Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal permintaan terkait anggaran pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di tahun 2019.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN harus bisa mengakomodir pengadaan alutsista yang baik bagi TNI dan Polri. Pembangunan institusi perlu juga alokasi anggaran.
Tentara dan polisi dalam mengemban tugasnya, menurut Sri Mulyani, harus memiliki alat. “Perlu mendapatkan alutsista supaya mereka bisa belajar betul bagaimana berperang dan menjadi prajurit yang profesional,” ujar dia saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Rabu, 14 November 2018.
Lebih jauh Sri Mulyani menyebutkan bahwa reformasi kebijakan fiskal di Indonesia harus memiliki skala prioritas yang berimbang. Salah satunya dengan investasi di bidang sumber daya manusia. “Kita perlu alokasikan untuk belanja infrastruktur dan berapa kita anggarkan untuk memperbaiki institusi.”
Menurut Sri Mulyani, untuk bidang pendidikan alokasi anggaran harus tetap diatur untuk memperbaiki SDM. Jadi dana tidak hanya diperuntukkan ke belanja pendidikan. “Bagaimana kualitas SDM dalam sisi manajemen sekolah.”
Selain itu, perlu juga dilakukan perbaikan institusi di Indonesia. Terutama institusi seperti Polri dan TNI. “Mereka juga perlu diperkuat sebagai polisi yang profesional, TNI yang profesional,” ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas anggaran Polri untuk tahun anggaran 2019. Tito mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 44,4 triliun dari pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 76,9 triliun.
Awalnya, Tito menjelaskan, Polri mengusulkan anggaran 2019 sebesar Rp 126,8 triliun kepada Kementerian Keuangan. Namun pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk Polri sebesar Rp 76,9 triliun, sudah termasuk anggaran untuk pengamanan pemilu sebesar Rp 2,3 triliun.
"Jadi kami melihat pagu indikatif ini cukup jauh dari usulan dan jauh dari alokasi 2018. Ini bisa berdampak pada belanja pegawai yang kami targetkan bisa naik 70 persen pada 2019," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 6 Juni 2018.
Sumber : TEMPO