 |
| Kesenjangan di Indonesia Terburuk di Asia Setelah China |
Kesenjangan di Indonesia selama 10 tahun terakhir naik tajam dan merupakan yang paling buruk setelah China. Pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum memiliki kebijakan komprehensif untuk menguranganinya, namun beberapa kebijakan yang dijalankan telah membuahkan hasil.
Hal ini dipaparkan Dr Matthew Wai-Poi, staf Bank Dunia yang bekerja di Jakarta, dalam kuliah umum yang diselenggarakan Asia Institute dan Indonesia Forum pada Melbourne University, Kamis malam (21/4/2016) di Melbourne, Australia
Seminar ini mengambil tema : “Siapa yang mendapat manfaat dari kebijakan ekonomi Jokowi”. Selain Dr Matthew Wai Poi, pembicara lainnya adalah Professor Vedi Hadiz dari Asia Institute dan Eve Warburton dari Australian National University.
Professor Vedi Hadiz yang baru pindah ke Melbourne tahun 2016 dari Universitas Murdoch di Perth, berbicara mengenai Jokowi dan Oligarki di Indonesia, dan Warburton berbicara mengenai dinamika politik di belakang kebijakan ekonomi Presiden Jokowi.
Acara ini dipandu Dr Dave McRae, peneliti senior dari Asia Institute.
Topik yang dibicarakan Matthew Wai-Poi adalah Kesenjangan dan Kebijakan Jokowi untuk mengatasinya. Menurut Dr Matthew Wai Poi, jika Indikator Gini yang digunakan maka kesenjangan di Indonesia naik tajam selama 10 tahun terakhir dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
Hanya di China saja kesenjangannya lebih buruk dibandingkan Indonesia.
“Kesenjangan yang kami maksudkan adalah kesenjangan kesempatan, kesenjangan pendapatan, perbedaan upah antara pekerja trampil dan tidak, dan kesenjangan dalam perlindungan terhadap kejutan (shocks) yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.” ujar Dr Matthew.
Dr Matthew Wai-Poi mengatakan dari hasil penelitian mereka, 88 persen warga Indonesia melihat bahwa penanganan kesenjangan harus menjadi prioritas pemerintah.
“Dan bagaimana mengurangi kesenjangan itu, program yang menurut mereka paling penting dilakukan adalah program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan memberantas korupsi.” ujar Wai-Poi lagi.
“Ketiga program ini mendapatkan dukungan lebih dari 40 persen. Program lain seperti peningkatan infrastruktur, peningkatan upah minimum, peningkatan subsidi pertanian tidak dianggap sebagai hal yang penting.”
Berkenaan dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah Presiden Jokowi saat ini, Dr Matthew Wai-Pol melihat pemerintah Indonesia telah menunjukkan minat yang besar untuk memperbaikinya, hanya saja sampai saat ini tidak ada strategi yang komprehensif yang dijalankan.
“Namun juga harus dilihat sudah ada beberapa tindakan penting yang dilakukan misalnya penciptaan lapangan kerja baru, dan reformasi di bidang pengeluaran oleh pemerintah.” ujar Matthew Wai-Poi.
Mengapa kesenjangan di Indonesia naik tajam selama 10 tahun terakhir?
Menurut staf Bank Dunia tersebut, selama Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya pajak yang didapat pemerintah dan juga pengeluaran pemerintah tidak berhasil mengurangi kesenjangan.
“Ini disebabkan karena dana yang dihabiskan untuk program yang akan efektif mengurangi kesenjangan sangat sedikit. Sementara kebijakan lain seperti misalnya subsidi BBM yang menghabiskan dana besar sama sekali tidak membantu mengurangi kesenjangan,” ujarnya.
“Hal yang mengurangi kesenjangan adalah program seperti bantuan dana tunai bagi masyarakat miskin, pendidikan dan kesehatan tidak mendapat dana yang cukup.”
Menjawab pertanyaan wartawan ABC Australia Plus Indonesia L. Sastra Wijaya, mengenai apakah Presiden SBY memiliki program yang lebih komprehensif dibandingkan pemerintahan yang ada sekarang, Dr Matthew mengatakan di masa pemerintahan sebelumnya, kebijakan pengurangan kesenjangan itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah.
“Ini disebabkan karena selama 10 tahun sebelumya ini bukan masalah besar. Baru dalam 2-3 tahun terakhir, masalah kesenjangan ini mendapat banyak perhatian.” ujar Dr Matthew Wai-Poi.
Sumber : Detik.com / Australiaplus.com