 |
| Caption Presiden Joko Widodo (kanan) membidik dengan senjata laras panjang buatan PT Pindad (Persero) di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1). Presiden Joko Widodo mendorong berkembangnya industri alustista produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertahanan nasional. |
Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim menganjurkan pemerintah segera membentuk induk perusahaan pertahanan pelat merah. Holding industri pertahanan tersebut dimaksudkan untuk membawahi BUMN strategis di sektor pertahanan seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Pal, PT Dahana, dan PT Len Industri.
“Sudah dibicarakan dengan Bu Menteri (Menteri BUMN Rini Soemarno). tangapannya positif,” kata Silmy di kantornya, Bandung, Rabu (18/3).
Menurut Silmy, pembentukan induk BUMN bertujuan untuk mensinergikan sumber daya manusia (SDM), perencanaan, pengembangan bisnis (business development), kerjasama, fasilitas produksi, dan keuangan.
“Misalnya PT Pindad butuh propelan untuk amunisi, yang menyediakan itu adalah PT Dahana. Nah ini kan perlu sinergikan antara Dahana dan Pindad. Kalau satu holding kan lebih mempermudah," tuturnya.
Kemudian untuk pakar ahli dan permesinan atau alat produksi, Silmy mencontohkan pembuatan roket aerodinamika di PT DI bisa melibatkan ahli peledak Pindad. "Kalau bisa gabungan kan bagus,” tutur Silmy.
Keberadaan holding BUMN pertahanan, lanjut Silmy, juga telah dilakukan oleh negara lain seperti Rusia dengan Rostek. Selain itu, keberadaan holding BUMN ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tengah gencar membentuk holding BUMN sejenis seperti untuk industri semen dan pupuk.
Saat ini, Indonesia telah memiliki Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang dianggap Silmi sebagai pemegang tampuk kebijakan terkait industri pertahanan. Adanya holding BUMN pertahanan nantinya akan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Selain itu, holding BUMN pertahanan akan mempercepat implementasi kegiatan dari pembuat kebijakan mengingat semakin pendeknya rantai komando.
Mantan Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini berharap pembentukan holding ini segera terwujud secepatnya. “Semakin cepat, semakin baik, kalau ditanya timeframe, ada keinginan tahun ini,” tutur Silmy. (CNN Indonesia)
“Sudah dibicarakan dengan Bu Menteri (Menteri BUMN Rini Soemarno). tangapannya positif,” kata Silmy di kantornya, Bandung, Rabu (18/3).
Menurut Silmy, pembentukan induk BUMN bertujuan untuk mensinergikan sumber daya manusia (SDM), perencanaan, pengembangan bisnis (business development), kerjasama, fasilitas produksi, dan keuangan.
“Misalnya PT Pindad butuh propelan untuk amunisi, yang menyediakan itu adalah PT Dahana. Nah ini kan perlu sinergikan antara Dahana dan Pindad. Kalau satu holding kan lebih mempermudah," tuturnya.
Kemudian untuk pakar ahli dan permesinan atau alat produksi, Silmy mencontohkan pembuatan roket aerodinamika di PT DI bisa melibatkan ahli peledak Pindad. "Kalau bisa gabungan kan bagus,” tutur Silmy.
Keberadaan holding BUMN pertahanan, lanjut Silmy, juga telah dilakukan oleh negara lain seperti Rusia dengan Rostek. Selain itu, keberadaan holding BUMN ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tengah gencar membentuk holding BUMN sejenis seperti untuk industri semen dan pupuk.
Saat ini, Indonesia telah memiliki Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang dianggap Silmi sebagai pemegang tampuk kebijakan terkait industri pertahanan. Adanya holding BUMN pertahanan nantinya akan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Selain itu, holding BUMN pertahanan akan mempercepat implementasi kegiatan dari pembuat kebijakan mengingat semakin pendeknya rantai komando.
Mantan Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini berharap pembentukan holding ini segera terwujud secepatnya. “Semakin cepat, semakin baik, kalau ditanya timeframe, ada keinginan tahun ini,” tutur Silmy. (CNN Indonesia)