Ada Gonjang-ganjing, Pemimpin Militer Bisa Dirindukan Jelang 2024

 

Dikotomi sipil-militer selalu menadi isu hangat menjelang pemilihan presiden (pilpres) akan digelar di Indonesia. Meski 2024 masih jauh, namun saat ini sejumlah figur, baik berlatar belakang sipil maupun militer, mulai meramaikan bursa calon presiden (capres) mendatang.

Memang masih terlalu dini untuk memprediksi apakah pilpres mendatang akan melahirkan presiden dari kalangan sipil atau justru dari militer. Namun, ke mana kecenderungan pilihan rakyat nanti bisa dianalisa dengan membaca situasi dan kondisi psikologi masyarakat.

Jika rakyat Indonesia pada umumnya merasa aman dan nyaman dengan kondisi berbangsa dan bernegara saat ini maka besar peluang kalangan sipil kembali akan memimpin.

Dua pilpres terakhir, yakni 2014 dan 2019 dimenangi oleh Joko Widido (Jokowi) yang berlatar belakang sipil. Jokowi menjadi penerus presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlatar belakang militer dan pemenang dua pilpres sebelumnya, yakni 2004 dan 2009.

Namun, jika yang terjadi sebaliknya, masyarakat menilai saat ini banyak kegaduhan sehingga situasi jadi tidak tenang, banyak gangguan, maka rakyat akan merindukan kepemimpinan militer. Pemimpin militer sering diasosiasikan dengan sikap tegas sehingga akan mampu menciptakan stabilitas.

Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi mengatakan, kondisi dalam negeri Indonesia saat ini relatif terkendali atau tidak ada gangguan yang berarti.

"Kalau situasinya masih seperti sekarang ini, demokrasinya normatif, mungkin orang akan memilih presiden yang merupakan tokoh populis, misalnya Anies, Ganjar, Ridwan Kamil dan lainnya," ujarnya kepada SINDONews, Sabtu 28 November 2020.

Namun, Muradi menegaskan semua akan tergantung pada situasi terutama menjelang pemilihan. "Kalau situasi tidak tenang bisa saja militer kembali akan dirindukan oleh rakyat," ujarnya.

Untuk konteks Indonesia, Muradi menyebut kepemimpinan mendatang bisa saja memunculkan opsi kombinasi. Ada tiga model paket kepemimpinan nasional yang kemungkinan muncul nanti.

Pertama, militer murni, yakni capres dan cawapresnya berasal dari TNI. Model ini akan terjadi kalau situasi dalam negeri sedang tidak normal. "Tapi sekarang hampir tidak ada megara yang menganut model ini," katanya.

Kedua, kombinasi tokoh populis-populis. Artinya, baik capres maupun cawapres dari kalangan sipil yang punya popularitas tinggi. Ini terjadi jika situasi dalam negeri relatif normal. "Model ini yang terpilih pada dua pilpres terakhir di Indonesia," katanya.

Ketiga, kombinasi militer-tokoh populis. Beberapa negara menganutnya, termasuk Brasil. Situasi Indonesia ke depan memungkinkan kepemimpinan model ini. "Kombinas ini berpeluang terjadi di Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang," kata Guru Besar Ilmu Politik Unpad ini.

Sejauh ini sejumlah nama bakal capres, baik berlatar belakang sipil maupun militer mulai mendapat perhatian masyarakat. Paling tidak itu tergambar dari hasil survei sejumlah lembaga yang mengukur elektabilitas bakal capres.

Dari kalangan sipil, mengemuka nama-nama yang kebanyakan merupakan kepala daerah. Mereka antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di luar para kepala daera, ada juga pengusaha Sandiaga Uno.

Dari kalangan militer, survei menjaring sejumlah nama jenderal, di antaranya Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dan Ketua Umum Partai Demokrat Mayor (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa juga disebut-sebut punya peluang menjadi capres.

Pengamat politik dari Universitas Paramdina Hendri Satrio mengatakan, peluang capres militer di 2024 sangat terbuka. Ada dua hal yang jadi alasan. Pertama, dikenal teori pendulum politik yang menyatakan bahwa pemimpin selanjutnya akan memiliki latar belakang berbeda dengan pemimpin saat ini.

"Artinya, bila presiden yang sekarang sipil maka sangat mungkin selanjutnya militer," ujarnya.

Kedua, jika pilkada serentak yang diundur ke 2024 membuat beberapa kepala daerah dengan elektabilitas kuat seperti Anies, Khofifah, Ridwan Kamil, dan Ganjar akan berakhir masa jabatannya sebelum pilpres.

Kehilangan jabatan sama artinya kehilangan panggung politik untuk menjaga elektabilitas. Dalam kondisi ini capres militer bisa saja menyodok."Bila TNI atau Polri secara konsisten menjaga kedekatan dengan rakyat maka peluang itu akan ada," katanya.

"Hanya saja, saat ini rakyat cukup nyaman dengan kepemimpinan Jokowi yang berlatar belakang sipil," tandasnya.

Ada yang Takut Habib Rizieq Bergabung Kelompok Oposisi, Siapa?

 

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai wajar saja rencana Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia pada 10 November 2020 menjadi polemik di tengah masyatakat. Sebab, Karyono memandang sosok Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu memang sering membikin heboh.

“Saya menilai wajar, jika rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia menimbulkan kontroversi. Pasalnya, sosok satu ini memang kontroversial. Ia kerap membuat heboh di republik ini,” kata Karyono kepada jpnn.com, Sabtu (7/11).

Karyono menerangkan, Habib Rizieq saat di Arab Saudi saja sering membuat pernyataan yang menghebohkan panggung politik di Indonesia, Karyono juga menilai sosok HRS sebagai sosok pembenci Jokowi yang paling vokal.

Selain itu, suara lantang yang sering diklaim Habib Rizieq mewakili umat Islam, tak jarang menimbulkan polemik.

“Oleh karenanya, kepulangan HRS tentu membuat waswas bagi sebagian masyarakat. Apalagi jika HRS bergabung dengan kelompok oposisi, bisa berpotensi memperkuat kelompok mereka. Kubu oposisi mendapatkan tambahan energi,” kata Karyono.

Jika hal itu terjadi, kata Direktur Strategi Indo Survey dan Strategy (ISS) itu menambahkan, kelompok oposisi bisa menjadi kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan.

Hal ini tidak berdampak negatif jika paradigma oposisi diletakkan dalam kerangka memperkuat demokrasi dan memperbaiki bangsa ini ke depan.

“Namun, yang dikuatirkan jika arah oposisi bergeser ke arah gerakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Inilah yang menjadi tantangan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf,” kata dia.

Di samping itu, Karyono mencatat sikap politik Habib Rizieq yang berjanji sepulang dari Arab tidak ingin mempersulit pemerintah Indonesia.

Habib Rizieq, kata Karyono, menginginkan kepulangannya tersebut tidak dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

“Pernyataan HRS ini yang harus dipegang teguh oleh dirinya sendiri dan menjadi catatan apabila HRS mengingkari ucapannya,” kata Karyono. 

NATO Segera Bahas Krisis Ukraina-Rusia

Moskow menyalahkan Ukraina atas apa yang disebut ‘provokasi’ dan berniat memberikan penghargaan negara kepada penjaga perbatasan yang terlibat dalam bentrokan itu.

Hal itu disampaikan karena Jerman mengatakan tidak akan menarik dukungan politiknya untuk jalur pipa gas Nord Stream 2 dengan Rusia.

Beberapa anggota parlemen menyarankan untuk membatasi proyek tersebut untuk menghukum Moskow atas penyitaan kapal Ukraina dan awak mereka.

Ukraina telah meminta NATO untuk mengirim kapal perang ke Laut Azov, tetapi koresponden Euronews Damon Embling, mengatakan dia tidak yakin apakah NATO akan setuju.

Sumber: euronews

Menlu Jerman: Rusia Harus Hormati Hukum Internasional

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada Selasa, 27-11-2018 mendesak Moskow mematuhi lagi hukum internasional dan menghormati kedaulatan wilayah negara tetangga setelah Rusia menyita kapal Ukraina.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko memperingatkan ancaman “sangat serius” dari serbuan lewat darat setelah Rusia menyita 3 kapal Angkatan Laut Ukraina dan menawan awak kapal itu pada akhir pekan lalu, dirilis Antara, pada Selasa 27-11-2018.

“Rusia harus menghormati hukum internasional lagi dan tidak melanggar kedaulatan wilayah negara tetangganya,” kata Maas dalam pidato di Berlin. Untuk mencapai itu, Jerman dan sekutunya di Eropa memerlukan prinsip jelas dan “dialog sejati” mengenai keamanan di Eropa, kata Maas.

Dari Kiev, Reuters melaporkan seorang perwira kontra-intelijen militer Ukraina menderita luka berat setelah pesawat Rusia menembakkan peluru kendali ke arah kapal Ukraina pada Minggu 25-11-2018, kata kepala dinas keamanan negara (SBU) Ukraina.

Ukraina dan Rusia terlibat saling tuduh setelah Rusia menembak 3 kapal Ukraina kemudian menguasai kapal-kapal tersebut. Konfrontasi itu mendorong Ukraina memberlakukan darurat militer di beberapa kawasan, dengan mengutip ancaman serbuan darat oleh Rusia.

“Menurut informasi SBU, yang sudah terkonfirmasi, salah satu pesawat tempur Rusia menggunakan 2 peluru kendali terhadap kapal-kapal Ukraina. Akibatnya, salah seorang perwira SBU menderita cedera parah,” kata Vasyl Hrytsak dalam pernyataan pada Selasa.

Rusia mengatakan perwira SBU termasuk di antara yang ditangkap. Hrytsak membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa perwira keamanan tersebut mendukung militer di sana.

“Yang mengagetkan ialah terhadap 2 kapal dan kapal tunda kecil Ukraina itu, pihak Rusia menggunakan enam “FSB” (Dinas Keamanan Federal Rusia) dan 4 kapal Angkatan Laut, dan juga helikopter-helikopter serbu serta pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara Federasi Rusia,” kata dia.

Dia menambahkan dewan keamanan Ukraina mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin pembebasan mereka yang ditangkap. Konfrontasi tersebut menimbulkan ketegangan lagi setelah Rusia mencaplok Krimea pada 2014 dan mendukung pemberontakan pro-Moskow di Ukraina Timur.

Bersitegang dengan Rusia, Tentara Ukraina ‘Peringatan Tempur Penuh’

Ukraina telah menempatkan pasukannya pada siaga tempur penuh, ketika anggota parlemen di Kiev menyetujui usulan Presiden Petro Poroshenko untuk memberlakukan darurat militer menyusul “pertempuran” antara militer Rusia dan kapal Ukraina dekat Crimea.

Keputusan untuk menempatkan angkatan bersenjata Ukraina pada tingkat waspada tertinggi datang setelah Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina (NSDC) mendukung proposal Poroshenko untuk menerapkan darurat militer selama 60 hari.

Langkah ini tinggal menunggu persetujuan dari Verkhovna Rada, Parlemen Ukraina, yang akan memberikan suara pada mosi pada hari Senin.

“Berdasarkan keputusan NSDC untuk memberlakukan darurat militer, kepala Staf Umum – Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina – telah memerintahkan untuk menempatkan semua unit Angkatan Bersenjata Ukraina pada siaga tempur penuh,” bunyi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Ukraina pada hari Senin.

Pada hari Minggu, Rusia melepaskan tembakan dan menyita tiga kapal Angkatan Laut Ukraina – dua kapal artileri dan satu kapal tunda. Rusia mengatakan bahwa Ukraina melanggar perbatasan maritim Rusia dan mencoba melewati Selat Kerch, jalur air sempit antara daratan Rusia dan Crimea, yang menghubungkan pelabuhan Ukraina di Laut Hitam dan Laut Azov.

Penjaga pantai Rusia mengatakan bahwa kapal-kapal itu tidak memberikan pemberitahuan yang tepat tentang perjalanan mereka dan berulang kali mengabaikan peringatan dan “tuntutan hukum” untuk berhenti. Tiga awak Ukraina terluka dalam kejadian itu, dan dirawat oleh petugas medis Rusia.

Kiev menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan pemberitahuan yang tepat kepada pihak Rusia menjelang apa yang digambarkannya sebagai manuver rutin yang direncanakan. Saat ini, Ukraina menuntut pelepasan kapal dan awak mereka, serta kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan.

Pemerintah Ukraina telah meminta sekutu-sekutunya, termasuk NATO dan Uni Eropa, untuk membalas apa yang disebut Kiev sebagai “agresi” Rusia, menyerukan kepada para pendukung Barat untuk memperketat sanksi yang ada dan menerapkan langkah-langkah baru terhadap Rusia, serta menyediakan Kiev dengan “bantuan militer untuk melindungi integritas teritorialnya. ”

Poroshenko mengatakan bahwa darurat militer tidak berarti bahwa Ukraina sekarang dalam keadaan perang dengan Rusia.

Sumber : RT

Amerika-Australia Akan Kembangkan Pangkalan Angkatan Laut di Pulau Manus

Awal bulan ini, Australia dan Papua Nugini mengumumkan bahwa mereka akan mengembangkan pangkalan angkatan laut Lombrum di Pulau Manus. Pada saat KTT APEC, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengatakan, AS juga akan turut mendukung pangkalan tersebut. Saat ini masih ada sedikit rincian tentang biaya proyek Pulau Manus, dan bagaimana proyek itu diseimbangkan di antara mitra pembangunan.

Amerika akan bermitra dengan Australia untuk mengembangkan pangkalan angkatan laut Lombrum di Pulau Manus, memperkuat komitmen strategis ke wilayah tersebut di tengah kekhawatiran tentang meningkatnya pengaruh China.

Fasilitas bersama tersebut, yang memicu aspirasi China untuk mengembangkan pelabuhan, pertama kali diumumkan oleh Scott Morrison dan perdana menteri Papua Nugini, Peter O’Neill, pada awal bulan.

Wakil presiden AS, Mike Pence, memanfaatkan KTT APEC di Port Moresby selama akhir pekan untuk mengonfirmasi AS juga akan turut mendukung fasilitas angkatan laut di Pulau Manus, yang dapat menjadi tuan rumah dari lebih banyak kapal perang di Pasifik.

Sikap Amerika di akhir pekan itu membangun komitmen Jepang, yang diresmikan oleh Morrison dan Shinzo Abe pada pembukaan KTT APEC, untuk meningkatkan investasi infrastruktur di kawasan itu.

Jelas bahwa sikap Australia, Jepang dan AS tersebut bertujuan untuk membendung pengaruh China, yang telah berkembang di kawasan ini sebagai tanggapan terhadap pemotongan anggaran bantuan Australia, tetapi Morrison mengatakan kepada wartawan bahwa keterlibatan Amerika di Manus tersebut dilakukan atas undangan Papua Nugini.

“Ini adalah wilayah kedaulatan mereka, itulah mengapa kami bekerja bersama di bawah kepemimpinan mereka. Ini adalah inisiatif mereka dan kami senang menjadi bagian dari itu,” kata perdana menteri Australia.

“Kami akan bekerja sama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik atas undangan mereka di mana pun kami memiliki kesempatan yang konsisten dengan program yang kami jalankan. Program-program itu adalah program budaya, program pendidikan, program pertahanan strategis, komunikasi dan infrastruktur, kabel, dan semua yang berkisar pada program-program ini. Kami sedang berupaya untuk membangun Pasifik.”

Pence juga menggunakan pidato di KTT untuk secara implisit memperingatkan negara-negara Pasifik agar tidak menerima bantuan keuangan dari China. Dia mengatakan pinjaman infrastruktur, yang telah dikerahkan oleh China kepada negara-negara Pasifik, mengancam kedaulatan negara-negara kecil.

“Proyek yang mereka dukung seringkali tidak berkelanjutan dan berkualitas buruk. Jangan terima utang luar negeri yang bisa membahayakan kedaulatan Anda,” kata Pence memperingatkan. “Lindungi kepentingan Anda, pertahankan kemandirian Anda dan seperti Amerika, selalu prioritaskan negara Anda terlebih dahulu.”

Saat ini masih ada sedikit rincian tentang biaya proyek Pulau Manus, dan bagaimana proyek itu diseimbangkan di antara mitra pembangunan.

Postur Amerika di APEC memicu ketegangan antara AS dan China, yang telah bermanifestasi dalam perang dagang sejak pertengahan tahun.

China menggunakan pertemuan dengan perdana menteri Australia di KTT ASEAN awal pekan ini untuk memberi sinyal ulang pada hubungan setelah periode ketegangan yang dipicu oleh tindakan keras Australia terhadap pengaruh China. Morrison bertemu dengan perdana menteri China, Li Keqiang, di Singapura tetapi belum bertemu dengan presiden China.

Morrison menggunakan pidato pembukaannya di Apec untuk mendorong kembali perang perdagangan AS-China, dan secara implisit mengkritik proteksionisme pemerintahan Trump. Dia mengatakan pasar terbuka dan liberalisasi perdagangan membantu mengangkat orang keluar dari kemiskinan.

Walaupun Australia menyambut poros Pasifik oleh AS dan Jepang selama seminggu terakhir sebagai kemenangan, kemunculan pertama Morrison di musim KTT sebagai perdana menteri telah dibayangi oleh deretan isu diplomatik yang bergulir di tengah pemindahan kedutaan Australia untuk Israel.

Kontroversi dimulai dengan peringatan publik dari menteri perdagangan Indonesia bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan Australia jika kedutaan Australia pindah. Hal itu diikuti oleh saran dari perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, bahwa relokasi kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem akan menambah penyebab terorisme.

Komentar Mahathir memicu bantahan keras oleh menteri Australia pada hari Jumat (16/11). Wakil pemimpin Liberal, Josh Frydenberg, menuduh Mahathir pernah membuat “komentar menghina” tentang orang Yahudi di masa lalu, termasuk menyebut mereka “hidung kail”, mempertanyakan jumlah orang yang tewas dalam Holocaust dan melarang film Holocaust “Schindler’s List”.

Pemerintah konservatif berbondong-bondong menyarankan Australia untuk memindahkan kedutaan, dan membuat keputusan kebijakan luar negerinya sebagai negara yang berdaulat yang terlepas dari segala tekanan diplomatik. Morrison mengatakan pekan ini bahwa keputusan akhir tentang relokasi kedutaan akan dilakukan sebelum Natal.

Selain kontroversi yang bergulir tentang pemindahan kedutaan tersebut, poros Pasifik Morrison juga telah dipertanyakan oleh Concetta Fierravanti-Wells, mantan menteri untuk pembangunan internasional dan Pasifik.

Menjelang KTT APEC akhir pekan ini di Port Moresby, perdana menteri meluncurkan pembiayaan fasilitas infrastruktur senilai $2 miliar untuk Pasifik sebagai bagian dari langkah-langkah baru yang dirancang untuk memproyeksikan Australia sebagai mitra keamanan dan pembangunan utama di kawasan itu.

Tapi Morrison mengatakan fasilitas pinjaman baru Australia tersebut menimbulkan kekhawatiran, karena menambah utang di wilayah tersebut. “Saya tidak ingin melihat situasi di mana debitur semakin bertambah.”

Pada awal tahun, ketika dia masih memegang portofolio Pasifik, Fierravanti-Wells mengecam China karena menggunakan pinjaman lunak untuk meningkatkan pengaruhnya, dan untuk membangun proyek infrastruktur yang tidak berguna.

Dia mengatakan utang tersebut, dan keberlanjutannya, sekarang menjadi perhatian penting bagi negara-negara Pasifik, mengganggu komunitas internasional, bank multilateral dan kelompok Forum Kepulauan Pasifik.

“Ini adalah waktu yang sangat baik untuk meningkatkan infrastruktur, dan itu sangat penting—kabel bawah laut dan yang lainnya—tetapi di tingkat pedesaan, hal-hal yang paling penting adalah sekolah, balai desa dan rumah sakit. Karena jika mereka tidak tahan badai, akan sangat sulit bagi desa atau masyarakatnya untuk bangkit lagi.”

Kekuatan Negara Adidaya dan Australia Mengobok-obok NKRI !

Timur-timur yang sekarang bernama Timor Leste melepaskan diri dari NKRI, setelah kalah voting antara pro kemerdekaan dengan pro integrasi. Rakyat timur-timur dulu dipaksa dan giring untuk melakukan voting dalam menentukan nasib tanah kelahiran mereka. Kubu pro kemerdekaan akhirnya menang, dizaman Mr. Presiden Habibe lah peristiwa terburuk di NKRI tersebut tercipta. Habibie tak kuasa dan merasa ditipu dan dibohongi oleh Sekjen PBB dan Australia yang berusaha ingin mengambil keuntungan dari konflik timur-timur tersebut. Tanpa sebab, kelemahan dari sosok Mr. Presiden Habibie sampai sekarangpun masih belum terungkap pasti kenapa beliau bisa tidak berdaya mengantisipasi kekuatan asing mengutak atik konflik timur-timur tersebut. Bukti bahwanya PBB dan Australia berusaha dengan sengaja mengintervensi kekuatan presiden memang tak bisa dinafikan keberadaannya dulu. Habibie tak punya kuasa, tak berkutik dan melempen kepada kekuatan asing, dan Habibie tak mampu meyakinkan kekuatan asing bahwa beliau mampu dan siap untuk menyelesaikan konflik timur-timur tersebut tanpa campur tangan kekuatan negara manapun. Habibie lemah tak berkutik, patut dipertanyakan kenapa timur-timur bisa lepas dan memerdekakan diri.

Dengan dalih adanya pemahaman komunis di tanah timur-timur tersebut, mampu memberi ruang bahwa kekuatan asing seperti australia bisa menyusup kedalam konflik timur-timur. Kekuatan asing australia tersebut bak penjajah yang berkuasa di tanah timur-timur dengan membawa bendera perdamaian PBB, mereka menjadi pengawal keamanan yang merasa berkepentingan terhadap pembasmian paham komunis tersebut. Licik, picik dan kancil mereka berdalih bahwa paham komunis di tanah timur-timur wajib diberantas, tanpa sadar celah timur lah yang menjadi target utama mereka. Semua demi Sumber Daya Alam, semua atas nama minyak lepas pantai yang apabila dimiliki akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Isu membasmi paham komunis di tanah timur-timur tersebut adalah rekayasa untuk bisa melakukan akses penuh untuk menguasai tanah timur-timur. Sama seperti halnya OPM (operasi papua merdeka), GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan pemberontak-pemberontak negara NKRI lainnya adalah fatamorgana yang sengaja dibuat bahwa PT. Freeport di papua dikondisikan tidak akan mendapatkan kenyamanan dalam melakukan aktifitas bisnis dan penambangan perusahaan tersebut. Tanpa kita sadari, OPM dan GAM tersebut yang notabene adalah anak negeri sendiri pelakunya, telah dibiayai oleh negara adi daya yaitu negara asli PT. Freeport itu sendiri !

Logika nya saja, jikalau memang benar ingin membasmi paham komunis di timur-timur tersebut, kenapa harus rakyat timur-timur yang dijadikan objek untuk melakukan voting ? Kenapa harus tanah kelahiran mereka yang dijadikan sasaran ? Kenapa harus memerdekakan timur-timur ? Sungguh suatu alasan yang licik, tidak transparan dan terkesan penjajah. Kelicikan kekuatan negara asing tersebut tak fokus kepada inti pokok bahwa tokoh-tokoh komunis itu seakan-akan ada di tanah timur-timur. Mereka berhasil melakukan dalih kelicikan tersebut, sama dengan keberhasilan mereka dalam menaklukkan dan menginvansi negara islam IRAQ dengan dalih menyimpan senjata pembunuh massal.

Dengan mudahnya negara adidaya tersebut menaklukkan kekuatan saddam hussein dengan serangan beruntun dan berantai sampai negara IRAQ runtuh dan dikuasai penuh oleh mereka. Berakhirnya perang gurun tersebut yang cukup banyak menelan korban jiwa dari kedua negara, tanpa sadar publik diseluruh negara mengetahui apa dibalik invansi penyerangan tersebut. Bukti nyata bahwa saddam hussein tak menyimpan senjata pembunuh massal menambah kuat keyakinan publik bahwa ada misi rahasia yang ingin diincar oleh negara adidaya tersebut dalam invansi militer di negara iraq. Untuk mengelabui dan menepis kecurigaan publik tersebut lantas presiden amerika mengatakan telah tertipu dan salah mendapatkan informasi dari agen rahasia negara mereka yaitu CIA. Tak transparan, tak pemberani tak mau mengakui kesalahan ! Sekian semoga bermanfaat.

Sumber : Kompasiana

Penulis : Noveri Fehrizal

Opini: Ambisi Militer Guncangkan Dunia Politik Indonesia

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) berbicara dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo 

Sejak masa kekuasaan diktator rezim Orde Baru, Presiden Suharto, Indonesia tak pernah memiliki perwira militer papan atas yang menunjukkan ambisi politik secara terbuka. Namun panglima angkatan bersenjata Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo bukanlah perwira biasa. Presiden Joko Widodo dihadapkan pada tantangan untuk mengumpulkan dukungan menghadapi para pesaing politiknya dalam pemilu presiden 2019 mendatang.

PT PAL Ekspor 2 Kapal Militer ke Filipina pada 2018

Selama masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto, para analis politik adalah pengikut yang berupaya keras menyesuaikan diri dengan perubahan komando reguler militer Indonesia—sebuah ukuran yang menunjukkan siapa saja yang disukai pemerintah, dan siapa yang tidak, dan lebih penting lagi, siapa yang kira-kira akan menjadi penerus Presiden.

Tetapi dengan beberapa kejadian signifikan yang menyebabkan banyak penundaan, hari-hari ketika sebuah keteraturan yang seragam—yang memuluskan kepemimpinan nasional—secara efektif berakhir dengan jatuhnya Suharto pada bulan Mei 1998. Saat itulah lahirnya era baru demokratik yang mengakhiri fungsi ganda Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI) dalam politik domestik.

Anggota pasukan khusus Indonesia Kopassus berbaris dalam perayaan peringatan 72 tahun 
militer Indonesia

Bahkan sebelumnya, Suharto melakukan upaya yang terlambat dengan menjangkau pemimpin Muslim, yang tak pernah dia percayai seperti dia mempercayai TNI, setelah para jenderal generasinya sendiri digantikan oleh arus pemuda baru yang sedikit dikenal, dan bahkan kurang dipercayainya.

Hampir 20 tahun kemudian, akan menarik untuk berspekulasi mengenai apa yang Suharto katakan tentang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, yang jelas-jelas memiliki masa depan karir politik yang cemerlang, setelah dia pensiun pada bulan Maret tahun depan.

Pandangan umum menunjukkan sebaliknya, karena Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo bersiap untuk mengajukan penawaran untuk masa jabatan kedua pada bulan April 2019, saat pemilihan presiden dan legislatif akan diselenggarakan pada hari yang sama.

Tapi Nurmantyo bukan orang sembarangan. Tidak sejak lahirnya era demokrasi, komandan militer Indonesia itu dinilai terang-terangan menunjukkan ambisi politiknya saat masih menjabat. Dan sebelumnya tidak ada yang secara terbuka mengundang kelompok agama dengan anggapan bisa meningkatkan keterpilihannya.

“Dia tidak memiliki banyak karisma pribadi dan dia tidak memiliki cukup ketenaran politik,” kata seorang analis militer Barat. “Dia tidak akan bersaing dengan Widodo, jadi saya tidak bisa melihat partai lain memilihnya sebagai calon presiden atau wakil presiden.”

Angkatan bersenjata Indonesia melukis wajah mereka untuk perayaan ulang tahun 
ke 72 militer Indonesia

Pimpinan TNI Jenderal Moeldoko memiliki ambisi yang sama sebelum pensiun pada bulan Juli 2015. Sejauh ini, dia hanya menjabat sebagai wakil ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang dipimpin oleh menteri koordinator politik Wiranto, mantan kepala angkatan bersenjata lainnya.

Wiranto—yang pernah menjadi ajudan Soeharto, sering membanggakan dia menyelamatkan demokrasi setelah pemimpin otoriter tersebut mengundurkan diri pada tahun 1998—memiliki ambisi kantor politik yang lebih tinggi, juga gagal meraih jabatan presiden pada tahun 2004 dan wakil presiden pada tahun 2009.

Tapi dia dan Moeldoko tidak pernah mendapat perhatian yang sama dengan Nurmantyo, yang baru saja menimbulkan kontroversi lagi dengan mengklaim Badan Intelijen Nasional (BIN) telah berusaha mengimpor 5.000 senjata secara ilegal, dengan menggunakan nama Presiden Joko Widodo untuk melakukannya.

Dalam sebuah rekaman audio yang bocor tentang ucapan yang dia sampaikan kepada perwira militer pensiunan pada 22 September, Wiranto di antara mereka, Nurmantyo juga memperingatkan bahwa dia akan “menyerang” polisi jika mereka dipasok dengan senjata kelas militer, yang tampaknya merupakan referensi untuk pembelian senjata baru-baru ini.

Hal tersebut menimbulkan risiko menyalakan kembali antagonisme polisi dan angkatan bersenjata, yang selalu nyaris muncul ke permukaan sejak polisi dipisah dari rantai komando militer pada tahun 1999, dan diasumsikan telah mengambil alih kendali atas banyak kegiatan bisnis ilegalnya.

Nurmantyo dituduh bermain politik dan mendapat teguran keras dari Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan TB Hasanuddin, seorang mantan jenderal angkatan darat dan wakil ketua komisi pembela parlemen.

Widodo kemudian bertemu dengan Nurmantyo dan sementara dia tidak mengungkapkan apa yang dikatakan, dia berkeras bahwa hanya 500 “senjata laras pendek” yang dibeli, dan senjata-senjata tersebut dibuat oleh produsen senjata milik negara, PT Pindad, bukan dari luar negeri.

BIN dan polisi, yang membeli 15.000 pistol untuk menggantikan revolver yang masih dipakai oleh banyak petugas patroli, telah mendiskusikan pengadaan senjata dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari proses anggaran tahun 2018.

Yang menimbulkan kecurigaan adalah kedatangan sebuah pesawat kargo Angkatan Udara Ukraina yang membawa 280 peluncur granat SAGL buatan Bulgaria dan 6.000 granat yang ditujukan untuk Brigade Mobil polisi paramiliter, di tengah semua kontroversi pembelian senjata dari luar negeri.

Meskipun peluncur 43 milimeter dapat menembakkan berbagai jenis artileri, polisi harus buru-buru menjelaskan bahwa pengiriman granat baru berisi gas air mata dan asap hanya untuk operasi pengendalian massa yang sah, dan tak memiliki daya ledak tinggi.

Orang dalam mengatakan tuduhan Nurmantyo terhadap BIN berasal dari konflik yang telah berlangsung lama dengan sutradaranya, Budi Gunawan, mantan wakil kepala polisi dan seorang anggota dekat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Gunawan diberi jabatan intelijen sebagai ‘hadiah hiburan’ setelah Widodo menggantinya dan mengganti beberapa perwira senior lainnya dan memilih Jenderal Tito Karnavian muda, seorang mantan komandan Detasemen 88, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada pertengahan 2016.

Presiden berpikir panjang dan keras tentang memecat Nurmantyo tahun lalu, setelah jenderal berpikiran bebas itu secara sepihak menangguhkan hubungan dengan Angkatan Pertahanan Australia (ADF) setelah menganggap adanya penghinaan terhadap Indonesia dalam manual pelatihan ADF.

Nurmantyo juga pernah mengatakan di bahwa dia yakin pelatihan Marinir AS di Australia bagian utara ada hubungannya dengan pengambilalihan Papua. Dalam pidato di hadapan publik, ia sering menganjurkan teori petanya bahwa orang asing terlibat dalam perang proxy untuk melemahkan Indonesia.

Pada akhirnya, Widodo tetap tenang, namun saat itu dia dipojokkan oleh dua demonstrasi massal melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Purnama, yang dakwaan penistaan agamanya diduga telah menjadi alat untuk melemahkannya menjelang Pemilu 2019.

Yang mengkhawatirkan Widodo—yang kerap disapa Jokowi—adalah hubungan Nurmantyo dengan aliansi Muslim konservatif di garis depan demonstrasi, yang menyebabkan kekalahan Ahok dalam pemilihan gubernur April lalu dan hukuman penjaranya untuk penistaan agama.

Dia juga menggunakan kenangan akan percobaan kudeta pada 30 September 1965, yang dilaporan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah lama tidak berfungsi, untuk membangkitkan kesadaran tentang ancaman kebangkitan komunis, meskipun nampaknya tidak ada bukti untuk mendukung gagasan itu.

Momok komunisme adalah sesuatu yang dipergunakan oleh militer dan para garis keras sebagai cara untuk mempertahankan pembersihan PKI pada 1965-66, yang menewaskan sebanyak 500.000 orang dan meninggalkan noda yang tak terhapuskan pada jiwa negara tersebut.

Sebuah jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan 86 persen orang Indonesia tidak percaya masih ada “Reds Under the Bed”—ancaman komunisme—tapi Widodo harus berurusan dengan rumor yang disebarkan oleh saingan politiknya bahwa orang tuanya adalah anggota PKI—sesuatu yang bisa merusak nama baiknya di antara para pemilih yang berpendidikan rendah.

Tentu saja, setiap loyalitas yang diberikan perwira kepada Nurmantyo akan cepat hilang pada saat dia pensiun, dan walaupun dia akan mempertahankan pengaruhnya seperti pada mantan komandannya, kemungkinan besar dia akan memiliki sejumlah kecil pihak yang bersedia mendukung ambisi politiknya.

Satu pengecualian, kemungkinan dia akan mendapat dukungan dari pemimpin oposisi dan calon presiden Prabowo Subianto, yang memiliki sekutu Islamnya sendiri, termasuk Partai Keadilan Sejahtera berbasis Syariah (PKS) yang oleh Nurmantyo baru dipuji karena “konsistensi” dalam menjaga persatuan nasional.

Secara terbuka membanggakan kepercayaan Muslimnya, Panglima TNI mungkin melihat dirinya sebagai tandem Prabowo, seorang mantan komandan pasukan khusus yang—dengan sedikit sekutu politik yang dimiliki—dilaporkan telah memasukkanya dalam daftar pendek pensiunan jenderal yang sedang dia pertimbangkan untuk menjadi tandem dalam Pemilu 2019.

Pengganti Nurmantyo di posisi panglima militer kemungkinan adalah Kepala Staf Angkatan Udara Hadi Tjahjanto (53), seorang pilot transport yang dikenal baik oleh Widodo setelah bertugas sebagai komandan pangkalan udara di kota kelahiran Presiden, Solo, Jawa Tengah, pada 2010-2011, dan juga merupakan sekretaris militernya di tahun pertamanya menjabat presiden.

Melihat usia Tjahjanto, artinya dia akan memegang jabatan tersebut selama empat tahun, lebih lama dari delapan komandan sebelumnya sejak tahun 1998; mencocokkan masa jabatan kepala polisi Karnavian, yang tidak akan pensiun sampai 2022.

Jika diangkat ke kepala TNI, dia juga akan menjadi petugas angkatan udara kedua yang mengisi posisi yang tetap berada di tangan tentara sejak lahirnya republik tersebut sampai tahun 1999—setahun setelah jatuhnya Suharto—ketika seorang laksamana angkatan laut akhirnya memecahkan rekor itu.

Latar belakang layanan juniornya akan menimbulkan pertanyaan tentang tingkat kewenangan Tjahjanto, namun hal itu akan tergantung pada apakah Widodo dapat menemukan kandidat terpercaya untuk menjadi penerus perwira rendah hati Jenderal Mulyono saat dia pensiun pada bulan Januari 2019.

Penggantinya bisa saja Mayor Jenderal Andika Perkasa (52), komandan daerah Kalimantan Barat saat ini yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pasukan keamanan presiden dan sekarang mengantri untuk promosi jenderal bintang tiga.

Menimba ilmu di Washington’s National War College dan Harvard University, Perkasa adalah putra mantan guru intelijen Gen Hendropriyono, anggota lingkaran Megawati yang berpengaruh.

Pilihan lainnya, Widodo masih akan mempertahankan dukungan terpercaya di kepolisian dan militer sampai masa jabatan keduanya, sesuatu yang mungkin dia perlukan sebagai ‘selimut yang nyaman’ jika dia harus menangkis tantangan politik masa depan dari para penentangnya.

Sumber : matamatapolitik.com