 |
| Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo |
Bantul - Revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menurut Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo memang perlu dilakukan. Lantaran di UU tersebut terorisme masih diberikan ruang, sehingga perlu ada tindakan tegas dari aparat.
"Kalau kita masih menggunakan undang-undang terorisme yang sekarang, kita sangat memanjakan para teroris," ujar Gatot saat menyampaikan materi berjudul 'Tantangan dan Peluang Menjadi Bangsa Pemenang di Kompetisi Global', dalam ceramah kebangsaan di Masjid Islamic Center UAD, Minggu (4/6/2017).
Menurut Gatot, perkembangan terorisme seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) juga mengancam Indonesia. Lantaran gerakan itu adalah global, tidak hanya menyasar negara Timur Tengah. "Kalau di Syiria sudah tidak aman, ISIS pasti akan membuat (kekacauan) di tatanan global," paparnya.
Gerak cepat ISIS saat ini bisa dilihat dari pergerakannya di Malawi, Filipina Selatan. Padahal sekitar setahun lalu Gatot mengaku pernah menginginkan ancaman ISIS di kawasan Asia Tenggara, ternyata belum lama ini ancaman ISIS menjadi kenyataan di Philipina Selatan.
Padahal daerah yang diklaim dikuasai ISIS di Philipina Selatan, wilayahnya sangat berdekatan dengan wilayah Indonesia. Sebab itu keberadaan ISIS jelas menjadi ancaman, tidak hanya bagi Philipina Selatan, tapi juga mengancam langsung negara Indonesia.
"Kita juga harus mengingat, setelah peristiwa bom Bali ada puluhan kasus (ledakan) bom lainnya," ungkapnya. Sebab itu bagi Gatot, saat ini negara dan masyarakat harus menjadikan terorisme sebagai musuh bersama. Lantaran keberadaan terorisme jelas mengancam kedaulatan negara.
"Teriak 'Allahuakbar' sama-sama bom-boman. Seperti di Syria padahal sama-sama Islam," lugasnya. "Saat ini yang perlu kita pikirkan juga penjajahan lewat media sosial, itu yang lebih berbahaya lagi," Jika tidak ditanggulangi, terorisme menurut Gatot bakal mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
DETIK