Presiden Joko Widodo memintaTNI mendukung kebijakan politik Negara, karena politik TNI adalah politik negara.
Saat memberikan pengarahannya kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun Anggaran 2016?, Jokowi sepakat dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa prajurit TNI tidak boleh terlibat politik praktis.
?”Tidak terlibat pada politik praktis, tetapi terus mendukung kebijakan politik negara, karena politik TNI adalah politik negara, sehingga TNI harus berpijak pada kebijakan negara,?” kata Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12/2015).
Sebab lanjut Jokowi,? kebijakan negara itu untuk rakyat. Presiden juga meminta rantai komando harus ditegakkan.
“Hanya satu komando, tidak ke mana-mana, tegak lurus, loyalitas, kepatuhan pada perintah presiden sebagai panglima tertinggi TNI,” ujarnya.
Presiden Jokowi meminta seluruh pimpinan maupun prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas sebagai TNI yang profesional.
Dalam rapat ini hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna?, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal TNI Mulyono, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi.
Rapim TNI tahun anggaran 2016 itu diikuti 182 perwira tinggi TNI. Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Sindonews.com