 |
| Laut Natuna, Milik Indonesia atau China? |
Hubungan Indonesia dengan Cina tiba-tiba memanas saat dipicu oleh serangan kapal bersenjata Indonesia pada kapal-kapal nelayan Cina yang melakukan pencurian ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.
Tindakan kapal nelayan dan Coast Guard China di Laut Natuna itu menunjukkan bahwa negara tersebut memandang Indonesia, hanya dengan sebelah mata. Teriakan dan protes pemerintah Indonesia, tidak ditanggapi dengan serius. Pemerintah China, justru melemparkan sanggahan.
Bukannya meminta maaf karena mencuri ikan di wilayah Indonesia, Pemerintah Cina justru meminta Indonesia melepas para nelayan mereka. Kementerian Luar Negeri Cina justru beranggapan bahwa nelayan mereka menangkap ikan di tempat biasanya, dan bukan wilayah Indonesia.
“Lokasi kejadian itu merupakan tempat yang biasa didatangi para nelayan kami. Itu bukan perairan Indonesia,” ujar Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying di Beijing, Senin (21/3/2016).
Respon Militer Indonesia
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan bahwa Kapal Cina KM Kway Fey 10078 sudah jelas berada di teritori Indonesia. Kapal tersebut berada di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
“Berdasarkan floating daripada Lanal Ranai, kapal itu berada di wilayah kita, di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Itu harus kita bicarakan nanti,” ujar Laksamana Ade di Lanud Halim Perdananakusumah, Selasa, 22 Maret 2016.
KSAL mengatakan pelanggaran ini telah ditanggapi Indonesia dengan mengirim nota protes ke Pemerintah Cina. Laksamana Ade Supandi mengatakan TNI Angkatan Laut belum mengambil langkah dengan menambah armada atau mengambil tindakan, karena pelanggaran ini masih diselesaikan dengan diplomasi. Karena menurut beliau, jika dapat diselesaikan dalam kerangka diplomasi maka TNI AL tidak akan turut campur.
Laksamana Ade juga mengatakan belum akan menambah jumlah armada di Laut Natuna, karena pelanggaran yang dilakukan kapal Cina masih merupakan konflik perikanan, bukan konflik yang mengganggu pertahanan negara. “Kita menambah armada sesuai dengan eskalasi, ini masih konflik perikanan,” ujarnya.
