Panglima TNI Berniat Boyong Ribuan Gesits buat Pasukan

Kegiatan Presiden Joko Widodo menjajal skuter listrik karya anak bangsa Gesits, di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/11/2018) ternyata juga menarik perhatian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Pada cuitan di akun twitter resmi miliknya, Panglima TNI mengungkapkan idenya untuk memboyong beberapa ribu unit Gesits. 

Hebatnya Kopaska, US Navy Seals Berguru ke TNI AL

Ini disebutkannya, bakal dialokasikan buat kegiatan operasional Babinsa (Bintara Pembina Desa). Twit tersebut ditujukan langsung kepada akun twitter resmi Presiden Joko Widodo, yang baru saja mem-posting soal kegiatannya menjajal Gesits, sembari mempromosikan skuter listrik bermerek asli Indonesia tersebut.

“Yth. Bapak Presiden @jokowi, Setelah saya melihat foto Bapak mengendarai sepeda motor bermerek GESITS karya anak bangsa ini, muncul ide mengalokasikan beberapa ribu unit untuk operasional Babinsa. Infrastruktur listrik di pelosok desa akan memudahkan proses pengisian baterenya.” CEO PT Gesits Technologies Indo (GTI) Harun Sjech sangat mengapresiasi niatan Panglima TNI tersebut, dan menyebutkan ini merupakan salah satu bentuk dukungan paling baik dari Negara, buat produk Gesits. 

“Ini tentu dukungan Pemerintah yang sangat baik, dan bisa mendorong kami untuk terus maju. Nanti akan kami respon dengan baik,” ujar Harun kepada KOMPAS.com, Kamis (8/11/2018).

Soal ordernya sendiri, Harun menyebut pemesanannya belum masuk ke pihaknya. Karena memang pernyataan Panglima TNI belum lama di-posting di akun twitternya. “Nanti kami coba follow up. 

Ini sangat membantu, di mana-mana di seluruh dunia dukungan pemerintah terhadap produk unggulan dalam negeri mereka seperti itu, dengan menggunakannya sendiri. Korea Selatan misalnya mau membesarkan Hyundai dan Samsung mereka gunakan sendiri, dan dengan begitu industrinya hidup dan tidak mati,” kata Harun.

Sumber : KOMPAS

6 Hal Berbahaya ini Bisa Terjadi Jika Freeport Tak Diperpanjang Kontraknya

Kontrak Freeport yang sebentar lagi usai di tahun 2021 membawa polemik besar bagi bangsa ini. Terakhir adalah masalah “papa minta saham” yang mencatut nama Setya Novanto yang menjabat ketua DPR RI kita, Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoedin, serta Riza Chalid yang merupakan seorang pengusaha minyak. Kasus ini masih berlanjut untuk menentukan apakah ketiganya terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau tidak.

Freeport kembali ke Indonesia maka rakyat ini akan makmur, begitu opini banyak orang. Apakah memang akan begini nantinya? Apakah benar jika Freeport angkat kaki akan langsung memberikan dampak positif? Tidak bermaksud untuk mendukung wacana Freeport untuk tetap beroperasi, tapi kita harus jeli akan dampak yang timbul jika perusahaan Amerika ini hengkang.

Pada persidangan kedua kasus kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR kita, Maroef Sjamsoedin sempat menyinggung tentang dampak-dampak buruk jika Freeport tak diperpanjang kontraknya. Semengerikan apa sih? Berikut ulasannya.

1. Kerusakan Lingkungan Kelas Berat Akan Terjadi

Freeport selama ini menambang dengan metode yang cukup baik. Terutama soal pengolahan limbah. Mereka menggunakan metode tertentu sehingga limbah bisa diminimalisir dan dampaknya tidak sampai membuat warga Papua dan para aktivis demo sana sini. Freeport dikelola dengan baik, demikian limbahnya. Lalu apa yang akan terjadi jika mereka pergi?

Memang benar kita jadi punya tambang besar, namun untuk pengelolaannya tentu masih jadi tanda tanya besar. Freeport jelas tak mau meninggalkan apa pun yang mempermudah Indonesia untuk mengelola tambangnya sendiri. Sudah pasti mereka akan membawa pula para staf ahli serta deretan teknologinya, termasuk pengelolaan tambang dan juga limbah.

Kita bisa pilih opsi menunggu sampai waktu tertentu. Tapi, hal tersebut malah justru membuat limbah bekas tambang tak mampu terkelola dengan baik. Ketika dibiarkan maka yang terjadi adalah seperti yang ada di Brazil. Di mana tambang besi mereka membuat satu perkampungan dan sebuah sungai besar mati.

2. Indonesia Butuh Banyak Biaya untuk Kelola Tambang

Kita analogikan Freeport benar-benar hengkang, maka secara logis mereka akan membawa apa pun yang dimiliki. Lalu kita kini sebagai pengelola harus cepat-cepat melanjutkan proses penambangannya. Kalau tidak maka hal-hal buruk akan terjadi. Masalahnya, Freeport sudah membawa pergi peralatan mereka. Maka mau tak mau negara harus mengadakan peralatan sendiri.

Biayanya pasti besar karena tambangnya saja sudah seluas itu. Negara jelas tidak akan menyisihkan sebagian besar APBN hanya untuk pengelolaan Freeport. Solusinya adalah hutang. Amerika mungkin juga akan melakukan sedikit intrik soal ini karena merasa terusir. Bisa dengan memainkan dolar mereka agar pengeluaran kita makin besar.

3. Konflik Suku Setempat Akan Mungkin Terjadi

Sudah bisa dibayangkan jika Freeport pergi maka akan terjadi aksi klaim satu sama lain. Menurut Dirut Freeport, Maroef Syamsoeddin, hal ini memang mungkin akan terjadi. Seperti yang kita ketahui, Papua terdiri dari banyak suku-suku, kemungkinan mereka yang akan terlibat dalam pergolakan masalah klaim tersebut.

Aksi ini yang jelas akan memancing negara dengan menurunkan TNI untuk mengintervensi para suku itu. Hal ini mungkin akan memicu konflik nasional dan dampak buruknya bisa jadi Papua menuntut kemerdekaan. Jelas ini lebih buruk dari yang kita kira.

4. Hubungan Bilateral Amerika Indonesia Memburuk

Patut diketahui, Freeport yang menjembatani hubungan harmonis antara negara kita dan Amerika. Bukan rahasia pula jika perusahaan tersebut memang sudah menyumbang banyak sekali bagi negeri Paman Sam sejak pertama kali dikelola di zaman Soeharto. Lalu bagaimana jadinya jika pemasukan yang berharga ini tiba-tiba hilang gara-gara Indonesia tak memperpanjang kontrak Freeport? Yang jelas Amerika takkan pernah bertegur sapa dengan Indonesia.

Ini buruk bagi kita mengingat mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dunia. Apa yang mereka putuskan akan menjadi keputusan semua orang. Kemudian mereka mungkin memanfaatkan kedigjayannya untuk membuat Indonesia lemah. Entah bermain-main dengan dolarnya, atau yang ditakutkan adalah melakukan invasi-invasi dengan dalih tertentu. Kita sendiri sebenarnya juga butuh banyak dari Amerika. Ketika penghubung harmonisme antar negara ini hilang, siap-siap dengan kemungkinan terburuk yang mungkin akan mereka lakukan.

5. Freeport Angkat Kaki Angka Pengangguran Naik Drastis

Ada sekitar 30 ribuan orang lebih yang bekerja di Freeport dan mayoritas mereka adalah orang-orang Indonesia. Dari data ini mungkin sudah bisa dipetakan bagaimana jadinya jika perusahaan Amerika itu hengkang. Yang jelas ancaman PHK massal besar-besaran takkan bisa terhindarkan.

Negara bakal kebingungan sendiri karena angka pengangguran yang makin tinggi ini harus diapakan. Bahkan mirisnya, 40 persen dari pekerja Freeport juga adalah orang asli Papua. Mereka pasti kebingungan pula bagaimana menghidupi keluarga. Indonesia harus cari solusi dari masalah pelik ini ketika pemerintah sudah tak lagi memperpanjang kontrak Freeport.

6. Pemasukan Negara Berkurang Banyak

Memang benar jika Freeport untung banyak dari Indonesia. Tapi, yang perlu diketahui, mereka juga memberikan kompensasi besar kepada negara. Jumlahnya sendiri makin signifikan setiap tahunnya. Bahkan tahun 2010 lalu mereka memberikan sekitar Rp 5,7 triliun. Sayangnya, takkan ada lagi pemasukan cuma-cuma seperti ini jika Freeport pergi.

Terkecuali kita benar-benar siap dalam pengelolaan, maka tak perlu berpikir tentang pemasukan cuma-cuma tadi. Karena kita akan mendapatkan yang lebih besar. Tapi, kalau keadaannya justru sebaliknya, bahkan menunggu kesiapan Indonesia sampai jangka waktu tertentu, negara tidak akan mendapatkan apa pun. Dilematis memang, namun semua pilihan ada risikonya.

Memang miris kalau sampai Freeport jatuh lagi ke pelukan Amerika. Makin dalam pula Grassberg dikeruk oleh mereka. Namun jika dikelola sendiri sepertinya kita juga belum benar-benar siap. Apalagi dengan perkiraan konflik di atas yang mungkin terjadi jika Freeport hengkang. Dilematis dan membingungkan. Entah apa yang akan dilakukan pemerintah nantinya. Namun kita hanya bisa berharap yang terbaik.

Sumber : BOMBASTIS

Negara-negara yang Diuntungkan dari Perang Dagang AS-China

Sejumlah ekonom dan petinggi perusahaan mengkritik eskalasi perang dagang di antara AS dan China. Sejumlah chief excecutive officer (CEO) AS, khawatir kebiakan Presiden Donald Trump tersebut akan menuai aksi balas dendam.

Sampai saat ini, kedua negara sudah mengumumkan besaran tarif impor sekitar ratusan miliar dolar untuk produk-produk dari kedua belah pihak.

Namun ketika sebagian besar pelaku pasar sepakat akan ada pengaruh buruk terhadap ekonomi dunia, beberapa negara justru mendapat manfaat dari perang dagang tersebut. Pasalnya, hal tersebut bisa menciptakan potensi pasar bagi negara lain untuk memperbesar ekspornya.

"Tentu saja ada manfaat ekonominya dari penerapan tarif ini,"kata Head of Emerging Market Debt Relative Schroders Jim Barrineau seperti dilansir dari CNBC.com, Sabtu (7/4/2018)

"Jika perselisihan ini memicu perang dagang yang lebih panjang, China bisa meningkatkan investasi langsung ke sektor pertanian, logam dan energi di negara-negara berkembang sebagai diversifikasi komoditi dari AS.

Adapun negara yang mendapat keuntungan dari perang dagang tersebut, yaitu:

Brazil

Saat ini, sekitar 25% ekspor utama AS adalah kedelai. Sementara China adalah pengimpor terbesar di dunia dan AS adalah pemasok terbesar kedua. Adanya perang dagang tentunya sangat berdampak pada petani kedelai AS dan produsen babi China yang bergantung pada produk tersebut untuk memberi makan ternak mereka.

Wakil Menteri Keuangan China Zhy Guangyao pada Rabu, 4 Apr 2018 mengatakan, Amerika Selatan sebagai salah satu sumber yang bisa memproduksi kedelai dalam jumlah besar.

"Brazil mungkin bisa menjadi penerima manfaat pertama,"tambah Barrineau yang mencatat 75% kedelai Brazil sudah diekspor ke China.

"Mereka juga bisa menikmati tarif istimewa jika keledai AS terkena tarif tinggi,"tambah dia.

Brazil juga sudah menjadi pemasok utama keledai utama untuk China, namun belum bisa menggantikan pasokan dari AS. Pada 2017, AS menjual 32,9 juta ton keledai ke China, terbesar kedua setah 50,93 juta ton yang diju Brazil.

Argentina

Barrineau mengatakan, sebagai pengekspor kedelai terbesar ketiga, Argentina memiliki posisi yang hampir serupa. Kedelai mewakili 17,5% total ekspor Argentina. Namun analis komoditas memperkirakan harga tanaman di negara itu akan menurun 25% karena menderita kekeringan berkepanjangan.

Paraguay and Uruguay

Kepala Riset Pasar Komoditas Pertanian Rabobank Stefan Vogel mengatakan, China kemungkinan mencari alternatif lanjutan untuk pemenuhan kedelainya ke pasar-pasar yang lebih kecil seperti Paraguay dan Uruguay.

"Pengumpul gandum (Amerima Selatan) melihat harga barang-barang mereka terus meningkat,"kata Vogel.

"Para petani harusnya menerima hagha yang lebih tinggi untuk itu dan semua orang dalam rantai pasokan tersebut harusnya mendapat bagian dari harga tersebut,"tambah dia.

Australia

Pada Rabu silam, Beijing mengumumkan, kapas adalah salah satu dari 106 jenis barang yang akan terkena tarif 25%. Hal ini dilakukan sebagai bagian untuk menargetkan US$ 50 miliar barang-barang AS setiap tahunnya.

Vogel mengatakan, sebagai importir kapas, China bukanlah yang utama. Namun demikian, pelaku bisnis sepertinya tetap mencari negara-negara yang potensial sebagai akibat dari tarif impor tersebut. Dan sepertinya akan menuju ke Australia.

Setiap tahunnya, menurut Observatory of Economic Complexity, ekspor kapas mentah Australia mencapai US$ 1,2 miliar per tahun, dan sepertiganya saat ini masuk ke China. Vogel mengklaim dia tidak memiliki proyeksi, namun berapapun terjadi perubahan impor akan menaikkan harga dan meningkatkan profitabilitas bagi produsen kapas Australia.

Meski, Vogel mencatat masih ada kerugian. "Karena Australia juga mengimpor kedelai, mereka akan menghadapi harga yang lebih tinggi di sana meskipun mereka diuntungkan dengan kapas."

Inggris (termasuk Skotlandia)

China mengenakan tarif whiski dari AS. Dimana AS merupakan pengekspor wiski lebih dari 354 juta liter per tahun ke seluruh dunia. AS merupakan penjual whiski terbesar kedua ke China, setelah Skotlandia yang menjual 926.384 liter ke China pada 2016. Di belakangnya ada Inggris dengan 11 juta liter pada tahun yang sama. Melihat hal ini, bagi penjual AS pasar China tidak begitu penting dengan menempatkannya pada urutan ke-32 importir teratas.

Direktur Minuman dari Rabo Research Food and Agribusiness Francois Sonneville mengungkapkan, namun hal tersebut tampaknya akan meningkatkan permintaan dari Skotlandia.

"Jika kamu adalah orang China dan kamu membeli bourbon dari Amerika, seperti Jack Daniel, maka seharusnya sekarang kamu mencoba wiski Skotlandia karena akan lebih menarik,"terang dia.

Tentu saja, tarif tetap akan mengenai Inggris dan perusahaan Eropa lainnya di beberapa sektor, sehingga manfaat ini sepertinya tidak akan melebihi biaya untuk bisnis lainnya.

Perancis

Korban lain dari perang tarif ini adalah produk wine asal AS yang juga dikenakan tarif 25% jika ancaman jadi diberlakukan. Menurut statistik dari Rabobank International, China adalah pembeli anggur Amerika terbesar kesembilan, dan mengimpor sekitar US$ 76 juta dari US$ 1,57 miliar total ekspor global AS pada tahun 2016.

Sonneville mengatakan, seorang pembeli Cina mungkin akan "pergi membeli anggur Perancis atau Australia daripada anggur California karena tarifnya. Terlebih lagi Prancis dan Australia sudah menjadi dua pemasok utama Cina.

Akibatnya, dia mengatakan, eksportir anggur AS akan kecewa dan bergantung kepada permintaan domestik.

Terlalu Dini

Jadi, apakah negara-negara ini akan mendapat keuntungan lebih besar dari dampak negatifnya?

"Ini agak terlalu cepat untuk dikatakan," kata Vogel. "Kami mungkin akan melihat beberapa dampak lainnya, jadi sangat sulit untuk mengatakannya,"

Satu hal penting untuk dipertimbangkan, menurut Sonneville adalah berapa lama ini akan berlanjut. "Apakah AS dan China akan menyelesaikan masalah tanpa harus kehilangan muka, apakah ini akan dilaksanakan tetapi perlahan-lahan dibalikkan atau kita akan melihat lebih banyak balas dendam di kedua sisi?,"ujar dia.

Sumber : CNBCIndonesia.com

Bagaimana Ekonomi Timor Leste Setelah 16 Tahun Merdeka? II

Campur Tangan Cina

Pada September 2016, Kementerian Keuangan Timor Leste bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank yang berbasis di Beijing, guna memperkuat hubungan diplomatik kedua negara. Dalam beberapa tahun terakhir Cina telah membangun gedung-gedung perkantoran untuk Kementerian Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Pasukan Pertahanan, serta Istana Kepresidenan Timor Leste.

Lebih dari seribu pegawai negeri Timor Leste juga telah mengunjungi Cina sebagai bagian dari program pelatihan. Sementara ribuan teknisi Cina juga telah berbagi pengalaman kepada Timor Leste tentang metode pertanian terbaru, perencanaan kota, pengembangan pariwisata dan sebagainya. Cina bahkan menggelontorkan dana senilai $50 juta sebagai pinjaman lunak kepada Timor Leste, seperti diwartakan The Diplomat.

Secara ekonomi, Timor Leste merupakan mitra impor yang murah bagi Cina dan sebaliknya merupakan pasar ekspor potensial bagi negeri Panda. Menurut data statistik pemerintahan, Timor Leste mengeluarkan dana $982 juta untuk impor dan hanya berhasil meraup dana ekspor sebesar $91 juta pada 2014. Cina menjadi penyedia barang terbesar ketiga di Timor Leste setelah Indonesia dan Singapura. 

Nikkei Asian Review melaporkan, perusahaan asal Cina membangun berbagai proyek seperti perumahan, fasilitas komersial, sekolah dan bangunan lain dengan biaya sebesar $60 juta. Sebagai balasannya, Timor Leste memberikan dukungannya terhadap proyek Belt and Road yang dilakukan oleh Cina.

Pertumbuhan ekonomi Timor Leste sejak resmi berdaulat pada 2002 sampai dengan 2006, tumbuh tipis dari $422,92 juta menjadi $440,02 juta. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste melaju kencang sejak 2007 sampai dengan 2016, mulai dari $531,26 juta menjadi $1,78 miliar.

Catatan Bank Dunia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Timor Leste tumbuh kencang pada 2016 mencapai 5 persen. Namun, melambat pada 2017 menjadi 4 persen dan diperkirakan mencapai 5 persen pada tahun ini.

Melambatnya investasi asing langsung membuat ekspor barang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Ekspor barang yang tumbuh dari $18 juta pada 2015, menjadi sekitar $27,4 juta pada 2016 dan meningkat menjadi $28,5 juta di 2017. Kopi menjadi penyumbang besar ekspor negara dengan populasi 1,3 juta jiwa (2017) ini.

Timor Leste menunjukkan kemampuannya untuk mengekspor komoditas berupa kopi yang telah dilakukan sejak 2000. Produksi kopi di tahun itu meningkat 40 persen dan turut mendorong peningkatan pendapatan. Dengan luas lahan perkebunan kopi di Timor Leste pada 2001 mencapai 88.823 hektare dan jumlah produksi mencapai 26.944 ton, mendatangkan pendapatan senilai $10 juta. 

“Jika di rata-rata, maka pendapatan yang diperoleh petani kopi rata-rata sebesar $127 per produksi rumah tangga,” tulis UNDP dalam laporannya (PDF).

Ekspor kopi terus meningkat hampir mencapai $30 juta atau naik lebih dari dua kali lipat selama periode 2014 sampai dengan 2016. Namun pada 2017, nilai ekspor kopi Timor Leste hanya sebesar $14 juta, lantaran gangguan cuaca.

Angka ini berbanding terbalik dibanding pendapatan dari minyak, yang mengalami penurunan tajam dari $1 miliar pada 2015 menjadi hanya senilai $400 juta di 2016. “Produksi minyak Timor Leste berhenti dan meninggalkan defisit fiskal yang membebani tabungan negara,” tulis Bank Dunia dalam laporan berjudul Timor-Leste Economic Update, April 2017: Considerable Gains Made in Poverty.

Laporan Bank Dunia juga menyebutkan, angka kemiskinan di Timor Leste berkurang dengan kecepatan yang lebih cepat dibanding sebagian besar negara. Namun, tingkat kemiskinan di Timor Leste masih tetap tinggi di level 41,8 persen per 2014. 

Angka kemiskinan di Timor Leste justru melonjak dibanding 2001 yang sebesar 36,3 persen dan mencapai puncaknya pada 2007 yaitu 50,4 persen. Tingkat kemiskinan yang paling timpang berada di ibukota negara yaitu Dili (PDF), yang mencerminkan biaya hidup lebih tinggi dibanding distrik lainnya.

Bagaimana Ekonomi Timor Leste Setelah 16 Tahun Merdeka?

Warga Timor Leste melakukan pemilihan suara di Dili, Timor Leste (22/07/2017). FOTO/REUTERS/Lirio da Fonseca

Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Ollo bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (28/6/2018). Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi. Kunjungan ini menjadi penting karena Indonesia merupakan mitra dagang utama Timor Leste. Sebanyak 9 BUMN Indonesia dan sekitar 400 perusahaan WNI beroperasi di negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia itu.

Pada 20 Mei lalu, tepat 16 tahun silam, Republica Democratica de Timor Leste atau Republik Demokratik Timor Leste, resmi sebagai negara yang berdaulat. Saat status jadi negara merdeka tersemat, Timor Leste menjadi salah satu negara termiskin. 

Kantor berita Portugal, LUSA, sempat menulis kondisi Timor Leste saat awal merdeka. Makanan sederhana di restoran di Ibu kota Timor Leste, Dili, dibanderol dengan $13 dan secangkir kopi lebih dari $1. Padahal, sebagian besar masyarakat hidup dengan tidak lebih dari 50 sen setiap hari.

Indonesia Harus Bersiap Jika Timor Leste Menjadi Negara Gagal

“Kota ini tidak memiliki penerangan jalan dan sangat banyak rumah yang hancur. Di luar Dili, kondisinya lebih buruk,” tulis kantor berita LUSA. 

Saat itu, Timor Leste memiliki pendapatan per kapita kurang dari $350 lebih rendah dibanding Indonesia pada tahun yang sama. Laporan United Nations Development Programme (UNDP) dalam National Human Development Report 2002 (PDF) menyebutkan, Timor Leste berada di peringkat 152 negara termiskin di dunia dari 162 negara.

Berbagai masalah terkait ekonomi seperti tingginya angka kemiskinan, tingginya angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk, minimnya lapangan kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, melanda Timor Leste pada masa awal Timor Leste lahir. Angka kemiskinan di Dili naik 200 persen akibat tingginya harga dan juga kelangkaan barang, setelah kekacauan terjadi. Hancurnya infrastruktur fisik menjadi salah satu penyebab kelangkaan barang di Timor Leste. 

Jaringan transportasi dan komunikasi runtuh, sebelum pada akhirnya seluruh layanan administrasi publik menjadi tidak berfungsi. “Negara tidak memiliki pemerintahan, administrasi, polisi, kehakiman serta militer, dan bantuan yang luas diperlukan dalam upaya pemulihan. Negara-negara donor menjanjikan dana bantuan lebih dari $523 juta selama tiga tahun, untuk membangun kembali Timor Leste ,” tulis UNDP dalam laporannya (PDF).

Dalam laporan itu juga disebutkan, indeks kemiskinan Timor Leste (PDF) secara keseluruhan sebesar 39,7 persen atau dengan kata lain, dua dari lima orang di Timor Leste tidak mampu memenuhi persyaratan konsumsi pangan dan non-pangan. Kegagalan konsumsi rata-rata masyarakat Timor Leste saat itu mencapai 11,9 persen dengan pendapatan minimum yang didapat sebesar $1,84 per orang per bulan. 

Bagaimana Ekonomi Timor Leste Setelah 16 Tahun Merdeka? II

Dari sisi pendapatan negara, sejak 1999 Timor Leste menggantungkan diri kepada bantuan dari sedikitnya 50 negara pendonor dan lembaga internasional lainnya, dengan total nilai bantuan mencapai $253 juta selama tiga tahun. Dana ini dialokasikan untuk membayar biaya administrasi pemerintah termasuk untuk proyek pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Dukungan eksternal ini membantu menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Timor Leste. Berkat bantuan internasional, pertumbuhan ekonomi negara ini pada 2000, 2001 dan 2002, tumbuh masing-masing 50 persen, 15 persen dan 15 persen. Pada 2002, pemerintahan muda di negara baru ini menyusun undang-undang investasi asing sebagai regulasi terhadap perusahaan-perusahaan internasional.

Jumlah dana investasi asing langsung yang masuk ke Timor Leste pada tahun pertama menerima investor asing sebesar $942.000. Angka ini naik sampai dengan nyaris 400 persen pada 2003, karena Timor Leste menerima dana investasi asing sampai dengan $4,52 juta. Namun, pada 2004, Timor Leste “puasa” dari kucuran dana asing, lantaran tak sepeserpun dana investasi yang masuk.

Pada 2005, arus investasi asing yang masuk bahkan lebih kecil dibanding tahun 2002, yaitu hanya sebesar $908.000. Investasi asing di Timor Leste mencapai puncaknya pada tahun 2013 dengan aliran dana yang masuk mencapai $55,86 juta. Namun pada 2016, investasi asing di Timor Leste terjun bebas dan hanya meraup dana sebesar $5,48 juta.

Tren investasi asing mengalami penurunan sejak kuartal I-2015 sampai dengan akhir 2017. Pada 2015, investasi asing di Timor Leste sebesar $42,99 juta atau setara 2,68 persen dari PDB dan turun menjadi $5,48 juta atau setara 0,31 persen PDB pada 2016. Cina menjadi salah satu negara yang berinvestasi di Timor Leste, selain Amerika Serikat (AS), Australia, dan Indonesia.

Campur Tangan Cina

Sumber : TIRTO

Darmin Ungkap Penyebab Pertumbuhan Ekonomi RI Kalah Dari Malaysia

Perekonomian Indonesia yang masih tumbuh di level 5% nampaknya perlu dibenahi lagi dari sisi kualitasnya. Meski masih tinggi namun hal tersebut masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menjadi pembicara kunci pada Rakornas Pariwisata III di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Darmin mengatakan, ekonomi Indonesia sebetulnya sudah pulih dari masa-masa sulit krisis di 2008.

"Pemerintah sudah mulai melihat ekonomi dunia akan mulai pulih dari sakit yang panjang 2008, dan kalau ekonomi dunia pulih yang akan terjadi perdagangan dunia juga akan pulih," kata Darmin.

Pemulihan ekonomi dunia juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Darmin menuturkan, di saat ekonomi dunia pulih pun membuat perdagangan internasional bertumbuh dengan cepat.

Dengan perdagangan internasional yang tumbuh cepat juga bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Namun, hal tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia.

"Jangan sampai yang tadinya pertumbuhan ekonomi 5%, kita 5% dianggap wah bagus bukan cuma lumayan lagi, begitu perdagangan dunia pulih akan banyak negara yang cepat melampaui kita," tambah Darmin.

Pertumbuhan ekonomi nasional di level 5% bisa disusul oleh negara-negara tetangga karena didukung oleh ekspor.

Mantan Dirjen Pajak ini mengatakan, usai krisis 1998 di Indonesia bukan industri orientasi ekspor yang dikembangkan, melainkan industri pengolahan yang menghasilkan sumber daya alam (SDA).

"Bedanya negara kita dengan yang lain, saat ekonomi dunia pulih kita kalah dengan Malaysia, Thailand karena dia mengembangkan industri orientasi ekspor," jelasnya.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengejar dan membuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik lagi melalui pengembangan sektor pariwisata.

"Karena ini kegiatan yang relatif cepat bisa dikembangkan walaupun tidak bisa dibilang murah, tapi kalau membangun destinasi pariwisata itu harus dibangun secara besar-besaran dari infrastruktur, produknya, pertunjukan, pemandangan alam apapun yang mau dijual dan supportingnya, restoran, hotel, bahkan tempat makan dan homestay yang levelnya menengah bawah," ungkap dia.

Sumber : DETIK

Bukan Hanya Militer, Beberapa Hal Milik Indonesia Ini juga Bikin Nyali Singapura Ciut

Singapura mungkin memang sebuah negara kecil, namun perekonomian yang ada di sana luar biasa berkembang. Itu bukan hal yang aneh mengingat di sana juga merupakan pusat perdagangan.  Selain itu kerja samanya dengan beberapa negara besar seperti Inggris dan Australia, membuat negara ini jadi makin jaya.

Namun sepertinya Singapura perlu was-was dengan Indonesia. Pasalnya, mereka sangat mengandalkan negara kita buat mendapatkan kekayaannya. Seandainya Indonesia mengambil satu saja kebijakan untuk memproteksi diri dari mereka, bisa rugi besar Singapura. Itu baru dari bidang Ekonomi, masih banyak keunggulan Indonesia dibanding Singapura, seperti militer dan lain-lain. Lalu apa saja itu? Simak ulasan berikut.

Tax Amnesty Indonesia bikin mereka kelabakan

Seperti yang diketahui, kebijakan tax amnesty beberapa waktu yang lalu rupanya tidak hanya berdampak pada Indonesia, luar negeri pun terkena imbasnya, terutama Singapura. Ya, sadar atau tidak, negara kecil itu merupakan surganya para orang kaya negeri kita menimbun uang. Seperti diketahui kalau di Singapura rupanya pajak di sana super rendah ketimbang bumi pertiwi.

Akibatnya banyak orang tajir yang “menitipkan” kekayaannya di negara bekas persemakmuran Inggris itu. Kurang lebih ada Rp 11 ribu Triliun loh uang Indonesia di sana. Lantaran adanya Tax amnesty, Singapura jadi kelabakakan, sampai-sampai bank asal negara tersebut menawarkan kemudahan jika ingin pindah kewarganegaraan lho, hanya demi agar uang Indonesia tidam kembali.

Demokrasi Indonesia yang dianggap bukan omong saja

Nampaknya, demokrasi di Indonesia juga bikin Singapura jadi ketar-ketir. Pasalnya jika dibandingkan dengan yang ada di sana, demokrasi yang ada di Indonesia rupanya lebih nyata. Tidak percaya? coba lihat keadaan yang ada di sana. Ya, rupanya di Singapura ada partai yang paling berkuasa di antara yang lain

People Action Party atau sering disingkat PAP, sudah berkuasa sejak negara itu berdiri. Sudah bisa ditebak, meskipun ada partai oposisi, namun hasilnya PAP selalu saja menang dalam perebutan kursi di sana. Bisa dipastikan lebih dari 80 persen dari jabatan diisi oleh orang dari partai yang satu ini. Kalau macam begini, mana demokrasinya?

Penanaman investasi yang dibatasi, banyak kerugian lain

Sejak beberapa tahun, bisa dibilang kalau kekayaan milik Singapura juga ada andil Indonesia. Pasalnya sudah sejak lama Singapura telah lumayan mendominasi investasi di bumi pertiwi. Namun semenjak adanya kebijakan baru, maka dominasi investasi dari Singapura harus kandas di tengah jalan.

Indonesia telah mencoba membangun hubungan dengan beberapa negara seperti Rusia ataupun beberapa yang lainnya. Bukan hanya dari segi investasi, dalam masalah perikanan pun rupanya Singapura juga mengalami kerugian besar. Ya, kebijakan menenggelamkan kapal milik bu Susi yang kontroversial, sepertinya mengakibatkan nelayan Singapura yang jadi korbannya.

Tentunya militer ibarat gajah dan semut

Peringkat Indonesia dalam kekuatan militer di Asia tenggara tidak perlu dipertanyakan lagi. Bukan hanya negara tetangga, bahkan dunia pun mengakuinya hingga masuk 14 besar. Hal ini pastinya sangat tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di Singapura. Oleh sebab itu sepertinya Singapura harus bergabung dengan persekutuan antara beberapa negara FPDA seperti Inggris, Australia dan Selandia Baru.

Takut-takut, ada lagi gesekan dengan Indonesia seperti yang pernah terjadi dulu. Dengan peringkat Singapura yang hanya nyatol di rangking 65, jangan pernah bandingkan dengan kekuatan Indonesia. Tidak usah jauh-jauh, latihan saja mereka harus pinjam hutan di pulau Kalimantan, jangan bandingkan dengan Denjaka atau kopasus yang latihannya seperti neraka.

Sudah lihat kan betapa jayanya negara kita ketimbang Singapura, bahkan sampai minta bantuan beberapa negara. Mungkin dalam segi perekonomian negara kita sedikit tertinggal, namun hal ini juga bisa jadi pertanda kalau kelak Indonesia juga bisa maju dan mengalahkan Singapura.

Tarif Atas-Bawah Ditetapkan, Masihkah Taksi Online Jadi Pilihan Warga?

Desain stiker taksi online dari Kementerian Perhubungan

JAKARTA - Beberapa pengguna menyatakan bakal tetap menggunakan taksi online kendati ada kebijakan tarif bawah dan tarif atas.

"Sekarang belum terasa ada kenaikan harga, tetapi kalau dibilang kecewa sih kecewa soal kebijakan itu walaupun tetap prefer taksi online karena lebih gampang, efisien, dan lebih jelas tarifnya dibanding taksi konvensional," kata Bremi (23) yang merupakan salah seorang karyawati swasta di Jakarta kepada Kompas.com, Minggu (2/7/2017).

Perubahan tarif tersebut juga dianggap Puti (20) mahasiswi salah satu universitas di Jakarta bukan masalah.

Dia bahkan menyatakan tetap akan menggunakan taksi online walaupun ada perubahan tarif tersebut. Menurutnya, kebijakan tarif bawah dan atas justru akan membuat pengemudi taksi online lebih untung.

"Kebijakan itu bagus menurut saya biar dari pengelola taksi online-nya enggak sembarangan ngasih tarif murah banget karena kasihan kan driver-nya," imbuh Puti.

Hal sama diutarakan Fakhri (24) yang berprofesi sebagai staf Marketing Communication sebuah mal di Jakarta. Menurut dia, keberadaan promo tarif yang kerap ada di dalam skema pembiayaan membuatnya tertarik terus menggunakan taksi online.

"Taksi online lebih nyaman, selain itu karena ada isu begal jadi saya rasa lebih safety. Masalah harga enggak pernah jadi pikiran sih selama pakai promo harganya murah menurut saya ya pilih taksi online," tuntas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto telah menentukan pembagian tarif bawah dan atas terhadap taksi online yang dibedakan berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, tarif bawahnya sebesar Rp 3.500 dan tarif atasnya maksimal Rp 7.000.

Sedangkan untuk wilayah II meliputi kawasan lain seperti Kalimantan dan Sulawesi tarif bawahnya Rp 3.600 dan tarif atasnya maksimal Rp 6.500.

Ketetapan tersebut mulai berlaku per 1 Juli 2017 sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.

Ini Tanggapan Grab soal Tarif Batas Atas dan Bawah Taksi Online

Ridzki Kramadibrata, Managing Director Grab Indonesia.

Grab Indonesia menyatakan siap bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait penetapan tarif bawah dan atas taksi online.

" Grab siap bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kepatuhan kami terhadap regulasi yang berlaku dan kami juga berkomitmen untuk beroperasi dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku," kata Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (2/7/2017).

Menurut Ridzki, Grab Indonesia juga akan mengkaji kebijakan tarif bawah dan atas tersebut agar bisa disesuaikan dengan para mitranya agar tetap memiliki penghasilan yang terbaik.

"Penyesuaian akan kami lakukan terhadap kebijakan itu demi memastikan para mitra pengemudi kami tetap mendapatkan penghasilan terbaik menggunakan platform kami," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto telah menentukan pembagian tarif bawah dan atas terhadap taksi online yang dibedakan berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, tarif bawahnya sebesar Rp 3.500 dan tarif atasnya maksimal Rp 7.000.

Sedangkan untuk wilayah II meliputi kawasan lain seperti Kalimantan dan Sulawesi tarif bawahnya Rp 3.600 dan tarif atasnya maksimal Rp 6.500.

Ketetapan tersebut mulai berlaku per 1 Juli 2017 sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.

Sumber : Kompas