Pihak Kremlin menegaskan bahwa, Rusia memiliki hak untuk mengerahkan senjata nuklir di mana saja di wilayahnya, termasuk di Crimea. Penegasan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia.
”Rusia jelas berhak, jika diperlukan, untuk menyebarkan senjata nuklir di mana saja di wilayah nasional, termasuk di Semenanjung Crimea!,” kata Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Kontrol Senjata Kementerlian Luar Negeri Rusia, Mikhail Ulyanov, seperti dilansir kantor berita RIA Novosti, Senin (1/6/2015).
”Rusia jelas berhak, jika diperlukan, untuk menyebarkan senjata nuklir di mana saja di wilayah nasional, termasuk di Semenanjung Crimea!,” kata Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Kontrol Senjata Kementerlian Luar Negeri Rusia, Mikhail Ulyanov, seperti dilansir kantor berita RIA Novosti, Senin (1/6/2015).
Pernyataan Ulyanov muncul untuk menanggapi komentar Menteri Luar Negeri Ukraina, Pavlo Klimkin, bahwa pengerahan senjata Rusia di Crimea akan melanggar Non-Proliferasi Nuklir.
”Setiap kegiatan atau bahkan sinyal dari Rusia bahwa mereka bahkan mempertimbangkan untuk mengerahkan senjata nuklir di Crimea akan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik internasional. Jika ini terjadi, masyarakat internasional perlu bertindak tegas,” kata Klimkin.
Crimea semula adalah wilayah Ukraina. Namun, pada tahun lalu rakyat wilayah itu melakukan referendum untuk pisah dari Ukraina. Setelah itu, Rusia menganeksasi Crimea atas permintaan rakyat di wilayah itu. Ukraina dan negara-negara Barat sampai saat ini tidak mengakui referendum dan aneksasi Rusia terhadap Crimea
Ulyanov menambahkan bahwa, rencana AS mengerahkan sistem pertahanan rudalnya telah menjadi tantangan utama dalam hubungan antara Moskow dan Washington. ”Dari semua faktor yang berpengaruh negatif terhadap stabilitas strategis, yang paling signifikan adalah penciptaan program Pertahanan Rudal Nasional (AS),” katanya. sindonews.com
”Setiap kegiatan atau bahkan sinyal dari Rusia bahwa mereka bahkan mempertimbangkan untuk mengerahkan senjata nuklir di Crimea akan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik internasional. Jika ini terjadi, masyarakat internasional perlu bertindak tegas,” kata Klimkin.
Crimea semula adalah wilayah Ukraina. Namun, pada tahun lalu rakyat wilayah itu melakukan referendum untuk pisah dari Ukraina. Setelah itu, Rusia menganeksasi Crimea atas permintaan rakyat di wilayah itu. Ukraina dan negara-negara Barat sampai saat ini tidak mengakui referendum dan aneksasi Rusia terhadap Crimea
Ulyanov menambahkan bahwa, rencana AS mengerahkan sistem pertahanan rudalnya telah menjadi tantangan utama dalam hubungan antara Moskow dan Washington. ”Dari semua faktor yang berpengaruh negatif terhadap stabilitas strategis, yang paling signifikan adalah penciptaan program Pertahanan Rudal Nasional (AS),” katanya. sindonews.com