Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, para pelaku penembakan pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga, Papua sudah melanggar HAM dan sudah seharusnya ditindak melalui operasi gabungan TNI dan Polri. Makanya, Wapres meminta TNI dan Polri untuk segera menggelar operasi besar-besaran di Kabupaten Nduga.
Aksi brutal kelompok kriminal bersenjata (KKB) tersebut, tegas Kalla, menunjukkan bahwa yang melanggar HAM adalah kelompok yang kerap melawan aparat keamanan. “Mereka yang melanggar HAM tentunya. Selama ini kan tentara dan polisi dianggap melanggar HAM (di sana),” kata Wapres.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah menginstruksikan TNI-Polri untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata yang membunuh secara sadis sejumlah orang di Nduga. “Saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti itu di tanah Papua maupun pelosok Tanah Air,” kata Presiden.
Pada Sabtu (1/12), kelompok bersenjata di Papua menembak mati 20 orang di Nduga. Korban terdiri dari 19 pekerja proyek jembatan Kali Yigi-Kali Aurak di jalur Trans Papua. Satu korban lainnya adalah seorang prajurit TNI. Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan sementara waktu.
Menanggapi tragedi berdarah itu, tokoh masyarakat Papua mendukung penuh langkah Pemerintahan Jokowi untuk mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelaku kejahatan bersenjata itu. “Kami mendukung TNI dan Polri untuk menangkap para pelaku kejahatan kemanusiaan yang selama ini membuat onar di wilayah Papua dan terlebih khusus di wilayah pegunungan tengah Papua,” kata Ketua Umum DPN Gerakan Cinta Rakyat (Gercin) NKRI, Hendrik Yance Udam.
Baginya tragedi penembakan di Papua adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Kejadian tersebut merupakan pelangaran HAM yang harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum serta para penggiat HAM di NKRI. Karena itu, Hendrik juga meminta kepada para penggiat HAM lokal nasional, bahkan internasional untuk bersuara mengutuk aksi pembantaian warga NKRI. Terlebih pembantaian dilakukan di tengah upaya pemerintah yang ingin memajukan Papua melalui pembangunan infrastruktur.
Sebagai masyarakat daerah yang pernah didera konflik, kita paham betul apa yang akan terjadi terhadap masyarakat di sana bila TNI-Polri menggelar operasi besar-besaran mengejar kelompok bersenjata itu. Warga yang tak ada sangkut-pautnya dengan kejahatan tersebut akan ikut merasakan dampak bahkan penderitaan.
Mereka yang tinggal di daerah pedalaman, khususnya petani akan tak bisa lagi beraktifitas. Jika tidak dijadikan tameng oleh kelompok bersenjata, maka TNI-Polri biasanya akan meminta mereka meninggalkan tempat usahanya jika itu berada dalam wilayah pertempuran. Jadi, posisi masyarakat di sana memang akan serba salah.
Oleh karenanya, kepada Pemerintah, terutama TNI dan Polri, jika benar akan menggelar operasi besar-besaran di sana, maka pahamilah posisi masyarakat, khususnya petani. Jangan sampai mereka menderita gara-gara tempat usahanya berada dalam zona merah.
Sumber : Tribunnews