 |
| Korea Utara dan China |
Korea Utara (Korut) untuk pertama kalinya mengancam China karena ikut mengusik program nuklir Pyongyang. Korut menyatakan, Beijing akan menerima konsekuensi serius jika menghancurkan hubungan kedua negara.
Ancaman yang disampaikan melalui media pemerintah Pyongyang, KCNA, itu sejatinya sebagai jawaban atas serangkaian pernyataan media pemerintah China yang mengkritik ambisi nuklir rezim Korut pimpinan Kim Jong-un.
”DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea—nama resmi Korut) tidak akan pernah meminta pemeliharaan persahabatan dengan China, mempertaruhkan program nuklir sama berharganya dengan hidupnya sendiri, betapapun berharganya persahabatan,” bunyi editorial KCNA.
”China seharusnya tidak lagi mencoba untuk menguji batas kesabaran DPRK. (Dan) lebih baik merenungkan konsekuensi serius yang harus dilakukan dengan tindakan sembrono untuk memotong tiang hubungan DPRK-China,” lanjut editorial media Pyongyang itu.
Sebelumnya, dua media pemerintah China, People's Daily dan Global Times, menyuarakan sanksi lebih keras atas program nuklir Korea Utara. Seruan ini memicu “perang media” Korut dan China.
Menurut KCNA, seruan media pemerintah China agar Pyongyang membongkar program nuklirnya adalah pelanggaran “nakal” atas hak dan martabat dan martabat negara berdaulat dan sah.
“Dan merupakan ancaman yang tidak disangka terhadap negara tetangga yang berpikiran jujur yang memiliki sejarah panjang dan tradisi persahabatan,” sambung editorial KCNA.
“Perang media” ini berlanjut, di mana People's Daily dan Global Times menanggapi Pyongyang pada Kamis dengan berkomentar; “Korea Utara menggunakan logika irasional mengenai program nuklirnya”.
Ketegangan melalui media ini membuat juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang angkat bicara. Menurutnya, sikap China soal program nuklir Korea Utara tetap konsisten dan jelas. Namun, Beijing tetap menginginkan hubungan baik dengan Pyongyang.
”Posisi China dalam mengembangkan hubungan persahabtan dengan Korea Utara juga konsisten dan jelas,” katanya, seperti dikutip Reuters, Jumat (5/5/2017).
SINDO
