 |
| Kereta Cepat |
Jakarta – Proyek kereta cepat Bandung-Jakarta kerjasama Indonesia – China menuai protes dari pimppinan Komisi I DPR fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Dia mengingatkan proyek tersebut jangan menggusur komplek Lanud Halim Perdanakusumah.
“Lanud Halim PK didalamnya ada fasilitas pangkalan aju skadron tempur TNI AU dan Skadron Angkut Berat serta Skadron Angkut VVIP termasuk Pesawat Kepresidenan merupakan obyek vital dalam sistim pertahanan wilayah Ibu Kota Indonesia,” jelas Hasanuddin, Selasa (26/1/2016).
Menurut TB Hasanuddin, skadron tempur dan juga skadron angkut dengan pangkalannya tak dapat dipisahkan dari sistim pertahanan terpadu, baik dengan kekuatan TNI AD , TNI AL maupun komponen-komponen pertahanan lainnya.
“Di dalamnya terdapat markas Komando Pertahanan Udara Nasional dan posko vital Popunas yang bertugas memantau semua pergerakan pesawat asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI, termasuk perumahan prajurit yang sewaktu waktu dapat digerakan secara cepat,” ujar Hasanuddin.
“Sangat disesalkan jika obyek vital yang sangat strategis ini digusur,”.
TB Hasanuddin menilai penyerahan lahan TNI AU oleh Kementerian Pertahanan seluas 49 hektar untuk kepentingan Stasiun KA, terlalu berlebihan, karena lahan yang dibutuhkan sesungguhnya hanya 8 hektar, sedangkan yang 41 ha akan digunakan untuk kegiatan komersial seperti hotel dan mal.
“Pangkalan udara dan kompleks militer strategis membutuhkan security belt bila terjadi sesuatu ketika dalam keadaan darurat. Penggunaan 41 hektar untuk hotel dan mal dekat pangkalan tempur sangat riskan untuk keamanan alutsista maupun keselamatan publik.” urai TB Hasanuddin.
“Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, sebaiknya mengikuti saran TNI AU dengan menggunakan lahan 20 hektar di daerah Cipinang Melayu yang juga aset TNI AU, tanpa perlu menggusur obyek vital nasional,” ujar TB Hasanuddin. Keduanya sama sama demi kepentingan bangsa dan negara.
Viva.co.id