Beredar luas di dunia maya surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo yang mengatasnamakan ekonom sekaligus Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas (Migas), Fasial Basri, pada 16 Januari 2016 lalu.
Dikutip dari blog fasialbasri01.wordpress.com, surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo ini berjudul "Jangan Lanjutkan Sesat Pikir". Adapun, poin utamanya adalah mengenai penolakan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, sampai dengan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Faisal Basri pun ketika dikonfirmasi oleh VIVA.co.id membenarkan bahwa surat tersebut merupakan tulisan yang diposting oleh dirinya sendiri.
"Benar itu tulisan saya," ujar Faisal melalui pesan singkatnya kepada VIVA.co.id, Rabu, 20 Januari 2016.
Jalan tol Trans Sumatera
Dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, Faisal mempertanyakan keputusan mantan Gubernur DKI itu mengenai pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Menurutnya, proyek tersebut tidak jauh berbeda dengan rencana pembangunan jembatan Selat Sunda, yang justru akan membuat kas negara tertekan.
"Sadarkan Bapak (Jokowi), proyek jalan tol Trans Sumatera merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proyek jembatan Selat Sunda? Mengapa Bapak justru memaksakan proyek itu? Karena proyek itu tidak layak secara finansial," tanya Fasial dalam blog tersebut.
Faisal, dalam blog itu menjelaskan, Presiden terkesan memaksa perusahaan-perusahaan pelat merah untuk menggarap proyek tersebut, dengan cara menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Bukankah sudah ada Trans Sumatera Highway yang dibangun dengan bantuan Jepang? Jalan itu masih ada beberapa ruas yang mulus. Beberapa memang buruk, perbaiki saja. Itu jalan negara, tanggung jawab pemerintah pusat merawatnya. Jangan karena abai, pemerintah membuat jalan baru, apalagi jalan tol," kata dia.
Dia mengatakan, jalan tol Trans Sumatera hanya akan memperkokoh dominasi transportasi darat, yang justru bertentangan dengan gagasan tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Bahkan, jalan tol Trans Sumatera juga dianggap akan memperburuk kerusakan lingkungan di beberapa daerah Sumatera.
"Berapa ribu hektare lahan yang harus dibebaskan? Jalan tol Trans Sumatera juga tidak akan membantu keterisolasian beberapa daerah. Untuk membuka isolasi, ruas jalan yang perlu dibangun bukanlah jalur Utara-Selatan, tetapi jalur Barat-Timur," tuturnya.
Dengan dibangunnya jalur di wilayah Barat-Timur Sumatera, lanjut Faisal, hasil bumi di beberapa daerah tersebut nantinya akan lebih dekat, dan cepat diangkut ke pelabuhan.
"Bukankah pilihan itu lebih sejalan dengan konsep tol laut yang Bapak anut? Dengan begitu, kawasan di pantai Barat pun akan lebih hidup," katanya.
Faisal berharap, pemerintah kembali meninjau rencana pembangunan hasil gagasan dari era pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, pembangunan tol di Pulau Jawa justru menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan guna mendukung multimoda transportasi yang berbasis angkutan laut.
"Koreksilah rencana itu agar lebih selektif dan memberikan hasil lebih optimal. Bagaimana kita bisa bersaing kalau 90 persen lebih barang di Jawa diangkut lewat darat? Bukankah angkutan darat sekitar 10 kali lebih mahal dari angkutan laut?" tanya Faisal.
Batalkan kereta cepat Jakarta-Bandung
Tak hanya pembangunan jalan tol Trans Sumatera, Faisal pun mengkritik langkah pemerintah yang berencana membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan, ia meminta pemerintah agar membatalkan pembangunan kereta yang ditangani oleh beberapa konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
"Mumpung belum dibangun, batalkanlah kereta cepat Jakarta-Bandung. Bapak bisa mendengarkan pemikiran para ahli transportasi di dalam negeri, dan luar negeri yang tidak punya vested interest atas proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung," tegas dia.
Secara logika, kata Faisal, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pun dianggap tidak masuk dalam akal sehat.
Sebab, dengan tingkat kecepatan yang begitu tinggi, nantinya kereta cepat tersebut memiliki empat pemberhentian.
"Baru tancap gas, sudah harus segera mengerem," ujarnya.
Faisal pun menyarankan pembangunan kereta cepat dalam rute Jakarta-Surabaya. Menurutnya, di wilayah tersebut daya beli masyarakatnya telah meningkat cukup pesat, dan dianggap tidak akan mendapatkan kesulitan dalam hal pembelian tiket kereta cepat yang terlampau mahal.
Oleh karena itu, Faisal berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan atas beberapa poin yang disebutkan dalam blognya.
"Demikian keprihatinan seorang anak bangsa yang amat mengharapkan Bapak membawa Indonesia berjaya, dan meluruskan yang bengkok-bengkok. Mohon maaf jika kurang berkenan," tutup Faisal dalam blognya.
Viva.co.id
Dikutip dari blog fasialbasri01.wordpress.com, surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo ini berjudul "Jangan Lanjutkan Sesat Pikir". Adapun, poin utamanya adalah mengenai penolakan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, sampai dengan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Faisal Basri pun ketika dikonfirmasi oleh VIVA.co.id membenarkan bahwa surat tersebut merupakan tulisan yang diposting oleh dirinya sendiri.
"Benar itu tulisan saya," ujar Faisal melalui pesan singkatnya kepada VIVA.co.id, Rabu, 20 Januari 2016.
Jalan tol Trans Sumatera
Dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, Faisal mempertanyakan keputusan mantan Gubernur DKI itu mengenai pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Menurutnya, proyek tersebut tidak jauh berbeda dengan rencana pembangunan jembatan Selat Sunda, yang justru akan membuat kas negara tertekan.
"Sadarkan Bapak (Jokowi), proyek jalan tol Trans Sumatera merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proyek jembatan Selat Sunda? Mengapa Bapak justru memaksakan proyek itu? Karena proyek itu tidak layak secara finansial," tanya Fasial dalam blog tersebut.
Faisal, dalam blog itu menjelaskan, Presiden terkesan memaksa perusahaan-perusahaan pelat merah untuk menggarap proyek tersebut, dengan cara menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Bukankah sudah ada Trans Sumatera Highway yang dibangun dengan bantuan Jepang? Jalan itu masih ada beberapa ruas yang mulus. Beberapa memang buruk, perbaiki saja. Itu jalan negara, tanggung jawab pemerintah pusat merawatnya. Jangan karena abai, pemerintah membuat jalan baru, apalagi jalan tol," kata dia.
Dia mengatakan, jalan tol Trans Sumatera hanya akan memperkokoh dominasi transportasi darat, yang justru bertentangan dengan gagasan tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Bahkan, jalan tol Trans Sumatera juga dianggap akan memperburuk kerusakan lingkungan di beberapa daerah Sumatera.
"Berapa ribu hektare lahan yang harus dibebaskan? Jalan tol Trans Sumatera juga tidak akan membantu keterisolasian beberapa daerah. Untuk membuka isolasi, ruas jalan yang perlu dibangun bukanlah jalur Utara-Selatan, tetapi jalur Barat-Timur," tuturnya.
Dengan dibangunnya jalur di wilayah Barat-Timur Sumatera, lanjut Faisal, hasil bumi di beberapa daerah tersebut nantinya akan lebih dekat, dan cepat diangkut ke pelabuhan.
"Bukankah pilihan itu lebih sejalan dengan konsep tol laut yang Bapak anut? Dengan begitu, kawasan di pantai Barat pun akan lebih hidup," katanya.
Faisal berharap, pemerintah kembali meninjau rencana pembangunan hasil gagasan dari era pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, pembangunan tol di Pulau Jawa justru menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan guna mendukung multimoda transportasi yang berbasis angkutan laut.
"Koreksilah rencana itu agar lebih selektif dan memberikan hasil lebih optimal. Bagaimana kita bisa bersaing kalau 90 persen lebih barang di Jawa diangkut lewat darat? Bukankah angkutan darat sekitar 10 kali lebih mahal dari angkutan laut?" tanya Faisal.
Batalkan kereta cepat Jakarta-Bandung
Tak hanya pembangunan jalan tol Trans Sumatera, Faisal pun mengkritik langkah pemerintah yang berencana membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan, ia meminta pemerintah agar membatalkan pembangunan kereta yang ditangani oleh beberapa konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
"Mumpung belum dibangun, batalkanlah kereta cepat Jakarta-Bandung. Bapak bisa mendengarkan pemikiran para ahli transportasi di dalam negeri, dan luar negeri yang tidak punya vested interest atas proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung," tegas dia.
Secara logika, kata Faisal, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pun dianggap tidak masuk dalam akal sehat.
Sebab, dengan tingkat kecepatan yang begitu tinggi, nantinya kereta cepat tersebut memiliki empat pemberhentian.
"Baru tancap gas, sudah harus segera mengerem," ujarnya.
Faisal pun menyarankan pembangunan kereta cepat dalam rute Jakarta-Surabaya. Menurutnya, di wilayah tersebut daya beli masyarakatnya telah meningkat cukup pesat, dan dianggap tidak akan mendapatkan kesulitan dalam hal pembelian tiket kereta cepat yang terlampau mahal.
Oleh karena itu, Faisal berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan atas beberapa poin yang disebutkan dalam blognya.
"Demikian keprihatinan seorang anak bangsa yang amat mengharapkan Bapak membawa Indonesia berjaya, dan meluruskan yang bengkok-bengkok. Mohon maaf jika kurang berkenan," tutup Faisal dalam blognya.
Viva.co.id