 |
| Mengusung poster mengritik reklamasi dan aktivitas pembangunan yang dilakukan Beijing di Kepulauan Spratly, demonstran menggelar aksi di luar gedung konsulat Tiongkok di Manila, Filipina, |
Aksi Tiongkok di Pulau Spratly mengancam negara-negara ASEAN. Tiongkok mengreklamasi pantai di sana.
Sangat mungkin pulau tersebut disulap menjadi pangkalan militer. Jika itu terjadi, pulau tersebut bisa menjadi ancaman bagi keamanan negara-negara ASEAN dan sekitarnya.
Bukan tanpa alasan kekhawatiran itu muncul. Sebab, tampak jelas landasan pacu yang dibangun Tiongkok di Pulau Spratly mampu menampung segala jenis pesawat. Baik itu pesawat komersial maupun pesawat tempur. Bukan hanya negara-negara ASEAN yang merasa terancam keamanannya, melainkan juga Australia dan Amerika Serikat (AS). Sebab, jika Tiongkok memiliki pangkalan militer di area tersebut, pesawat pengebom jarak jauh milik mereka, Xian H-6K, bisa meluncurkan rudal jelajah yang mampu menghancurkan semua fasilitas militer AS di Australia.
’’Reklamasi ini tentu melanggar semangat deklarasi perilaku (DOC) antara Tiongkok dan ASEAN pada 2002 lalu,’’ ujar Greg Poling, analis di Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Pembangunan yang dilakukan Tiongkok di pulau tersebut diperkirakan rampung dalam 10 tahun mendatang atau bahkan lebih cepat lagi.
Poling mengungkapkan bahwa DOC bertujuan memfasilitasi dialog antara negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok. DOC diharapkan menjadi pencegah konfrontasi di Laut China Selatan yang berpotensi menjadi lebih buruk. Sayangnya, sejak dideklarasikan, DOC ibarat macan ompong. Tiongkok tentu saja terus melakukan pembangunan dan dialog yang sudah disepakati tak pernah berjalan sesuai harapan.
Vietnam dan Filipina yang sama-sama mengklaim kepulauan Spratly tidak bisa berbuat banyak terhadap kelakuan Tiongkok. Selama ini, baik Hanoi maupun Manila sudah menyuarakan keberatan mereka dengan cukup vokal. Sebagai pencegahan serangan dari Tiongkok, Vietnam mempersenjatai diri. Mereka membeli persenjataan terbaru dari Rusia seharga miliaran dolar AS. Termasuk di antaranya lebih dari 20 buah pesawat tempur pengebom jenis Su-30.
Pemerintah Vietnam juga membuat pelabuhan strategis di Cam Ranh Bay untuk angkatan laut dunia. Salah satu yang membangun pangkalan di sana adalah Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, Filipina memilih mengambil langkah hukum di Mahkamah Internasional PBB tentang Hukum Laut. Filipina juga membeli dua kapal tempur baru yang akan menjadi armada untuk melawan ambisi maritim Tiongkok di Laut China Selatan. Meski dua negara tersebut sudah bersiap mempersenjatai diri, bagaimanapun juga kemampuan mereka masih jauh di bawah Tiongkok.
’’Vietnam dan Filipina memiliki pilihan terbatas. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan militer, tidak ingin berlomba melakukan konstruksi pembangunan di kepulauan Spratly yang hanya akan membuat situasi tidak stabil. Mereka juga tidak bisa memenangkan persaingan (pembangunan, Red),’’ tegas Poling.
Bukan hanya itu, banyak pengamat yang menilai bahwa langkah pembangunan besar-besaran yang dilakukan Tiongkok di wilayah sengketa yang terletak di Laut China Selatan memiliki tujuan tersendiri. Yaitu, lebih menancapkan kukunya sebagai pemilik sah dari area tersebut. Fasilitas militer yang bakal dibangun di area itu juga membuat Tiongkok memiliki jauh lebih banyak keuntungan dibandingkan negara-negara lain yang ikut mengklaim pulau tersebut.
’’Fasilitas ini, tampaknya, dibangun dengan tujuan memaksa negara-negara pengklaim yang lain untuk menyerah atas klaim kepemilikan mereka, atau setidaknya (pembangunan ini) akan membuat Tiongkok memiliki posisi negosiasi yang lebih kuat atas area sengketa tersebut,’’ ujar pejabat publikasi pertahanan HIS Janes.
IHS adalah perusahaan yang menyediakan informasi dan analisis untuk mendukung pebisnis maupun pemerintah yang akan membuat keputusan akan industri, pertahanan, keamanan, energi, teknologi, perdagangan, serta maritim.
Secara terpisah, pemerintah Tiongkok menampik tudingan bahwa negaranya bakal melakukan penyerangan.
’’Tindakan (pembangunan di kepulauan Spratly, Red) tidak akan menargetkan ataupun memengaruhi siapa pun,’’ ujar Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi.
’’Kami tidak seperti negara lain yang melakukan pembangunan secara ilegal di wilayah orang lain. Kami tidak menerima kritik dari orang lain ketika kami membangun fasilitas di lahan kami sendiri. Kami memiliki hak untuk melakukan hal-hal yang sah dan dibenarkan,’’ tambahnya. (Batampos)
Tag :
#berita militer, #jet tempur terbaik, #jet tempur termahal, #kapal induk terbaik, #kapal induk terbesar, #jet tempur tercepat, #helikopter terbesar, #helikopter termahal didunia, #berita militer indonesia, #pasukan khusus, #militer terkuat didunia, #militer terlemah, #militer terbesar didunia, #angkatan bersenjata, #berita alutsista, #berita artileri, #militer indonesia, #TNI, #TNI AD, #TNI AU, #KOpassus, #Kopaska, #Paskhas, #Tontafib, #analisis militer, #alutsista TNI