Pentagon sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan pesawat dan kapal militer ke wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa, demi menegakkan kebebasan navigasi. Pembangunan pulau pulau buatan di wilayah tersebut oleh China memicu kontroversi.
Menteri Pertahanan AS, Ash Carter mengajukan beberapa opsi termasuk mengirimkan pesawat dan kapal ke wilayah perairan berjarak 22 kilometer dari terumbu karang di gugusan pulau Spratly, yang menjadi lokasi pembangunan pulau buatan oleh China.
Jika jadi dilakukan, maka langkah ini bisa berarti secara langsung AS menantang upaya China untuk memperluas pengaruhnya di perairan Asia Tenggara. Demikian seperti dilansir Reuters, Rabu (13/5/2015).
“Kami tengah mempertimbangkan soal bagaimana mendemonstrasikan kebebasan navigasi (freedom of navigation) di area yang sangat kritis bagi perdagangan dunia,” ujar pejabat AS yang enggan disebutkan namanya.
Opsi manapun yang akhirnya diambil AS, menurut pejabat ini, haruslah mendapat persetujuan Gedung Putih terlebih dahulu.
Langkah serupa pernah dilakukan AS ketika China menerapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di Laut China Timur pada tahun 2013 lalu, yang mengharuskan setiap pesawat yang melintasi wilayah itu harus mengidentifikasi diri mereka kepada otoritas China. Saat itu, AS merespons dengan mengirimkan pesawat pengebom B-52 ke zona tersebut.
Pengajuan opsi oleh Menhan Carter kali ini, pertama dilaporkan oleh media AS, Wall Street Journal (WSJ) pada Selasa (12/5) waktu setempat, dengan disebutkan salah satu opsinya adalah menerbangkan pesawat pengintai milik Angkatan Laut AS ke atas pulau buatan tersebut.
Laporan WSJ juga mengutip pejabat AS yang menyatakan, saat ini tengah muncul momentum di tubuh Pentagon dan Gedung Putih untuk mengambil langkah konkret, demi memberikan sinyal kepada otoritas China, bahwa aksi mereka dengan membangun pulau di Spratly sudah melewati batas dan harus dihentikan.
Pentagon dan Gedung Putih tidak secara langsung memberikan komentar. Namun isu soal Laut China Selatan diprediksi akan menjadi topik pembahasan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri AS John Kerry ke China, akhir pekan ini. Selain China, otoritas Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei Darussalam juga mengklaim kedaulatan atas wilayah Laut China Selatan.
Detik.com
Menteri Pertahanan AS, Ash Carter mengajukan beberapa opsi termasuk mengirimkan pesawat dan kapal ke wilayah perairan berjarak 22 kilometer dari terumbu karang di gugusan pulau Spratly, yang menjadi lokasi pembangunan pulau buatan oleh China.
Jika jadi dilakukan, maka langkah ini bisa berarti secara langsung AS menantang upaya China untuk memperluas pengaruhnya di perairan Asia Tenggara. Demikian seperti dilansir Reuters, Rabu (13/5/2015).
“Kami tengah mempertimbangkan soal bagaimana mendemonstrasikan kebebasan navigasi (freedom of navigation) di area yang sangat kritis bagi perdagangan dunia,” ujar pejabat AS yang enggan disebutkan namanya.
Opsi manapun yang akhirnya diambil AS, menurut pejabat ini, haruslah mendapat persetujuan Gedung Putih terlebih dahulu.
Langkah serupa pernah dilakukan AS ketika China menerapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di Laut China Timur pada tahun 2013 lalu, yang mengharuskan setiap pesawat yang melintasi wilayah itu harus mengidentifikasi diri mereka kepada otoritas China. Saat itu, AS merespons dengan mengirimkan pesawat pengebom B-52 ke zona tersebut.
Pengajuan opsi oleh Menhan Carter kali ini, pertama dilaporkan oleh media AS, Wall Street Journal (WSJ) pada Selasa (12/5) waktu setempat, dengan disebutkan salah satu opsinya adalah menerbangkan pesawat pengintai milik Angkatan Laut AS ke atas pulau buatan tersebut.
Laporan WSJ juga mengutip pejabat AS yang menyatakan, saat ini tengah muncul momentum di tubuh Pentagon dan Gedung Putih untuk mengambil langkah konkret, demi memberikan sinyal kepada otoritas China, bahwa aksi mereka dengan membangun pulau di Spratly sudah melewati batas dan harus dihentikan.
Pentagon dan Gedung Putih tidak secara langsung memberikan komentar. Namun isu soal Laut China Selatan diprediksi akan menjadi topik pembahasan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri AS John Kerry ke China, akhir pekan ini. Selain China, otoritas Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei Darussalam juga mengklaim kedaulatan atas wilayah Laut China Selatan.
Detik.com