Pemerintah Indonesia perlu bersiap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di Timor Leste termasuk apabila Timor Leste menjadi sebuah negara yang gagal.
"Apa yang terjadi selama ini di Timor Leste menguatkan kecurigaan bahwa lahirnya negara Timor Leste adalah rekayasa internasional," kata Koordinator Dewan Eksekutif, Center for Executive Institution Reform (CEIREF), Guspiabri Sumowigeno, menanggapi perkembangan Timor Leste, di Depok, Senin (19/06).
Menurut dia, semua pihak perlu menyadari bahwa program mendiskreditkan Indonesia atau de-Indonesianisasi di Timor Leste tidak akan berhasil dan tidak perlu dilanjutkan.
Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste yang menangani soal HAM masa lalu bukanlah prioritas dalam hubungan antara rakyat Indonesia dan Timor Leste sekarang.
Ia mengatakan, adalah hak dan tanggungjawab internasional masyarakat Indonesia yang demokratis untuk ikut bersuara sebagai bagian tugas patriotik warga negara, karena Indonesia ternyata selalu memliki kaitan dengan berbagai persoalan di Timor Leste.
Secara tegas Indonesia perlu mengingatkan rakyat Timor Leste akan ancaman penjajahan modern atas Timor Leste yang tergambar dari motif eksploitasi negara barat dalam menangani hubungan dengan Timor Leste.
Tidak realistik bagi rakyat Timor Leste untuk bersandar pada kekuatan barat yang lebih tertarik dengan isu terorisme, kata Guspiabri. "Indonesia harus menuntut opini yang lebih proporsional tentang peranannya memajukan peradaban masyarakat Timor Leste."
Lebih lanjut ia mengatakan, Portugal sebagai eks penjajah secara ekonomi direpotkan oleh integrasi dirinya dalam Uni Eropa, secara geografis terlalu jauh dan secara budaya tidak pernah dekat dengan rakyat Timor Leste.
Justru sangat masuk akal bagi rakyat Timor Leste untuk membangun hubungan dekat dengan Indonesia.
Dikatakannya, rakyat Timor Leste harus didorong kemajuannya, ditingkatkan standar hidupnya, dan dengan kaitan ekonomi yang amat dekat dan dalam, tidak berlebihan apabila Timor Leste mengikuti suatu program integrasi ekonomi menyeluruh dengan ekonomi Indonesia yang meliputi pasar bersama, integrasi sistem fiskal, penggunaan mata uang rupiah dan bebasnya lalu lintas barang dan jasa.
Ia mengingatkan, dengan kuatnya pengaruh negara-negara besar, program integrasi ekonomi Timor Leste ke dalam sistem ekonomi Indonesia perlu mendapat dukungan dari negara-negara seperti AS, Perancis, Rusia, China dan Inggris yang harus diyakinkan bahwa yang terbaik dan paling realistis bagi rakyat Timor Leste adalah berhubungan dekat dengan Indonesia.
Guspi juga mengatakan era dimana demokrasi dan HAM menjadi "mainstream" dalam hubungan internasional telah berlalu. Masalah yang dihadapi rakyat Timor Leste sekarang adalah kondisi ekonomi yang morat marit.
Isu HAM yang dikaitkan dengan Indonesia terlalu spekulatif dan telah terbukti gagal untuk memperkuat integrasi nasional Timor Leste sendiri dan dapat memperburuk hubungan dengan Indonesia, kata Guspiabri.
Sumber : MERDEKA