Masa pemerintahan
Pemerintahan Brüning
Depresi Besar di Jerman memberi kesempatan politik bagi Hitler. Penduduk Jerman setengah mendukung setengah menentang republik parlementer, yang menghadapi tekanan besar dari kaum ekstremis sayap kanan dan kiri. Partai politik moderat tidak mampu membendung gelombang ekstremisme, dan referendum Jerman 1929 berhasil membawa ideologi Nazi ke permukaan. Pemilihan umum September 1930 berakhir dengan terpecahnya koalisi besar dan digantikan oleh kabinet minoritas. Ketuanya, kanselir Heinrich Brüning dari Partai Tengah, memerintah menggunakan dekrit darurat dari presiden Paul von Hindenburg. Pemerintahaan menggunakan dekrit akan menjadi norma baru dan membuka jalan bagi pemerintahan otoriter. NSDAP bangkit dari ketidakjelasan menjadi pemenang 18,3% suara dan 107 kursi parlemen dalam pemilu tahun 1930, menjadikannya partai terbesar kedua di parlemen.
Hitler hadir pada pengadilan dua perwira Reichswehr, Letnan Richard Scheringer dan Hans Ludin, pada musim gugur 1930. Keduanya dituduh memiliki keanggotaan di NSDAP yang pada waktu itu tidak diperbolehkan untuk personil Reichswehr. Hakim berpendapat bahwa NSDAP adalah partai ekstremis, sehingga pengacara terdakwa Hans Frank terpaksa memanggil Hitler untuk bersaksi di pengadilan.[128] Pada tanggal 25 September 1930 Hitler bersaksi bahwa partainya hanya mengejar kekuasaan politik melalui pemilihan umum yang dmeokratis, sebuah kesaksian yang memberinya dukungan dari korps Reichswehr.
Tindakan Brüning yang keras membawa sedikit perbaikan terhadap ekonomi dan sangat tidak merakyat.[131] Hitler memanfaatkannya dengan menargetkan pesan-pesan politiknya khusus kepada orang-orang yang terkena dampak inflasi 1920-an dan Depresi Besar, seperti petani, veteran perang, dan kelas menengah.
Hitler secara resmi melepaskan kewarganegaraan Austrianya pada 7 April 1925, tetapi belum memperoleh kewarganegaraan Jerman. Nyaris selama 7 tahun ia adalah orang tanpa negara, tidak bisa menduduki jabatan publik, dan terancam dideportasi. Pada tanggal 25 Februari 1932, menteri dalam negeri Brunswick, anggota NSDAP juga, menunjuk Hitler sebagai pengurus delegasi negara untuk Reichsrat di Berlin. Karena itu pula, Hitler otomatis menjadi warga negara Brunswick, sekaligus Jerman.
Tahun 1932, Hitler berkampanye melawan von Hindenburg dalam pemilu presiden. Kelangsungan pencalonannya ditegaskan oleh pidato tanggal 27 Januari 1932 di Industry Club di Düsseldorf, yang memberinya dukungan dari sebagian besar industrialis paling berpengaruh di Jerman. Namun Hindenburg sudah didukung oleh berbagai partai nasionalis, monarkis, Katolik, dan republikan, dan sejumlah kaum demokrat sosial. Hitler memakai slogan kampanye "Hitler über Deutschland" ("Hitler di atas Jerman"), merujuk pada ambisi politik sekaligus kampanyenya yang menggunakan pesawat terbang. Hitler menempati peringkat kedua di dua putaran pemilu dengan lebih dari 35% suara pada pemilu terakhir. Meski ia kalah, pemilihan umum ini menjadikan Hitler kekuatan dalam perpolitikan Jerman.
Penunjukan sebagai kanselir
Ketiadaan pemerintahan yang efektif memaksa dua politikus berpengaruh, Franz von Papen dan Alfred Hugenberg, bersama sejumlah industrialis dan pebisnis lainnya, menyurati von Hindenburg. Para penandatangan memaksa Hindenburg menunjuk Hitler sebagai kepala pemerintahan "bebas dari partai parlemen", yang akan berubah menjadi gerakan yang mampu "memukau jutaan orang".
Hindenburg dengan setengah hati setuju menunjuk Hitler sebagai kanselir setelah dua pemilihan umum parlemen—bulan Juli dan November 1932—tidak menghasilkan pembentukan pemerintahan mayoritas. Hitler akan memimpin pemerintahan koalisi berusia pendek yang dibentuk oleh NSDAP dan partai Hugenberg, yaitu Partai Rakyat Nasional Jerman (DNVP). Pada 30 Januari 1933, kabinet baru disumpah dalam upacara singkat di kantor Hindenburg. NSDAP memperoleh tiga jabatan penting, Hitler menjadi Kanselir, Wilhelm Frick Menteri Dalam Negeri, dan Hermann Göring Menteri Dalam Negeri untuk Prusia. Hitler sebelumnya menuntut jabatan menteri sebagai upaya mengendalikan polisi di sebagian besar wilayah Jerman.
Kebakaran Reichstag dan pemilu Maret
Sebagai kanselir, Hitler berupaya melawan balik tindakan-tindakan para pesaing NSDAP untuk membuat pemerintahan mayoritas. Karena kebuntuan politik, ia meminta Presiden Hindenburg membubarkan Reichstag lagi dan menjadwalkan pemilu pada awal Maret. Pada 27 Februari 1933, gedung Reichstag terbakar. Göring menyebut hal ini sebagai plot komunis, karena seorang komunis Belanda Marinus van der Lubbe terbukti memperburuk keadaan di dalam gedung yang terbakar itu. Atas permintaan Hitler, Hindenburg menanggapinya dengan mengeluarkan Dekrit Kebakaran Reichstag tanggal 28 Februari, yang menghapus hak-hak dasar dan mengizinkan penahanan tanpa diadili terlebih dahulu. Aktivitas Partai Komunis Jerman ditekan dan sekitar 4.000 anggota partai komunis ditahan. Para peneliti, termasuk William L. Shirer Alan Bullock, berpendapat bahwa NSDAP sendiri yang memulai kebakaran tersebut.
Selain kampanye politik, NSDAP terlibat dalam kekerasan paramiliter dan penyebaran propaganda anti-komunis beberapa hari menjelang pemilu. Pada hari-H, 6 Maret 1933, jumlah suara NSDAP meningkat menjadi 43,9% dan partai ini memperoleh jumlah kursi terbanyak di parlemen. Akan tetapi, partai Hitler gagal mengamankan mayoritas absolut, sehingga mereka harus berkoalisi dengan DNVP.
Hari Potsdam dan UU Pengaktifan
Tanggal 21 Maret 1933, Reichstag baru dibentuk melalui upacara pembukaan di Gereja Garnisun di Potsdam. "Hari Potsdam" ini diadakan untuk menunjukkan persatuan antara gerakan Nazi dan kaum elit dan militer Prusia lama. Hitler tampil dengan mantel pagi dan dengan ramah menyambut Presiden von Hindenburg.
Demi mencapai kendali politik penuh meski gagal memeroleh mayoritas absolut di parlemen, pemerintahan Hitler meminta rancangan Ermächtigungsgesetz (Undang-Undang Pengaktifan) untuk menjalani pemungutan suara di Reichstag yang baru terbentuk ini. RUU ini memberikan kabinet Hitler kekuasaan legislatif penuh selama empat tahun dan (dengan sejumlah pengecualian) mengizinkan penyimpangan dari konstitusi. RUU tersebut membutuhkan mayoritas dua per tiga agar bisa disahkan. Tanpa menyiakan kesempatan, Nazi memakai persyaratan Dekrit Kebakaran Reichstag untuk mencegah sejumlah deputi Demokrat Sosial hadir; Partai Komunis resmi dilarang.
Pada 23 Maret, Reichstag bersidang di Kroll Opera House di bawah suasana yang kacau balau. Sejumlah anggota SA menjadi penjaga di dalam gedung, sementara kerumunan besar di luar yang menentang RUU meneriakkan slogan dan ancaman terhadap anggota parlemen yang baru datang. Posisi Partai Tengah, partai terbesar ketiga di Reichstag, adalah mutlak. Setelah Hitler berjanji langsung kepada ketua partai Ludwig Kaas bahwa Presiden von Hindenburg akan mempertahankan hak vetonya, Kaas mengumumkan Partai Tengah kan mendukung RUU Pengaktifan. Akhirnya, UU Pengaktifan disahkan dengan suara 441–84; semua partai kecuali Demokrat Sosial memberi suara setuju. UU Pengaktifan, bersama Dekrit Kebakaran Reichstag, mengubah pemerintahan Hitler menjadi kediktatoran de facto yang sah secara hukum.
Penghapusan batasan lain
"Meski tampak seperti omong kosong, aku beritahu kalian bahwa gerakan Sosialis Nasional akan berlanjut sampai 1.000 tahun! ... Jangan lupa bagaimana orang-orang menertawakanku 15 tahun yang lalu saat kukatakan bahwa suatu hari aku akan memimpin Jerman. Mereka sekarang tertawa, sama bodohnya, saat aku menyatakan akan terus berkuasa!
—Adolf Hitler kepada seorang koresponden Britania di Berlin, Juni 1934[154] "
Setelah berhasil mengendalikan penuh cabang pemerintahan legislatif dan eksekutif, Hitler dan sekutu politiknya mulai menekan oposisi politik yang tersisa secara sistematis. Partai Demokratik Sosial dilarang berdiri dan semua asetnya disita. Saat delegasi serikat dagang berkumpul di Berlin untuk aktivitas May Day, tentara SA merubuhkan kantor-kantor serikat di seluruh Jerman. Pada tanggal 2 Mei 1933, semua serikat dagang terpaksa bubar dan ketua-ketuanya ditahan; beberapa di antaranya dikirim ke kamp konsentrasi. Front Buruh Jerman dibentuk sebagai organisasi yang memayungi semua pekerja, pengurus, dan pemilik perusahaan, sehingga merefleksikan konsep sosialisme nasional dengan semangat Volksgemeinschaft Hitler (komunitas rasial Jerman; secara harafiah berarti "komunitas rakyat").
Pada akhir Juni, partai-partai lain diintimidasi agar bubar. Dengan bantuan SA, Hitler menekan rekan koalisinya, Hugenberg, supaya mundur. Tanggal 14 Juli 1933, NSDAP dinyatakan sebagai satu-satunya partai politik yang sah di Jerman. Tuntutan SA untuk kekuasaan politik dan militer yang lebih besar memunculkan kegelisahan di kalangan pimpinan militer, industri, dan politik. Hitler menanggapinya dengan menghapus seluruh kepemimpinan SA dalam Malam Pisau-Pisau Panjang yang dilancarkan pada 30 Juni sampai 2 Juli 1934. Hitler menargetkan Ernst Röhm dan pimpinan SA lainnya, bersama sejumlah lawan politik Hitler (seperti Gregor Strasser dan mantan kanselir Kurt von Schleicher), yang kemudian dikumpulkan, ditahan, dan ditembak mati. Saat komunitas internasional dan sejumlah masyarakat Jerman terkejut akibat pembunuhan itu, banyak kalangan di Jerman melihat Hitler sedang menegakkan ketertiban.
Tanggal 2 Agustus 1934, Presiden von Hindenburg meninggal dunia. Sehari sebelumnya, kabinet telah mengesahkan "Hukum Jabatan Negara Tertinggi Reich". Hukum ini menyatakan bahwa setelah Hindenburg meninggal dunia, jabatan presiden akan dihapus dan kekuasaannya digabung dengan kekuasaan kanselir. Hitler lantas menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan secara formal diberi nama Führer und Reichskanzler (pemimpin dan kanselir). Hukum ini melanggar Undang-Undang Pengaktifan. Meski mengizinkan Hitler menyimpang dari konstitusi, UU ini secara eksplisit melarangnya menerobos hukum apapun yang berkaitan dengan jabatan presiden. Pada tahun 1932, konstitusi tersebut diamandemen untuk menjadikan presiden Mahkamah Agung, bukan kanselir, sebagai presiden sementara sambil menunggu pemilihan umum baru. Dengan hukum ini, Hitler menghapus alternatif hukum terakhir yang dapat menurunkannya dari tampuk kekuasaan.
Sebagai kepala negara, Hitler menjadi Komandan Tertinggi angkatan bersenjata. Sumpah setia tentara yang biasa diganti menjadi sumpah setia kepada diri Hitler, bukannya jabatan komandan tertinggi atau negara. Pada 19 Agustus, penggabungan kepresidenan dengan kekanseliran disetujui oleh 90% suara dalam sebuah plebisit.
Pada awal 1938, Hitler memakai taktik pemfitnahan untuk mengonsolidasikan kekuasaan militernya dengan mencetuskan Skandal Blomberg–Fritsch. Hitler memaksa Menteri Perang, Marsekal Lapangan Werner von Blomberg mengundurkan diri dengan menunjukkan laporan polisi bahwa istri baru Blomberg pernah terlibat dalam prostitusi. Komandan Angkatan Darat Kolonel-Jenderal Werner von Fritsch disingkirkan dengan cara yang sama setelah Schutzstaffel (SS) membuat tuduhan bahwa ia terlibat dalam hubungan homoseksual. Keduanya menjadi sosok yang tidak disukai setelah mereka keberatan terhadap permintaan Hitler agar Wehrmacht dipersiapkan untuk perang setidaknya tahun 1938. Hitler mengambil alih jabatan Komandan Bertugas Blomberg, sehingga ia bisa mengendalikan angkatan bersenjata secara pribadi. Ia mengganti Kementerian Perang dengan Oberkommando der Wehrmacht (Komando Tinggi Angkatan Bersenjata, atau OKW), dipimpin Jenderal Wilhelm Keitel. Pada hari yang sama, 16 jenderal dipecat dan 44 lainnya dipindahtugaskan; semuanya diduga tidak pro-Nazi. Pada awal Februari 1938, 12 jenderal dipecat.
Setelah mengonsolidasikan kekuatan politiknya, Hitler menekan atau menyingkirkan oposisinya melalui proses Gleichschaltung. Ia berupaya mendapat tambahan dukungan publik dengan berjanji memutarbalikkan dampak Depresi Besar dan Perjanjian Versailles.
Banyak dekrit Hitler didasarkan pada Dekrit Kebakaran Reichstag, sesuai Artikel 48 Konstitusi Weimar. Dekrit ini memberi presiden kekuasaan mengambil tindakan darurat untuk melindungi keselamatan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, Hitler bisa berkuasa di bawah darurat militer yang sah. Reichstag dua kali memperbaiki UU Pengaktifan sebagai formalitas karena semua partai selain Nazi dilarang berdiri.
Reich Ketiga
Ekonomi dan budaya
Pada bulan Agustus 1934, Hitler menunjuk presiden Reichsbank Hjalmar Schacht sebagai Menteri Ekonomi, dan pada tahun selanjutnya, sebagai Menteri Ekonomi Perang Berkuasa Penuh yang bertugas mempersiapkan ekonomi negara untuk perang. Rekonstruksi dan persenjataan kembali didanai oleh surat Mefo, pencetakan uang, dan penyitaan aset orang-orang yang ditahan sebagai musuh negara, termasuk kaum Yahudi. Pengangguran menurun dari enam juta orang pada tahun 1932 menjadi satu juta orang pada tahun 1936. Hitler mengoperasikan salah satu kampanye perbaikan infrastruktur terbesar sepanjang sejarah Jerman, termasuk pembangunan bendungan, jalan bebas hambatan, rel kereta, dan pekerjaan umum lainnya. Upah agak rendah pada pertengahan sampai akhir 1930-an jika dibandingkan dengan upah pada masa Republik Weimar, sementara biaya hidup naik 25%. Minggu kerja rata-rata bertambah saat peralihan ke ekonomi perang; pada 1939, rata-rata orang Jerman bekerja antara 47 sampai 50 jam seminggu.
Pemerintah Hitler mensponsori arsitektur dalam skala besar. Albert Speer, terkenal karena mengimplementasikan reinterpretasi klasik Hitler terhadpa budaya Jerman, ditugaskan membuat rencana renovasi arsitektur Berlin. Tahun 1936, Hitler membuka Olimpiade Musim Panas di Berlin.
Persenjataan kembali dan aliansi baru
Dalam pertemuan dengan para pemimpin militer Jerman tanggal 3 Februari 1933, Hitler membicarakan "penaklukan untuk memperoleh Lebensraum di Timur dan Jermanisasi-nya yang kejam" sebagai tujuan utama kebijakan luar negerinya. Pada bulan Maret, Pangeran Bernhard Wilhelm von Bülow, sekretaris di Auswärtiges Amt (Kementerian Luar Negeri), mengeluarkan pernyataan berupa tujuan-tujuan utama kebijakan luar negeri: Anschluss dengan Austria, pengembalian perbatasan nasional Jerman tahun 1914, penolakan pembatasan militer Perjanjian Versailles, pengembalian bekas koloni Jerman di Afrika, dan zona pengaruh Jerman di Eropa Timur. Hitler melihat tujuan-tujuan yang dibuat Bülow terlalu sederhana. Dalam beberapa pidato selanjutnya, ia menekankan tujuan damai dari kebijakannya dan kemauan untuk bekerja sama dengan perjanjian internasional. Pada pertemuan pertama Kabinetnya tahun 1933, Hitler memprioritaskan anggaran militer ketimbang pembuatan lapangan kerja.
Jerman keluar dari Liga Bangsa-Bangsa dan Konferensi Pelucutan Senjata Dunia pada Oktober 1933. Bulan Maret 1935, Hitler mengumumkan perluasan Wehrmacht menjadi 600.000 anggota—enam kali lebih besar daripada yang diizinkan Perjanjian Versailles—termasuk pembentukan angkatan udara (Luftwaffe) dan perluasan ukuran angkatan laut (Kriegsmarine). Britania, Perancis, Italia, dan Liga Bangsa-Bangsa mengutuk pelanggaran perjanjian tersebut.
Perjanjian Laut Inggris-Jerman (AGNA) tanggal 18 Juni 1935 mengizinkan peningkatan tonase Jerman menjadi 35%-nya AL Britania Raya. Hitler menyebut penandatanganan AGNA sebagai "hari paling membahagiakan dalam hidupnya," percaya bahwa perjanjian tersebut menandakan awal dari aliansi Inggris-Jerman yang ia prediksikan di Mein Kampf. Perancis dan Italia tidak diikutsertakan sebelum penandatanganan, sehingga secara langsung mengabaikan LBB dan menjadikan Perjanjian Versailles tidak berlaku lagi.
Jerman menduduki kembali zona demiliterisasi Rhineland pada bulan Maret 1936, melanggar Perjanjian Versailles. Hitler juga mengirim tentara ke Spanyol untuk membantu Jenderal Franco setelah menerima permintaan bantuan pada bulan Juli 1936. Pada saat yang sama, Hitler melanjutkan upayanya membentuk aliansi Inggris-Jerman. Pada Agustus 1936, menanggapi krisis ekonomi yang semakin besar akibat upaya persenjataan kembali, Hitler meminta Göring memberlakukan Rencana Empat Tahun demi menyiapkan Jerman untuk perang dalam kurun empat tahun selanjutnya. Rencana ini merupakan perjuangan habis-habisan antara "Judeo-Bolshevisme" dan sosialisme nasional Jerman, yang dalam pandangan Hitler membutuhkan upaya persenjataan kembali tanpa memikirkan risiko ekonomi.
Conti Galeazzo Ciano, menteri luar negeri untuk pemerintahan Benito Mussolini, mengumumkan pembentukan aliansi antara Jerman dan Italia, dan pada 25 November, Jerman menandatangani Pakta Anti-Komintern dengan Jepang. Britania, Cina, Italia, dan Polandia juga diundang untuk bergabung dengan Pakta Anti-Komintern, namun hanya Italia yang menandatanganinya pada tahun 1937. Hitler membatalkan rencana aliansi Inggris-Jermannya dan menyalahkan pemerintah Britania yang "tidak pas". Pada pertemuan di Reichskanzlei dengan menteri luar negeri dan pimpinan militernya November itu, Hitler menyatakan kembali keinginannya mengejar Lebensraum untuk bangsa Jerman. Ia memerintahkan persiapan perang di wilayah timur dimulai setidaknya tahun 1938 dan tidak melewati tahun 1943.
Menjelang kematiannya, menit-menit konferensi yang direkam sebagai Hossbach Memorandum tersebut dianggap sebagai "pernyataan politik"-nya. Ia merasa penurunan tajam standar hidup di Jerman diakibatkan oleh krisis ekonomi yang hanya bisa dihentikan oleh agresi militer terhadap Austria dan Cekoslowakia. Hitler menginginkan aksi cepat sebelum Britania dan Perancis unggul permanen dalam perlombaan senjata. Pada awal 1938, setelah Skandal Blomberg–Fritsch, Hitler mengambil alih kendali instrumen militer-kebijakan luar negeri, memecat Neurath sebagai Menteri Luar Negeri dan menunjuk dirinya sendiri sebagai Oberster Befehlshaber der Wehrmacht (komandan tertinggi angkatan bersenjata). Sejak awal 1938 sampai seterusnya, Hitler menerapkan kebijakan luar negeri dengan tujuan perang.
SEBELUMNYA SELANJUTNYA
Sumber | Wikipedia
