 |
| Woody Island, Paracel, Laut China Selatan |
Jakarta – Pemerintah Jepang berharap Indonesia bisa melakukan sesuatu yang lebih, terkait isu Laut China Selatan (LCS) karena menyangkut kepentingan banyak negara ASEAN. Jepang menilai Indonesia terlalu pendiam terkait konflik LCS, padahal Indonesia bisa memainkan peran penting untuk mengatur posisi ASEAN.
“Dua minggu lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno menyampaikan pidato kebijakan luar negeri. Dia dengan jelas mengatakan Pulau Natuna milik Indonesia. Itu saja, tidak lebih. Tidak ada pesan lain, terkait isu itu. Kami berharap ada lebih dari itu,” ujar Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kozo Honsei, di Jakarta, Rabu (20/1/2016).
“Dua minggu lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno menyampaikan pidato kebijakan luar negeri. Dia dengan jelas mengatakan Pulau Natuna milik Indonesia. Itu saja, tidak lebih. Tidak ada pesan lain, terkait isu itu. Kami berharap ada lebih dari itu,” ujar Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kozo Honsei, di Jakarta, Rabu (20/1/2016).
 |
| Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kozo Honsei |
Kozo mengatakan Indonesia memang bukan pihak yang bersengketa dalam LCS, tapi bukan tidak mungkin ekskalasi konflik meluas sampai Indonesia. Negara ASEAN yang terlibat langsung konflik LCA, antara lain Filipina dan Vietnam.
“Indonesia tidak hanya punya sekretariat ASEAN di Jakarta, tapi juga kekuatan kebijakan luar negeri tradisional yang bisa dipakai untuk mengatur posisi kuat (ASEAN) dalam isu Laut China Selatan,” kata Kozo.
Kazo menambahkan konflik LCS pertama kali didiskusikan di tataran ASEAN atas inisiatif Mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. Marty kala itu bersikap lebih aktif untuk berkoordinasi dengan banyak bangsa ASEAN.
“Mungkin negara lain seperti Indonesia akan mengalami konflik seperti itu di masa depan, jika mereka tidak melakukan apa pun,” ujar Kazo.
Kozo mengatakan Tiongkok sedang berusaha memperluas lautnya, sehingga nantinya kapal ikan Tiongkok pun bisa datang ke Indonesia. “Zona ekonomi eksklusif Indonesia bisa menjadi kawasan yang kontroversial,”.
Jepang mungkin saja membawa perselisihan LCS ke pengadilan internasional seperti yang dilakukan oleh Filipina. “Kami harus melakukan sesuatu,” kata Kazo.
Sekretaris Kedua Bidang Informasi dan Kebudayaan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Eriko Nakano, mengatakan Indonesia bisa memainkan peran penting untuk menjembatani ASEAN dan Tiongkok. Isu LCS seharusnya tetap dibicarakan, meskipun hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok sangat erat.
“Kami khawatir, Indonesia tetap pendiam tentang isu LCS ini. Tapi seharusnya melakukan sesuatu atau sikap yang lebih tegas dan lebih jelas tentang isu Laut China Selatan,” kata Eriko.
Beritasatu.com / Suara Pembaruan
“Indonesia tidak hanya punya sekretariat ASEAN di Jakarta, tapi juga kekuatan kebijakan luar negeri tradisional yang bisa dipakai untuk mengatur posisi kuat (ASEAN) dalam isu Laut China Selatan,” kata Kozo.
Kazo menambahkan konflik LCS pertama kali didiskusikan di tataran ASEAN atas inisiatif Mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. Marty kala itu bersikap lebih aktif untuk berkoordinasi dengan banyak bangsa ASEAN.
“Mungkin negara lain seperti Indonesia akan mengalami konflik seperti itu di masa depan, jika mereka tidak melakukan apa pun,” ujar Kazo.
Kozo mengatakan Tiongkok sedang berusaha memperluas lautnya, sehingga nantinya kapal ikan Tiongkok pun bisa datang ke Indonesia. “Zona ekonomi eksklusif Indonesia bisa menjadi kawasan yang kontroversial,”.
Jepang mungkin saja membawa perselisihan LCS ke pengadilan internasional seperti yang dilakukan oleh Filipina. “Kami harus melakukan sesuatu,” kata Kazo.
Sekretaris Kedua Bidang Informasi dan Kebudayaan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Eriko Nakano, mengatakan Indonesia bisa memainkan peran penting untuk menjembatani ASEAN dan Tiongkok. Isu LCS seharusnya tetap dibicarakan, meskipun hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok sangat erat.
“Kami khawatir, Indonesia tetap pendiam tentang isu LCS ini. Tapi seharusnya melakukan sesuatu atau sikap yang lebih tegas dan lebih jelas tentang isu Laut China Selatan,” kata Eriko.
Beritasatu.com / Suara Pembaruan