 |
| Ilustrasi |
JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi meminta oknum militer diduga terlibat urusan politik praktis dalam pilkada serentak diusut. Pasalnya, hal itu tak sejalan dengan tugas pokok militer sebagai alat pertahanan negara.
"Militer dapat dilibatkan dalam urusan keamanan, hanya jika dalam keadaan darurat dan itupun jika pihak kepolisian sudah tidak sanggup mengatasi," ujar Hendardi kepada wartawan, Selasa (5/1/2016).
Kata dia, dalam Pemilukada Gubernur di Kepulauan Riau tampak jelas 'show of force' kesatuan militer di berbagai tempat publik. Apalagi diduga kuat dalam rangka kepentingan salah satu calon.
"Jelas dalam hal ini diperlukan pengusutan secara hukum terhadap calon yang diduga melibatkan militer ke kancah politik, baik untuk menakut-nakuti maupun maksud-maksud dan secara lebih jauh diperlukan evaluasi pihak yang memiliki otoritas terhadap pemilukada di Kepri termasuk untuk kemungkinan dilakukan pembatalan dan pengulangan pemilukada tersebut," tuturnya.
Perlu diketahui, hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kepulauan Riau (Kepri) resmi digugat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Soerya Respationo-Ansar Ahmad (SAH) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasangan Respationo-Ansar mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU mengenai penetapan hasil perolehan suara Pemilukada Kepri 2015 kepada MK dengan nomor pendaftaran perkara 113.
"Kami menduga ada keterlibatan TNI secara masif terstruktur dan sistematis secara nyata," ujar salah satu kuasa hukum pasangan calon Soerya Respationo-Ansar Ahmad, Sirra Prayuna.