 |
| Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Markas Yonif Linud 700/Raider Makassar, Sulawesi Selatan |
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyampaikan komplain kepada Panglima Tentara Diraja Malaysia terkait tingginya peredaran narkoba di wilayah perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia.
“Saya sudah komplain kepada Panglima Malaysia kenapa penjagaan di Malaysia yang ketat begitu kok (pengedar) bisa lari ke perbatasan,” ujar Moeldoko di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu (13/5)
Moeldoko mengeluarkan pernyataan ini menyambung nota kesepahaman antara TNI dan Badan Narkotika Nasional. Moeldoko mengatakan BNN dapat meminjam prajurit TNI dalam setiap operasi pemberantasan peredaran narkotika dan zat aditif lain yang dilarang.
Sementara Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supendi mengatakan institusinya belum maksimal memagari pintu-pintu menuju Indonesia dari peredaran narkoba. Penyebab utamanya ialah keterbatasan kapal patroli.
“Negara kita itu negara kepulauan. Kapal kita tidak cukup. Harusnya ditutup titik-titik masuk itu,” ucap Ade.
KSAL menekankan dua perbaikan esensial untuk mengawasi pintu masuk ke Indonesia pada jalur laut, yakni kerjasama intensif dengan badan intelejen dalam dan luar negeri, serta pengerahan sarana laut yang dimiliki pemerintah.
Kerjasama antarinstansi yang kuat antara lain antara Kementerian Kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. (CNN Indonesia)
“Saya sudah komplain kepada Panglima Malaysia kenapa penjagaan di Malaysia yang ketat begitu kok (pengedar) bisa lari ke perbatasan,” ujar Moeldoko di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu (13/5)
Moeldoko mengeluarkan pernyataan ini menyambung nota kesepahaman antara TNI dan Badan Narkotika Nasional. Moeldoko mengatakan BNN dapat meminjam prajurit TNI dalam setiap operasi pemberantasan peredaran narkotika dan zat aditif lain yang dilarang.
Sementara Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supendi mengatakan institusinya belum maksimal memagari pintu-pintu menuju Indonesia dari peredaran narkoba. Penyebab utamanya ialah keterbatasan kapal patroli.
“Negara kita itu negara kepulauan. Kapal kita tidak cukup. Harusnya ditutup titik-titik masuk itu,” ucap Ade.
KSAL menekankan dua perbaikan esensial untuk mengawasi pintu masuk ke Indonesia pada jalur laut, yakni kerjasama intensif dengan badan intelejen dalam dan luar negeri, serta pengerahan sarana laut yang dimiliki pemerintah.
Kerjasama antarinstansi yang kuat antara lain antara Kementerian Kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. (CNN Indonesia)