Partai Golkar dan PPP hendak menunjukkan jati diri mereka sebenarnya, agar rakyat tidak bingung, apa warna politik dan visi mereka terkait pemerintahan saat ini.
Golkar kubu Aburizal Bakrie telah mendeklarasikan dukungan resmi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Golkar, Ade Komarudin menyatakan, memang seharusnya Golkar demikian, karena sejak dulu partai Golkar tidak berbakat berada di luar pemerintahan.
“Saya anggap kecenderungan mendukung (pemerintah) baik, asalkan amar makruf nahi munkar. Kita tidak boleh membabi buta,” ujar Ade Komarudin di komplek DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (31/1/2016).
“Secara kultural Golkar tidak pernah beroposisi, Golkar dilahirkan untuk berkarya. Jadi, pekerjaan mengkritik biarkan yang lain. Golkar enggak bakat. Oposisi di Indonesia enggak ada, kalaupun mau dipaksa oposisi namanya oposisi loyal, di mana yang salah dibilang salah,” ujar Ade.
Ade Komarudin mengaku senang partainya mendukung Kabinet Kerja Jokowi-JK. Namun bukan berarti dengan begitu, Golkar harus kehilangan ‘taringnya’ dalam memberi masukan sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. “Kalau enggak ada yang kritik juga bahaya. Jika memang keliru harus katakan itu keliru. Pemerintah juga jika membenarkan yang keliru itu tidak benar,” ujar Ade.
PPP Nyatakan tak Pernah Jadi Oposisi Pemerintah
Sekjen PPP versi pimpinan Djan Faridz, Dimyati Natakusuma mengatakan, PPP sejak awal pemerintahan Jokowi-JK tidak pernah berlabuh baik ke Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Untuk itu, kini manuver PPP untuk bergabung dengan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3) hanya mengikuti jati diri partai.
“Kami belum pernah tanda tangani selembar kertas pun mendeklarasikan masuk KIH atau KMP. Kami baru tanda tangan masuk koalisi KP3. Pada saat itu (ketika PPP masuk KMP) kan Pak SDA dan Pak Romi yang tanda tangan, yang deklarasi. Pak Romi itu kan politbiro-nya KMP dulu,” kata Dimyati Natakusuma, Ahad (31/1/2016).
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, keputusan bergabung ke Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3) berdasarkan hasil Rapimnas PPP, Jumat (29/1/2016). Selain itu, bergabungnya PPP ke KP3 merupakan kepatuhan terhadap fatwa sebelumnya dari Majelis Syariah PPP, yang dipimpin KH Maimun Zubair.
Dimyati Natakusuma menyatakan PPP bergabung tanpa syarat dalam mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dalam Rapimnas, PPP juga berkomitmen untuk mengadakan koalisi permanen dengan partai berkuasa, PDI Perjuangan, dalam konteks pemilihan kepala daerah.
“PPP tidak minta (jatah) menteri dan apa-apa. Memberikan keleluasaan kepada Jokowi-JK,” ujar Dimyati Natakusuma.
Sumber : Detik.com dan Republika.co.id