 |
| Gus Dur |
Hal senada dikatakan Rizal Ramli yang menjabat sebagai Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur. Rizal menyatakan dengan tegas Gus Dur dilengserkan secara tidak adil. Hal ini lantaran tidak ada pelanggaran hukum, dan konstitusi yang dilakukan oleh Gus Dur.
"Beliau (Gus Dur) sama sekali tidak terlibat kasus korupsi. Bahkan orang yang menyebut Gus Dur korupsi sebenarnya pernah dipecat oleh Gus Dur. Dia (Gus Dur) tidak melakukan pelanggaran konstitusi," kata Rizal.
Rizal menyatakan, kasus Bulog tak ada kaitannya dengan Gus Dur. Dalam kasus ini, nama Gus Dur disalahgunakan oleh seorang tukang pijatnya bernama Soewondo yang berkomplot dengan Wakil Kepala Bulog ketika itu, Sapuan untuk membobol dana Yayasan Dana Bina Sejahtera Karyawan Badan Urusan Logistik (Yanatera) senilai Rp 35 miliar. Sapuan ingin menggunakan dana Yayasan Yanatera untuk melobi agar terpilih sebagai Kepala Bulog.
"Nyatanya yang terpilih (sebagai Kepala Bulog) bukan yang bersangkutan (Sapuan), tapi Rizal Ramli. Jadi banyak sekali character assassination (pembunuhan karakter) Gus Dur. Buktinya keluarganya hidup sederhana nggak ada wah-wahnya dan hebat-hebatnya setelah beliau (Gus Dur) tidak jadi presiden," ungkapnya.
Rizal yang kini menjabat sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya menyatakan, lengsernya Gus Dur merupakan konspirasi dari elit politik yang terganggu dengan cara berpikir dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh cucu pendiri Nahdhatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari tersebut. Untuk itu, Rizal mendukung jika nama Gus Dur direhabilitasi.
"Kami akan bersama-sama dengan Pak Mahfud MD dan teman-teman Gusdurian (para pengikut paham Gus Dur) untuk memperjuangkan merehabilitasi nama Gus Dur," tegasnya.
Risiko Politik
Dukungan agar sejarah lengsernya Gus Dur diluruskan pun disampaikan oleh tokoh senior Akbar Tandjung. Dengan penelitian yang komprehensif mengenai peristiwa lengsernya Gus Dur, Akbar berharap peristiwa ini tidak lagi diperdebatkan di kemudian hari.
"Baik betul kalau seandainya ada satu penelitian yang memberikan bukti-bukti cukup valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara historis, akademis, hukum dan lain-lain bahwa apa yang dilakukan Gus Dur satu risiko dalam berpolitik. Pada akhirnya tidak lagi mengangkat soal-soal itu," katanya.
Akbar yang ketika Gus Dur lengser menjabat sebagai Ketua DPR dan Ketua Golkar menuturkan, konflik antara DPR dan Gus Dur bermula dari langkah Gus Dur memecat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan BUMN Laksamana Sukardi.
Pemecatan terhadap Jusuf Kalla yang merupakan kader Partai Golkar serta Laksamana yang diketahui politisi PDIP membuat Gus Dur harus berhadapan dengan dua kekuatan politik besar di DPR.
"Inilah awal terjadinya konflik dan bahkan polarisasi antara Gus Dur dan orang-orang yang ada di DPR. Awal terjadinya konflik yang bermuara pada terjadinya, katakanlah, Gus Dur berhenti sebagai presiden," tutur Akbar.
Konflik antara Gus Dur dan DPR, tambah Akbar, semakin mengerucut saat Gus Dur menerbitkan Dekrit tentang pembubaran MPR/DPR serta pembekuan Partai Golkar.
"Sehingga kemudian semakin eskalatif konfliknya. Apalagi saya sebagai Ketua DPR dan Ketum Golkar tentu saya melakukan reaksi keras terhadap keputusan itu. Kalau seandainya Gus Dur itu pada waktu itu hanya membekukan Golkar mungkin reaksi dari DPR tidak sebesar itu," katanya.
Meski sempat bereaksi keras, Akbar mengaku menaruh hormat pada Gus Dur. Apalagi Gus Dur tidak pernah menyalahkan Akbar maupun elite politik lainnya dalam peristiwa pelengseran tersebut.
"Di atas itu semua, saya betul-betul respek dan hormat. Tidak ada sedikitpun pernyataan beliau (Gus Dur) yang menyalahkan kami waktu itu yang bereaksi begitu keras," katanya.
Bersambung :
