 |
| Rombongan Presiden Jokowi menjajal jalan di Papua (Foto: Dok. Kementerian PUPR) |
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua yang merupakan wilayah paling TImur Indonesia. Adanya pemerataan pembangunan diharapkan mengurangi tingginya kesenjangan yang selama ini ada, sehingga Nawacita yang menjadi visi dapat terwujud.
Pembangunan yang paling gencar terjadi di wilayah Papua adalah infrastruktur. Maklum wilayah ini bisa dikatakan yang paling rendah ketersediaan infrastrukturnya selama ini. Pembangunan pun tak tanggung-tanggung, jalan nasional hingga perbatasan kini dibangun lebih gencar di wilayah ini. Salah satunya adalah jalan Trans Papua, yang hingga saat ini telah tembus sepanjang 2.893,26 km atau telah 86% dan menyisakan 366,19 km yang belum tembus atau masih berupa hutan.
Namun tak berhenti sampai di situ, pemerintahan Presiden Jokowi juga melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya di Papua seperti pengembangan pelabuhan, dermaga, bandara hingga kawasan industri.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan infrastruktur dalam rencana pengembangan wilayah Papua di tahun 2018 di antaranya meliputi pengembangan Pelabuhan Arar, pembangunan dermaga penyeberangan Batanta, pembangunan jalan lingkar Sorong, pembangunan water treatment plant Warsamson, pembangunan jalur kereta api Sorong-Manokwari, Kawasan Industri Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong hingga pembangunan jalan perbatasan Oksibil-Towe Hitam.
Jokowi juga telah meresmikan terminal baru, yakni Bandar Udara Wamena dan Bandar Udara Kaimana. Bandara ini telah dinanti oleh masyarakat Papua, terutama yang tinggal di pegunungan tengah Papua.
Beberapa di antaranya juga telah menjadi prioritas nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Seperti pembangunan jalan trans papua, jalan lintas perbatasan dan menuju lintas batas serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan PLBN Skouw, Jayapura.
Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Pulau Papua pun tidak sedikit. Pada 2015, sebesar Rp 5,66 triliun digelontorkan untuk alokasi pembangunan di Papua. Angka tersebut tersebar di beberapa bagian, alokasi untuk sumber daya air Rp 576 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,26 triliun, untuk pemukiman Rp 281 miliar dan perumahan sebesar Rp 415 miliar.
Pada 2016, alokasi untuk Papua sebesar Rp 5,06 triliun yang terbagi untuk sumber daya air sebesar Rp 308 miliar, jalan dan jembatan Rp 3,74 triliun, permukiman Rp 250 miliar dan Rp 216 miliar untuk perumahan.
Tahun 2017, alokasi untuk Papua sebesar Rp 4,96 triliun. Sebanyak Rp 411 miliar untuk sumber daya air, Rp 3,72 triliun untuk jalan dan jembatan, juga untuk pemukiman sebesar Rp 132 miliar dan perumahan Rp 85,7 miliar.
Selain itu, ada pula Dana Alokasi Khusus di mana pada 2015, dana DAK untuk dua Provinsi di Papua mencapai Rp 1,59 triliun, dan pada tahun 2016 dana tersebut meningkat pesat menjadi sebesar Rp 6,35 triliun dan sebesar Rp 2,18 triliun pada 2017.
Sejumlah pembangunan ini diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan di wilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Pembangunan Papua juga dilakukan untuk mendukung upaya mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis kampung masyarakat adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal.
DETIK
