Pejabat AS-Jepang Umumkan Pedoman Pertahanan Baru

Pejabat AS-Jepang Umumkan Pedoman Pertahanan Baru
Pedoman pertahanan baru Amerika Serikata-Jepang akan menjadi dasar dan mengubah cara Jepang dan Amerika Serikat bekerjasama dalam hal-hal pertahanan, kata seorang pejabat senior pertahanan baru-baru ini.

Pejabat itu berbicara sebelum rilis resmi hari ini, menyebut pedoman tersebut adalah “hal besar” bagi kedua negara. Pedoman adalah sebagai dasar di mana Amerika Serikat dan Jepang bekerjasama sebagai sekutu.

“Ini adalah ha besar karena kawasan itu telah berubah sejak kita terakhir kali merevisi pedoman tersebut pada tahun 1997,” kata pejabat itu. “Ini adalah hal besar karena kemampuan Jepang telah meningkat, kemampuan Jepang untuk berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas regional telah meningkat”.

Bela Diri Kolektif 

Japan Army
Di bawah interpretasi ulang tersebut, Jepang akan dapat membela negara lain yang mungkin diserang. “Ini adalah latihan bela diri kolektif”, kata pejabat itu. Ini akan terlihat dalam operasi penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, intelijen internasional, operasi pengawasan dan pengintaian, pertahanan rudal dan berbagai daerah lain, pejabat itu mencatat.

Di dunia maya, kedua negara akan berbagi informasi lebih lanjut tentang ancaman dan kerentanan. “Anda akan melihat kami bekerjasama untuk menjamin ketahanan infrastruktur penting dalam pertahanan dan di tempat lain,” katanya.

“Kami akan membentuk mekanisme koordinasi aliansi, yang akan beroperasi dari tingkat bawah dan akan mencakup perwakilan dari kementerian luar negeri dan pertahanan, serta dari militer,” jelas pejabat itu.

Peningkatan Kemampuan Operasi Wilayah 


Jepang dapat menanggapi serangan terhadap negara-negara ketiga yang memiliki hubungan erat dengan Jepang dan jika serangan itu mempengaruhi keamanan Jepang secara langsung. Jepang dan Amerika Serikat akan berkoordinasi dan berbagi informasi lebih erat dalam pertahanan rudal, dan Jepang akan dapat menembak jatuh rudal yang menuju wilayah AS, kata pejabat itu.

Ini perubahan yang nyata dan peningkatan kemampuan aliansi untuk beroperasi bersama-sama, tidak hanya dalam pertahanan Jepang, tetapi di seluruh kawasan dan global, katanya.

“Pedoman ini menghilangkan batasan kerjasama geografis antara AS dan Jepang sehingga kita akan dapat melakukan secara global apa yang kita bisa lakukan di Jepang dan regional juga,” kata pejabat pertahanan.

Jepang Kembangkan Rudal Berdaya Jangkau 300 Km Untuk Lindungi Pulau Senkaku 


Pemerintah jepang bermaksud mengembangkan rudal darat-ke-laut yang baru dengan jangkauan 300 kilometer (186 mil); rudal-rudal tersebut akan ditempatkan di pulau Miyako di Prefektur Okinawa pada 2023 dan akan mencakup gugusan pulau tak berpenghuni lainnya, pada wilayah inti yang menjadi sengketa antara Tokyo dan Beijing.

Rudal akan dikembangkan oleh Jepang menggunakan bahan bakar padat. Biaya pembangunan akan menjadi bagian dari permintaan anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2018.

Ketegangan semakin meningkat antar kedua negara di gugusan pulau tak berpenghuni menyusul ditemukannya cadangan minyak bawah laut yang potensial pada tahun 1968 di daerah itu dan pada tahun 1971 kendali administrasi atas pulau tersebut ditransfer dari AS ke Jepang.

Wilayah tersebut disengketakan oleh China, dengan mengklaim penemuan dan kepemilikan pulau-pulau dari abad ke-14, sementara Jepang memiliki pulau-pulau tersebut dari 1895 hingga akhir Perang Dunia II. China dan Taiwan menganggap pulau-pulau tersebut adalah bagian dari Taiwan. Taiwan diserahkan ke Jepang dalam Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895, setelah perang China-Jepang.

Setelah Jepang menyerah pulau-pulau tersebut berada dibawah kendali AS sebagai bagian dari Administrasi Sipil Amerika Serikat di Kepulauan Ryukyu dari 1945 hingga tahun 1971, akhirnya pulau-pulau tersebut diserahkan kembali pada Jepang berdasarkan Perjanjian Pengembalian Okinawa antara Amerika Serikat dan Jepang.

Menjelang akhir Perang Dunia II, Jepang meninggalkan klaim ke sejumlah wilayah dan beberapa pulau termasuk Taiwan dalam Perjanjian San Francisco tahun 1951. Pulau-pulau yang berada di bawah perwalian AS dan dikembalikan ke Jepang pada tahun 1971 di bawah Perjanjian Pengembalian Okinawa.

China mengatakan bahwa ketika Taiwan dikembalikan dalam Perjanjian San Francisco, pulau-pulau tersebut seharusnya dikembalikan juga. Wilayah ini juga diperdebatkan antara Jepang dan Taiwan.

Hubungan antara Jepang dan China mengalami penurunan tajam pada tahun 2012 ketika Jepang membeli tiga buah pulau di Laut China Timur dari pemilik pribadi asal Jepang.

Kesepakatan itu membuat marah China, yang memicu protes publik dan diplomatik. Sejak itu, kapal-kapal pemerintah China telah dilaporkan berlayar masuk dan keluar dari teritorial Jepang di sekitar pulau tersebut.

Sumber: US DoD dan Sputnik News

Ikuti kami di instagram @militerysindonesia

Artikel Terkait