 |
| ugas Kopassus Operasi Sandi Yudha, Bukan Jaga Gedung! (Foto: Okezone) |
JAKARTA - Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati mengapresiasi sikap pasukan elite TNI AD, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang tidak ikut serta dalam aksi penjagaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pasalnya, tugas Kopassus untuk mengamankan harta publik.
"Kita patut mendukung Kopassus yang tidak ikut serta dalam penjagaan gedung KPK, karena Kopassus adalah pasukan khusus yang keberadaannya bukan dalam wilayah mengamankan harta publik. Spesialisasi Kopassus adalah antigerilya, operasi pengintaian khusus, intelijen dan antiteror. Jadi, sudah benar Kopassus tidak ikut menjaga gedung KPK," katanya kepada wartawan, Selasa (27/1/2015).
Susaningtyas menegaskan, bila Kopassus turut serta melakukan penjagaan di gedung KPK, hal itu justru akan memperkeruh situasi konflik yang saat ini tengah memanas.
Untuk itu, di tengah konflik ini, sambungnya, semua pihak dapat mendudukkan persoalan KPK dan Polri dalam koridor hukum.
"Apabila Kopassus turut serta, justru memperkeruh situasi konflik yang ada. Hendaknya kita semua dapat mendudukan KPK versus Polri dalam koridor hukum dan tidak menariknya dalam ranah politik," pungkasnya.
Diketahui, aparat TNI AD dikerahkan untuk melakukan penjagaan di Gedung KPK saat Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim Polri. Mereka melakukan penjagaan agar situasi di lokasi tetap kondusif.
"Kita patut mendukung Kopassus yang tidak ikut serta dalam penjagaan gedung KPK, karena Kopassus adalah pasukan khusus yang keberadaannya bukan dalam wilayah mengamankan harta publik. Spesialisasi Kopassus adalah antigerilya, operasi pengintaian khusus, intelijen dan antiteror. Jadi, sudah benar Kopassus tidak ikut menjaga gedung KPK," katanya kepada wartawan, Selasa (27/1/2015).
Susaningtyas menegaskan, bila Kopassus turut serta melakukan penjagaan di gedung KPK, hal itu justru akan memperkeruh situasi konflik yang saat ini tengah memanas.
Untuk itu, di tengah konflik ini, sambungnya, semua pihak dapat mendudukkan persoalan KPK dan Polri dalam koridor hukum.
"Apabila Kopassus turut serta, justru memperkeruh situasi konflik yang ada. Hendaknya kita semua dapat mendudukan KPK versus Polri dalam koridor hukum dan tidak menariknya dalam ranah politik," pungkasnya.
Diketahui, aparat TNI AD dikerahkan untuk melakukan penjagaan di Gedung KPK saat Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim Polri. Mereka melakukan penjagaan agar situasi di lokasi tetap kondusif.