Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan mendatangi kantor Komnas HAM menyerahkan 10 nama pilihan calon pengganti Jenderal TNI Mulyono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Hal tersebut dilakukan koalisi masyarakat sipil itu agar Komnas HAM bisa merekomendasikan nama yang berintegritas untuk menggantikan Mulyono sebagai KSAD. Mulyono sendiri akan memasuki masa purnabakti jabatannya di TNI sehingga harus melepaskan jabatannya.
"Kami memiliki daftar 10 calon nama KSAD yang akan menggantikan KSAD Jenderal Mulyono yang akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, kami minta Komnas HAM berperan aktif," ujar Direktur Imparsial Al Araf yang bersama koalisi masyarakat sipil mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (16/11).
Dalam pertemuan tersebut, Al Araf mengatakan pihaknya berharap Komnas HAM bisa memilih calon KSAD yang memiliki komitmen dalam upaya memajukan hak asasi manusia di Indonesia kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Al Araf menyatakan terhadap 10 nama yang diserahkannya, Komnas HAM bisa melakukan penelaahan kembali sehingga nama yang terpilih nanti adalah seorang yang betul-betul memiliki jejak rekam bebas dari catatan pelanggaran HAM atau minimal tidak berpotensi menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
"Peran Komnas HAM sangat strategis untuk memberikan input ke presiden dalam rangka mendapatkan calon KSAD yang memiliki komitmen memajukan HAM di indonesia," kata dia.
Ditegaskan Al Araf, dalam organisasi TNI, pergantian KSAD juga harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KSAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan presiden.
Namun demikian, kata dia, pemilihan KSAD ini tentunya tak harus melulu berimplikasi pada dinamika internal TNI, melainkan juga kepentingan masyarakat. Oleh karena itu presiden tentu perlu mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan serta aspirasi masyarakat.
"Tentu calon KSAD baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan HAM dan penyelesaian kasus HAM. Selain itu KSAD baru juga harus komitmen soal agenda reformasi TNI," kata Al Araf.
Menurut Al Araf, dalam organisasi TNI, pergantian KSAD juga harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KSAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden.
"Tentu calon KSAD baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan HAM dan penyelesaian kasus HAM. Selain itu KSAD baru juga harus komitmen soal agenda reformasi TNI," kata dia.
Sepuluh nama calon yang disampaikan masyarakat sipil kepada Komnas HAM adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.
Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.
Sumber : CNN