Komandan Lapangan Udara (Danlanud) Angkatan Udara Republik Indonesia Roesmin Nurjamin menyatakan, pesawat tempur Skuadron F16 sebanyak 16 unit akan datang bertahap ke daerah tersebut. Hal itu karena Lanud di Madiun sedang dibangun beberapa fasilitas tambahan seperti hangar pesawat.
"Juni atau Juli empat unit F16 akan tiba di Madiun, setelah itu pada Oktober datang lagi empat unit dan diperkirakan November atau Desember, empat unit pertama akan berpangkalan di Pekanbaru," kata Danlanud Roesmin Nurjamin Kol Pnb Kahiril Lubis di Pekanbaru, seperti dilansir Antara, Selasa (10/6).
Selanjutnya, kata Kahiril, empat unit kedua akan datang juga pada awal tahun depan yang kemudian sepanjang tahun 2015 diperkirakan sudah ada 16 unit akan berpangkalan di "Kota Bertuah", julukan Kota Pekanbaru.
Kahiril mengatakan, pesawat yang didatangkan dari Amerika Serikat tersebut mangkalnya ke Kota Madiun, Jawa Timur karena di tempat tersebut ada Skuadron 3 F16 yang memiliki tipe serupa dengan yang akan berpangkalan di Kota pekanbaru. "Karena di sana perlu standarisasi pesawat sesuai dengan fasilitasnya yang tipe A," kata Kahiril.
Saat ini, tambahnya, Roesmin Noerjamin sedang proses untuk menjadikan landasan dari tipe B ke tipe A dan perkembangannya saat ini tengah dibangun hanggar dan "shelter" pesawat. Lalu ketika empat pesawat pertama datang ke Pekanbaru tiba, akan ada proses penyambutan sekaligus peresmian pesawat. "Biasanya proses peresmian dilakukan dengan penyambutan," ungkap Kahiril.
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI IB Putu Dunia pada saat peninjauannya ke Pekanbaru pada Februari lalu mengatakan, F16 bertujuan untuk mengawasi ruang udara kawasan di Selat Malaka secara lebih efektif.
"Kita memantau langsung pembangunan skuadron 16 dan sejauh ini sangat memuaskan. Semua peralatan lengkap dan ke depan kita berharap, Skuadron F-16 ini sebagai pilar terdepan kita untuk mengamankan kawasan kedaulatan NKRI," ujar Marsekal TNI IB Putu.
TNI AU mendatangkan F-16 Fighting Falcon blok 25 bekas Perang Irak, yang direncanakan akan ditingkatkan kapasitasnya (upgrade) ke blok 52+. Meskipun hibah dari Amerika Serikat, pemerintah tetap mengeluarkan biaya untuk "upgrade" dengan total sekitar 400 juta dolar AS memakai skema pembayaran "foreign military sales".(Merdeka)