berikutnya dari koalisi anti-Ahok adalah perusahaan-perusahaan milik pengusaha beretnis China, yang penguasaannya terhadap ekonomi yang dilakukan secara timpang, dengan cepat menjadi pesan inti dalam rencana permainan untuk mengalahkan Jokowi dalam periode kedua di tahun 2019.

Penemuan paling penting dalam survei opini baru-baru ini adalah bahwa sejak mobilisasi massa pada tahun lalu, terdapat peningkatan tajam dalam jumlah Muslim Indonesia yang percaya bahwa non-Muslim tidak seharusnya menjabat di jabatan tinggi politik.

Kekalahan Ahok dan hukuman penjaranya selama dua tahun karena penistaan, adalah akibat dari ketika ia mempertanyakan sebuah ayat Al-Qur’an, yang dianggap oleh para Islam konservatif bahwa posisi politik hanya diperuntukkan bagi umat Muslim.

Indonesia jelas masih jauh untuk memilih non-Muslim sebagai presiden. Bahkan seorang beretnis non-Jawa sangat jarang menjadi Presiden, seperti B. J. Habibie yang lahir di Sulawesi—dan itu hanya karena turunnya Presiden Suharto yang membuatnya, sebagai Wakil Presiden, menjabat.

Namun dalam polling LSI terbaru, rata-rata sebesar 49,6 persen dari responden percaya, bahwa non-Muslim seharusnya tidak menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, atau wali kota—yang merupakan peningkatan sebesar 7,3 persen, dari survei serupa yang dilaksanakan oleh Wahid Institute pada bulan Maret tahun lalu.

Tentu saja, karena jajak pendapat tersebut menunjukkan sikap moderat sebelum mobilisasi kelompok Islam tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa tema yang dipropaganda oleh para pengelola protes dan pendukung politik mereka, bertanggung jawab atas meningkatnya gagasan keagamaan ini.

Banyak dari mereka yang bergabung bersama pesan mobilisasi tersebut, atau terradikalisasi selama dan setelah protes itu, adalah Muslim dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah, walau tulisan tersebut menemukan bahwa sejak tahun 2010-2011, masyarakat kaya dan berpendidikan tinggi mencakup sebagian yang lebih besar dari komunitas Islam, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tren yang sama berlaku di kelompok pemuda Indonesia, di mana 52,4 persen siswa sekolah menengah pertama, dan 47,5 persen siswa sekolah menengah atas menentang gubernur non-Muslim, yang secara signifikan lebih banyak dari survei tahun 2016 yang saat itu sebesar 40 persen; namun untuk mahasiswa berkisar di angka yang sama, sekitar 43-44 persen.

“Penolakan terhadap non-Muslim dalam posisi politik, mendukung Front Pembela Islam (FPI), dan persepsi bahwa kesenjangan ekonomi antara Muslim dan non-Muslim meningkat setelah mobilisasi tersebut,” tulisan tersebut menekankan.

Yang mengkhawatirkan, dukungan terhadap agenda FPI meningkat dari 15,6 persen menjadi 23,6 persen antara Juni tahun lalu dan Agustus tahun ini, walau Rizieq Shihab sedang mencari perlindungan di Arab Saudi, untuk melarikan diri dari tuduhan pornografi (yang akhirnya tidak terbukti).

Anehnya, sikap di antara umat Muslim dalam tingkat sosial dan budaya tetap moderat, seperti yang mereka lakukan selama tujuh tahun terakhir, dimana jumlah mereka yang keberatan dengan tempat-tempat ibadah non-Muslim di lingkungan mereka, menurun dari 52 persen menjadi 48,2 persen.

Namun para penulis mengatakan bahwa hal ini bisa dijelaskan dengan fakta bahwa para partisipan diberi tahu bahwa bergabung dengan protes tersebut tidak membuat mereka menjadi rasis, dan bahwa Islam tetaplah toleran terhadap agama lain—walau gagasannya sejak saat itu menunjukkan cerita yang berbeda.

“Sudah jelas, gagasan inti dari Islam garis keras telah semakin kuat di antara populasi Muslim sebagai dampak dari mobilisasi tersebut,” ujar mereka, dan menekankan bahwa walau para pemimpin protes telah mencapai tujuan mereka, masyarakat Muslim yang telah lama moderat, menjadi mudah terpengaruh dengan gagasan-gagasan eksklusif.

Tulisan tersebut mempertanyakan tindakan pemerintah yang represif dalam berhadapan dengan protes tersebut, termasuk mengajukan kasus hukum yang tidak berkaitan terhadap para pengatur protes dan melakukan proses yudisial untuk melarang organisasi Islam Hizbut Tahrir, karena secara terbuka mempromosikan kekhalifahan. “Untuk melindungi dirinya, demokrasi harus tegas,” ujar tulisan tersebut, “tapi juga secara tegas taat hukum.”

Sumber : matamatapolitik.com

Belajar dari kegagalan di Timor Leste bersama Presiden Jose Ramos-Horta

Presiden Jose Ramos-Horta

Pada tanggal 3 Mei 2012, Nanyang Technological University – Rajaratnam School of International Studies (NTU – RSIS) mengadakan kuliah umum di hotel Shangri-La, Singapura, dengan tajuk “Securing Our Future: Timor Leste’s role in the Region and Beyond” dengan Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta.  Acara ini memberi sebuah pelajaran yang amat berharga dari Presiden Ramos-Horta mengenai Timor Leste. Bagaimana kepemimpinan yang baik bisa mengubah kehancuran menjadi harapan yang baru. 

Kuliah umum yang berlangsung cukup singkat ini benar-benar menarik dan membawa para peserta untuk menilik lebih lanjut situasi terkini dan tantangan Timor Leste untuk sekarang dan masa depan.

Benarkah lepasnya Timor Timur karena kesalahan Habibie?

Acara yang dimoderasi oleh Joseph Liow, Associate Dean of RSIS, dimulai dengan beberapa kata sambutan dari beliau mengenai Timor Leste dan Presiden Ramos-Horta. Joseph Liow membacakan biografi singkat Presiden Ramos-Horta yang memulai karir sebagai pendiri FRETILIN (gerakan pro-kemerdekaan Timor Leste), pendidikannya di Universitas Antioch, berperan sebagai Menteri Luar Negeri Timor Leste, dan sekarang menjabat sebagai Presiden Timor Leste.

Kesan pertama, Presiden Ramos-Horta adalah orang yang sangat membumi dan gamblang memaparkan keadaaan Timor Leste. Beliau memulai dengan membahas keadaan terkini Timor Leste yang akan mengadakan pemilihan umum pada bulan Juli 2012.

Setelah itu, Presiden Ramos-Horta menceritakan kisah Timor Leste di bawah kepimimpinannya. Ketika tahun 2002, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meninggalkan Timor Leste, negara ini hanya memiliki 68 juta USD. Jumlah yang terlampau sangat kecil untuk sebuah negara. Dengan anggaran yang begitu kecil, masalah yang dihadapi Timor Leste sangatlah banyak. Mulai dari kemiskinan, malnutrisi, hingga ancaman perang sipil.

Tahun 2006 merupakan tahun terberat bagi Timor Leste dan tantangan yang amat luar biasa bagi Presiden Ramos-Horta. Timor Leste hampir didaulat menjadi sebuah negara gagal. Tetapi hal ini bisa dilalui dengan luar biasa. Presiden Ramos-Horta bekerja dengan sangat keras untuk menstabilkan keadaan ini dengan cara berkunjung ke area perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia, dan meminta bantuan pihak Indonesia untuk mengungsikan beberapa warga sipil. Indonesia memerankan peran yang kooperatif pada saat itu.

Berangsur-angsur keadaan mulai damai kembali dan dana yang 68 juta USD itu pun mulai bertumbuh dikarenakan mulai dibentuknya petroleum fund oleh pemerintah Timor Leste. Dari anggaran yang sangat sedikit itu, mulai berkembang hingga menjadi 1 Miliar USD.

Cerita menarik yang juga dibawakan oleh Presiden Ramos-Horta adalah soal pembangunan sumber daya manusia di Timor Leste. Pada tahun 2003/2004, Presiden Fidel Castro dari Kuba menyarankan kepada Presiden Ramos-Horta untuk membuat sekolah kedokteran di Timor Leste. Pada awalnya Presiden Ramos-Horta skeptis dengan rencana tersebut, dikarenakan hampir sebagian rakyat Timor Leste tidak tahu apa itu dokter. Walau begitu, rencana tersebut tetaplah jalan dan sampai Mei 2012, Timor Leste sudah memiliki lebih dari 1.000 orang dokter.

Presiden Ramos-Horta juga menceritakan situasi politik di negara yang beliau pimpin. Pada bulan Juli ini, Pemilu yang diadakan akan melibatkan lebih dari 26 partai. Jumlah partai yang banyak inilah merupakan konsekuensi dari kebijakan Timor Leste yang memberikan bantuan dana untuk setiap partai yang dibentuk. Hal yang bahkan diakui Presiden Ramos-Horta sebagai kejelekan dari Timor Leste.

Presiden Ramos-Horta bahkan menceritakan betapa seringnya sumber daya Timor Leste yang dibuang secara percuma. Kebijakan Timor Leste adalah memberikan uang pensiun kepada para anggota kabinet dan parlemen yang telah selesai menjabat. Ini merupakan pemborosan, dikarenakan dengan masa jabatan yang hanya empat tahun bagi anggota kabinet dan parlemen, mereka berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Ini adalah kesalahan, dan Presiden Ramos-Horta terus berusaha untuk memperbaiki ini.

Tetapi dengan berbagai cerita yang buruk tersebut, Timor Leste merupakan salah satu negara dengan kesetaraan gender terbaik. Jumlah wanita di parlemen mencapai 30% dan beberapa posisi strategis seperti hakim agung pun juga dipegang oleh wanita.

Dan tentunya, kisah sukses tersebut masih terlampau sedikit bagi Timor Leste. Presiden Ramos-Horta di akhir kuliah umum tersebut mengatakan bahwa negaranya masih membutuhkan banyak perbaikan. Tingginya angka malnutrisi dan penyakit masih merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan Timor Leste.

Beliau mengakhiri kuliah tersebut dengan mengatakan bahwa eksekusi adalah segalanya. Permasalahan terbesar dalam mengelola negara adalah ketika sumber daya manusia yang ada tidak dapat menjalankan rencana dengan baik, lanjut beliau.

Acara kemudian ditutup dengan pemberian kenang-kenangan dari NTU-RSIS yang diwakili oleh Associate Dean Liow. Presiden Ramos-Horta juga memberikan kenang-kenangan berupa kain ikat dari Timor Leste dan kopi Timor, yang disebut beliau mengandung ‘Viagra alami’.

Sumber : Globalindonesianvoices.com

Intelijen Amerika memainkan peran dalam Pilkada Jakarta

Hujatan terhadap Amerika yang sebelumnya riuh bergemuruh dan bertiup kencang dihembuskan sejumlah kelompok ormas Islam radikal, belakangan sepi-sunyi nyaris tak terdengar entah kemana. Simak opini Sumanto al Qurtuby.

Sebagai gantinya, Cina belakangan (kembali) menjadi sasaran kambing hitam, provokasi dan propaganda kelompok ekstrimis-konservatif ini. Isu "Amerika kapitalis” (kadang-kadang ditambahi Zionis-Salibis) seolah lenyap kemudian diganti dengan "Cina komunis”.

Makian terhadap Amerika sebagai "rezim sekuler-liberal” yang memusuhi Islam dan kaum Muslim ajaibnya juga tak terdengar lagi (untuk sementara).

Kenapa tiba-tiba sejumlah kelompok politik-agama di Indonesia menghentikan (lagi, sementara) isu dan wacana tentang Amerika yang mereka anggap sebagai kapitalis, liberal, sekuler, Zionis, dan musuh Islam? Apakah Amerika (dalam hal ini Pemerintah Amerika Serikat) "ikut bermain” dalam konstelasi perpolitikan di Tanah Air, termasuk dalam Pilkada Jakarta, melalui "sindikatnya” di Indonesia?

Agak aneh terdengar di telinga, misalnya, ketika pemerintah Indonesia sedang berjuang keras melawan Freeport Indonesia, berbagai kelompok politik-agama (Islam) yang dulu begitu gencar dan heroik menyerukan anti-Amerika, tiba-tiba seperti "kerbau yang dicocok hidungnya” diam membisu seribu bahasa.

Bahkan tragisnya para pentolan ormas, elite politik dan elite agama yang selama ini bergaya dalam setiap pidato dan ceramahnya begitu bergemuruh melawan imperialisme, neokolonialisme, kapitalisme, hegemoni barat, dan lain sebagainya tidak membela sedikitpun upaya pemerintah RI untuk menegakkan "kedaulatan politik-ekonomi” dalam kasus Freeport ini. Sebaliknya, mereka malah berpangku tangan dan meminta Indonesia "kompromi” dengan Amerika soal negosiasi Freeport, sebuah "drama komedi” dan "dagelan politik” yang luar biasa lucunya.

Bermain di dua kaki

Jika dikaji secara seksama, Amerika memang selalu bermain di "dua kaki”: kaki (kubu) liberal dan kaki (kubu) radikal. Tujuannya tentu saja untuk melapangkan jalan bagi ideologi kapitalisme dan membungkam pengaruh ideologi komunisme. Itulah garis-garis besar haluan kebijakan politik luar negeri (foreign policy) pemerintah Amerika Serikat.

Simak misalnya studi yang ditulis oleh Perry Anderson (American Foreign Policy and Its Thinkers) atau Steven Hook dan John Spanier (American Foreign Policy since World War II). Kubu atau kelompok mana yang dipandang lebih menguntungkan (secara politik dan ekonomi) untuk "kepentingan nasional Amerika”, maka merekalah yang akan dijadikan sebagai sekutu. Tidak peduli, apakah itu "kaki/kubu liberal” atau "kaki/kubu radikal”. Yang penting menguntungkan.

Maka demikianlah, dalam sejarahnya, Amerika bukan hanya berpatron dengan kelompok atau rezim liberal-sekuler tetapi juga kelompok dan rezim konservatif-radikal. Negeri Paman Sam ini memang bersahabat dengan sejumlah rezim sekuler-liberal di Arab dan Timur Tengah seperti Iran (era rezim Pahlavi), Iraq (era rezim Saddam Hussein, meskipun belakangan digempur), Mesir (era Gamal Abdel Nasser, Anwar Saddat dan seterusnya), dlsb.  

Tetapi, Amerika juga bersekutu dengan sejumlah kelompok radikal-konservatif. Sudah bukan rahasia lagi misalnya, pemerintah Amerika-lah dulu yang men-training dan mengfasilitasi kelompok radikal Mujahidin dari berbagai kelompok etnik (Arab, Pasthun, dlsb) di Afganistan, termasuk para pentolan ektremis-teroris yang kelak mendirikan Al-Qaedah, untuk mengusir "tentara merah” Uni Soviet sejak awal 1980-an (simak studi Thomas Barfield, Afghanistan: A Cultural and Political History).

Amerika pula yang awalnya disinyalir turut mendesain pendirian kelompok milisi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), meskipun belakangan mengecamnya karena ISIS "berselingkuh” dengan sejumlah negara lain, seperti ditulis oleh sejumlah sarjana seperti Lawrence Wright, Charles Rister, Ahmed Rashid, dlsb.

Pula, sudah menjadi rahasia umum jika AS menjalin koalisi dengan negara-negara di kawasan Arab Teluk, meskipun dari segi struktur dan praktek politik negara-negara ini dianggap tidak sesuai dengan "standar demokrasi” yang diterapkan di masyarakat Amerika. Tetapi itu tidak penting. Dan memang bukan tujuan utama kebijakan politik Luar Negeri Amerika. Demokrasi hanya "jalan” dan "sarana” saja untuk melapangkan kapitalisme global.

Pemerintah Amerika memang peduli dengan masalah demokrasi, kebebasan, pluralisme, toleransi, hak asasi manusia, perdamaian, dlsb, tetapi semua itu untuk "urusan domestik” di Amerika saja. Amerika juga, tentu saja, antikekerasan, militansi, radikalisme, dan terorisme tetapi kalau menyangkut urusan rumah tangga dalam negeri mereka. Sementara untuk urusan di negara-negara lain, Amerika tidak memperdulikan semua itu. Mereka hanya peduli dengan "kepentingan nasional” dan "kapitalisme global” tadi.

Dengan kata lain, sepanjang negara-negara lain mau berkompromi dan bersedia diajak bisnis atau "berkapitalis ria” dengan Amerika, maka selama itu pula mereka akan aman-aman saja, tidak akan diganggu. Sebaliknya, jika mereka tidak mau mengikuti "kehendak yang maha kuasa” Amerika, selama itu pula mereka akan terus diganggu dan direcoki. Itulah yang terjadi dan menimpa di berbagai kawasan: dari Asia Tengah dan Selatan, Arab dan Timur Tengah, sampai Amerika Latin dan Asia Tenggara.

Indonesia tak luput dari intervensi

Indonesia juga tidak luput dari intervensi Amerika. Ingat, Amerikalah yang dulu turut "menciptakan” rezim Orde Baru di bawah Soeharto dan menumbangkan Bung Karno karena dinilai "terlalu merah” (condong ke Soviet dan Tiongkok). Indonesia saat ini, di bawah Presiden Joko Widodo, juga tidak luput dari "intaian” Amerika, khususnya sejak RI menjalin hubungan erat dengan Rusia (misalnya dalam hal pengembangan alutsista TNI dari kapal selam, rudal, pesawat tempur, hingga tank perang) dan Cina (dalam berbagai investasi dan kerja sama perdagangan). Amerika juga tidak senang dengan Jokowi karena Freeport Indonesia (yang bermarkas di Phoenix, Arizona) diganggu, diturunkan statusnya dari Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Oleh Amerika, Pilkada Jakarta mungkin dinilai sebagai "pintu masuk” yang cukup baik untuk tangga politik berikutnya yang lebih besar atau sebagai "ajang tawar-menawar” dengan Pemerintah RI. Bukan sebuah kebetulan saya kira jika Wapres Amerika Mike Pence berkunjung ke Jakarta pada saat detik-detik Pilkada.

Kebetulan, paslon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah "kader” atau "anak didik” Amerika. Anies adalah alumnus University of Maryland dan Northern Illinois University. Sedangkan Sandiaga alumnus Wickita State University dan George Washington University. Sementara itu, sejumlah elit politik dan bisnis seperti Fadli Zon dan Hary Tanoesoedibjo adalah "auliya” dan patron bisnis Presiden Donald Trump. Bukan hanya itu saja, konsultan dan penasehat politik Anies-Sandi, Eep Saefuloh Fatah, juga pernah belajar di Ohio meskipun tidak sampai lulus alias Drop Out. Buni Yani yang menjadi tersangka kasus "video Al-Madiah” juga pernah kuliah di Ohio. Denny JA yang menjadi "buzzer” anti-Ahok, juga alumnus Ohio. Munarman, elite FPI, sudah lama disinyalir sebagai pengacara Freeport. Para elite politik, agama, dan bisnis lain ikut bergabung dengan "grup Amerika” karena memiliki dendam kesumat, baik dengan Jokowi (Presiden Joko Widodo) maupun Ahok (Gubernur Basuki Tjahaja Purnama).

Karena memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan (menggulingkan Ahok dan menggerogoti pemerintahan Jokowi), maka bergabunglah berbagai elemen dan elit tadi. Tentu saja isu yang dihembuskan ke publik masyarakat adalah Cina dan komunisme, bukan Amerika dan kapitalisme. Komunis Cina, bukan kapitalis Amerika. Ini persis seperti "drama sosial” saat penggulingan Bung Karno pada 1965/6. Padahal, PRC (People's Republic of Cina) sekarang adalah negara gado-gado: setengah komunis dan kapitalis. Tidak valid lagi menyebut Cina kontemporer sebagai "rezim komunis”. Agak ironi juga mereka menyerukan bahaya "Cina komunis”. Padahal pada saat yang sama, banyak elit dan pebisnis Cina di belakang Anies-Sandi.

"Teror teologis"

Dalam rumus politik, kepentingan dan tujuan yang samalah yang bisa menyatukan berbagai elemen dan kelompok yang berbeda. Begitu pula dengan Pilkada Jakarta. Berbagai tokoh, kelompok, dan ormas Islam konservatif-esktremis yang sudah sejak lama bernafsu ingin menurunkan Ahok, merasa mendapat momentum. Mereka pun berusaha sekuat tenaga, mengerahkan massa, dan memakai segala cara, termasuk cara-cara kotor dan biadab.

Termasuk cara-cara kotor dan biadab ini misalnya "teror teologis” dengan mengancam tidak menyolatkan jenazah yang semasa hidupnya (maupun keluarganya) mendukung Ahok, kemudian ancaman neraka bagi yang mendukung dan memilih Ahok seraya "mengiming-imingi” surga bagi yang memilih "paslon” Muslim: Anies-Sandi. Demi menurunkan Ahok, mereka rela menyebar hoax dan fitnah keji. Mereka menggelar berbagai kegiatan "ibadah politik” seperti salat di jalan raya misalnya. Mereka juga menggunakan masjid-masjid untuk menyebarluaskan kampanye dan propaganda busuk.

Jadi, bukan sebuah kebetulan kalau sejumlah kelompok, parpol, dan ormas Islam konservatif-radikal untuk sementara "puasa” tidak mengungkit-ungkit Amerika seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Memusuhi Amerika tentu saja sama dengan "melempar kotoran” ke Anies-Sandi dan sangat tidak produktif.

Sebaliknya, bagi Amerika, siapapun "rezim” yang berkuasa di Indonesia tidak masalah, asal bisa diajak untuk kerja sama simbiosis mutualisme dan menguntungkan bagi kepentingan domestik Amerika. Bagi Amerika pula, bekerja sama dengan siapa saja dan kelompok mana saja (radikal atau liberal) di jagat raya ini juga tidak masalah, seperti yang selama ini mereka lakukan, asalkan mereka bisa diajak sama-sama untuk "berkapitalis” ria.

Saya berharap Presiden Jokowi dan elite politik lain bisa jeli membaca situasi dan bijak dalam mengambil keputusan demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang lebih luas.       

Penulis:

Sumanto Al Qurtuby (ap/yf)

Dosen Antropologi Budaya dan Direktur Scientific Research in Social Sciences, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi, serta Senior Scholar di National University of Singapore. Ia memperoleh gelar doktor dari Boston University dan pernah mendapat visiting fellowship dari University of Oxford, University of Notre Dame, dan Kyoto University. Ia telah menulis ratusan artikel ilmiah dan puluhan buku, antara lain Religious Violence and Conciliation in Indonesia (London & New York: Routledge, 2016)

Sumber : DW Indonesia

Didukung Koppasandi, Prabowo Kenang Masa Muda di Kopassus

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto teringat masa mudanya saat menerima dukungan dari Koppasandi (Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandi), di pelataran GOR Soemantri, Jakarta, Minggu (4/11).

"Saya kaget tadinya dengan rencana Deklarasi Koppasandi. Mengingatkan saya waktu muda, dulu saya di Kopassandha," kata Prabowo saat memberi sambutan.

Kopassandha atau Komando Pasukan Sandi Yudha merupakan nama resimen pasukan khusus sebelum berubah menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). 

Pada 1976, Prabowo tercatat pernah ikut terlibat dalam Operasi Tim Nanggala di Timor Timur sebagai salah satu Komandan Peleton Grup I Kopassandha.

Setelah Kopassandha berubah menjadi Kopassus, Prabowo kemudian mencapai posisi sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada 1995.

"Jadi saya terima kasih atas deklarasi ini, ini tentunya tindak lanjut dari Ijtimak Ulama dan kelanjutan dukungan dari saudara kita yang saat ini di tanah suci, Haji Habib Muhammad Rizieq Shihab, walaupun jauh tapi semangatnya tetap di antara kita," katanya.

Sebagai bentuk dukungan, Prabowo menerima rompi dan topi yang beratribut Koppasandi dan lafadz tauhid dari Komandan Jenderal Kopassandi Abdul Rosyid Abdullah Syafii.

Dalam sambutan pembukanya, Rosyid mengatakan Kopassandi bertekad bersama eksponen 411 dan 212 untuk bersinergi memenangkan Prabowo-Sandi pada pilpres 2019.

Sebelum kegiatan deklarasi, Kopassandi juga melaksanakan kegiatan salat subuh bersama yang dipimpin Al-Khathath. Setelahnya kegiatan diisi zikir dan tausiyah dari sejumlah ulama.

Selain Al-Khathath tokoh lain yang hadir adalah Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, Anggota BPN Eggi Sudjana, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Sumber : CNN

'Jokowi secara diam-diam juga menikmati manuver politik dari Gatot'

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan tiga kandidat cawapres paling dominan berpasangan dengan Jokowi untuk Pilpres 2019 mendatang. Dari sisi kedekatan khusus dengan Presiden, ia mengerucutkan tiga nama yakni Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Burhanuddin mencontohkan, Gatot Nurmantyo saat ini menjadi figur publik yang eksis semenjak pernyataannya mengenai isu senjata api ilegal dan peristiwa 1965 atau PKI. Dia mengatakan, manuver Gatot tersebut dimanfaatkan oleh Jokowi untuk meraih elektabilitas pada Pilpres 2019 mendatang.

"Jadi nama yang relatif tinggi sebagai pendamping Jokowi itu nama-nama yang secara personal punya kedekatan khusus sama Pak Jokowi, jadi misalnya ya pak Gatot itu loyalitasnya hanya Jokowi. Meskipun dia manuver ke sana kemari, buktinya Jokowi tidak memecatnya sebagai Panglima TNI, Pak Jokowi secara diam-diam juga menikmati manuver politik dari Gatot sendiri," kata Burhanuddin usai diskusi siapa cawapres 2019 Jokowi, di Warung Solo, Kemang, Jakarta Selatan (20/10).

Burhanuddin menilai, Presiden pun sadar dengan manuver Panglima TNI, namun hal tersebut menjadi keuntungan bagi Jokowi untuk meraih dukungan lebih banyak.

"Pak Jokowi sadar manuvernya (Gatot) itu potensial untuk menambah suara pak Jokowi 2019, karena basis suara yang dicari dan ditarik oleh Gatot bukan berasal dari segmen yang sama yang dimiliki pak Jokowi," tuturnya.

Burhanuddin melanjutkan, selain Gatot Nurmantyo, kesetiaan Sri Mulyani sebagai Menteri juga sangat kuat yang meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Diikuti dengan Tito Karnavian, yang dipilih Jokowi menjadi Kapolri walau masih tergolong muda.

"Orang seperti Sri Mulyani juga loyal sekali, dia tegak lurus dengan pak Jokowi, dia meninggalkan jabatan penting di bank dunia, kalau bukan pak Jokowi yang meminta mana mau dia, orang seperti pak Tito Karnavian juga siapa yang meragukan loyalitasnya," paparnya.

Sumber : MERDEKA

Panglima TNI: Kaderisasi Pemimpin Merupakan Investasi

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, kaderisasi kepemimpinan merupakan investasi dalam proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Panglima TNI mengatakan hal itu dihadapan 500 peserta pendidikan Akademi Bela Negara (ABN) Nasdem, bertempat di Aula ABN, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (30/10). Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa tantangan nyata yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia ke depan semakin berat dan kompleks.

"Perlu penyiapan para pemuda menjadi kader-kader pemimpin dengan dibekali ilmu dan sikap mental yang nasionalis. Penyelenggaraan ABN ini merupakan suatu langkah yang tepat bagi Nasdem guna penyiapan kaderisasi pemimpin," tuturnya. 

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa karakter pemimpin yang dibutuhkan Indonesia adalah pemimpin yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dari dulu menjaga persatuan dan bergotong royong.

"Untuk itu, jiwa individualis harus dikesampingkan dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan," tegasnya.

Panglima TNI menekankan perubahan harus dilakukan dari sekarang yang dimulai dari diri sendiri, lingkungan dan pada lingkup yang lebih luas yakni Negara Republik Indonesia, sehingga perlu tekad kuat yang dilandasi keyakinan dan optimisme untuk memperbaiki kondisi yang ada.

"Saya berharap impian ini menjadi kenyataan mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik," katanya.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengingatkan agar peserta ABN Nasdem melakukan perubahan dengan sepenuh hati dan jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kelak menjadi pemimpin yang mampu mewujudkan Negara Indonesia sebagai bangsa pemenang

Sumber : Republika