CNN Indonesia -- Perdana Menteri Perancis, Manuel Valls, mengumumkan bahwa negaranya akan merekrut 2.680 staf untuk pengawasan anti-teror selama tiga tahun ke depan. Menurut Reuters pada Rabu (21/1), anggaran sebesar 400 juta Euro atau setara Rp 5,86 triliun rencananya akan digelontorkan untuk membiayai pengawasan ini.
"Terorisme telah menyerang negara kita dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ancaman terorisme tetap tinggi. Warga Perancis berhak untuk mengetahui kebenaran," ujar Valls dalam jumpa pers di Paris seperti dikutip dari France 24.
Menurut laporan Russia Today pada Rabu (21/10), ribuan staf anti-teror tersebut akan mengawasi sekitar 3.000 orang di Perancis yang diduga terkait dengan kelompok militan.
Valls lantas menjabarkan garis besar dari rencana tersebut. Di antara paparannya, Valls menyebut bahwa akan ada penambahan jumlah petugas pelawan teror, pasokan senjata yang lebih baik bagi polisi, hingga sistem kerja yang memungkinkan aparat untuk membawa teroris ke pengadilan.
Pemerintah melakukan ini setelah rentetan teror menyerang Perancis sejak dua pekan lalu. Rangkaian teror yang dimulai pada 7 Januari lalu ini akhirnya menelan 17 korban jiwa.
"Kita harus beraksi dan beraksi dengan cepat. Ini adalah tanggung jawab semua orang, tapi yang lebih jauh lagi ini merupakan tanggung jawab pemerintah," ucap Valls.
Kendati demikian, Valls menekankan bahwa rencana ini masih pada tahap awal. Pemerintah masih harus melakukan kajian terhadap hukum dan nilai-nilai Perancis.
Rencana pengawasan anti-teror ini merupakan tindak lanjut dari janji Valls untuk melakukan perlawanan terhadap terorisme saat menggelar rapat dengan anggota parlemen pada 13 Januari lalu.