 |
| Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet membahas Komite Kebijakan Industri Pertahanan, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/12) |
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/12) pagi. untuk pertama kalinya memimpin sidang kabinet yang membahas tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan 4 (empat) prioritas utama dalam kebijakan pertahanan, yaitu pertama: menjamin pemenuhan pertahanan baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista.
Kedua, lanjut Presiden Jokowi, kemandirian pertahanan. “Ini yang harus kita wujudkan agar kita tidak ketergantungan pada impor,” tuturnya.
Yang ketiga, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pertahanan bukan hanya sekedar memenuhi kekuatan pokok minimun namun harus ditujukan untuk membangun kekuatan TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani.
Keempat, menempatkan kebijakan pertahanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif.
Presiden menjelaskan, kemandirian industri pertahanan bisa dicapai dengan beberapa pendekatan yang bisa dilakukan secara simultan. Pertama, sebut Presiden, dilakukan melalui transfer teknologi, dimana diharapkan setiap pembelian senjata harus disertai transfer teknologi ke industri strategis, baik PT PAL, PT Pindad, PT DI.
Kedua, siklus produksi senjata yang dilakukan dengan meninggalkan kebiasaan membeli senjata tanpa dikaitkan dengan siklus produksinya.
Yang ketiga mengenai integritas sistem, menurut Presiden Jokowi, pengadaan alutsista itu satu matra bisa terhubung dengan alutsista ke matra yg lain.
Presiden menunjuk contoh, tank AD tidak bisa melakukan operasi terpadu dengan pesawat tempur angkatan udara atau kapal perang angkatan laut. “Ini yang harus kita hindari jangan sampai itu terjadi,” tegasnya.
Kemandirian industri pertahanan itu, lanjut Presiden Jokowi, juga harus dikaitkan dengan perbaikan manajemen BUMN.
Presiden mengingatkan, agar BUMN strategis di sektor industri pertahanan harus mulai melakukan perbaikan total, baik yang berkaitan dengan daya saing, produktivitas, kapasitas produksi yang ada di Pindad, PT DI, dan PAL, sehingga kita mampu bermitra dengan industri pertahanan skala global, seperti Korea selatan, Eropa Barat dan Amerika.
“Oleh karena itu, rencana strategis pengembangan industri pertahanan harus jangka panjang. Berbicaranya jangan hanya setahun dua tahun tapi jangka panjang,” tutur Jokowi.
Agar industri pertahanan lebih efisien, menurut Presiden, kita harus menemukan teknologi ganda sipil militer. Artinya, bahwa industri bukan hanya untuk kebutuhan pertahanan tetapi juga untuk kebutuhan non pertahanan, misalnya komponen Anoa dari Pindad bisa juga bisa dipakai untuk komponen truk komersial.
Presiden juga menunjuk, produksi kapal perang PT PAL, diharapkan bisa dipakai untuk kapal niaga dan nelayan. Kemudian CN 295 produksi PT Dirgantara Indonesia (DI) juga harus bisa masuk ke industri pertahanan sipil.
Laut Pekarangan
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa pekarangan rumah adalah laut, dan negara kita adalah negara lautan yang di dalamnya banyak pulau-pulau. Karena itu, Presiden mengingatkan, bahwa gagasan kembali ke maritim jangan hanya diterjemahkan dengan hal yang berkaitan dengan tol laut, pelabuhan, kapal perintis.
“Yang paling penting bahwa membenahi industri maritim, industri galangan kapal, yang kita lakukan sendiri hal yang paling penting,” kata Presiden seraya menyebutkan, jika kita tidak melakukan, maka nanti pemain luar akan dominan dan masuk dan kita hanya akan jadi penonton.
Sidang KKIP itu dihadiri oleh sejumlah menteri, di antaranya Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Maritim Indroyono Soesilo, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Menlu Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Kapolri Jendral Sutarman, dan Sekjen Kemhan Letjen TNI Ediwan Prabowo sebagai Sekretaris KKIP. (Humas Setkab/ES)