 |
| Ilustrasi |
Hubungan diplomatik antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) semakin erat. Dua negara sepakat memperbaharui pedoman kerja sama pertahanan ke arah yang lebih baik.
Kemarin Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe bertemu Presiden AS Barack Obama di Washington untuk membicarakan persoalan itu. Sebelumnya, Senin (27/4), Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Fumio Kishida bertemu Menlu AS John Kerry. Pertemuan tingkat menteri itu membuahkan dua poin penting.
Pertama , Jepang berpotensi memiliki peranan militer yang lebih besar dalam keamanan internasional. Kedua, dukungan militer AS terhadap Jepang akan dijabarkan lebih luas dan lebih jelas. Kesepakatan itu akan menggarisbawahi munculnya babak baru kerja sama pertahanan antara kedua negara maju tersebut. AS merupakan mitra militer utama Jepang selepas Perang Dunia Kedua.
Sejak saat itu, hubungan dua negara membaik seiring lahirnya generasi baru Jepang yang antiperang. Kerry bahkan menyatakan komitmen AS terhadap pertahanan Jepang tidak dapat lepas dengan mudah, termasuk pasokan dukungan politik. Namun, zaman sudah sedikit berubah.
Ancaman utama yang dihadapi dunia kini kebanyakan terkonsentrasi pada kelompok pemberontak atau teroris. Pemerintah Jepang menyatakan ingin memiliki kontribusi positif dalam mencegah dan memberantas terorisme di dunia. Sebagaimana diketahui, Jepang tidak memiliki keleluasaan dalam bidang militer. Tidak hanya di luar negeri, tapi juga di dalam negeri.
Pascakalah dalam Perang Dunia Kedua, Jepang ”disumpah” di bawah konstitusi Pasifik tidak boleh berperang. Jepang hanya diperbolehkan melakukan pertahanan diri. Abe meminta AS mengubah rancangan konstitusi itu agar Jepang dapat membantu keamanan dunia.
Tak dapat dipungkiri, Jepang salah satu negara termaju di dunia. Mereka mulai membuat peralatan militer sendiri melalui sejumlah proyek megabesar yang ditangani perusahaan nasional. Usulan Abe mendapat respons positif dari AS kendati realisasi mengenai perubahan konstitusi itu masih belum dapat dipastikan. Namun, China menentang perubahan itu karena sewaktu-waktu dapat memicu peperangan.
Sampai sekarang Jepang dan China masih bersitegang mengenai sengketa Laut China Timur. ”Pedoman yang sudah kami miliki sebelumnya akan meningkatkan keamanan Jepang, menghalau ancaman terhadap Jepang, dan membuat Jepang berkontribusi dalam stabilitas dan perdamaian kawasan,” ungkap Kerry kepada awak media di New York. ”Dua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai,” tambahnya.
Menurut Kerry, AS kembali mempertahankan peranannya dalam menjaga keamanan di Laut China Timur yang kaya akan cadangan minyak dan gas. Salah satunya di pulau kecil yang kini diperebutkan Jepang dan China. Di Jepang pulau itu dikenal dengan sebutan Senkaku, sementara di China pulau tersebut dikenal dengan sebutan Diaoyu .
Juru bicara (jubir) China Hong Lei mengatakan, kerja sama keamanan antara Jepang dan AS sebaiknya tidak merusak kepentingan pihak ketiga seperti China dan harus menjamin stabilitas internasional. ”Posisi kami untuk Pulau Diaoyu sudah jelas dan tetap konsisten. Pulau itu masuk wilayah China, apa pun kata orang,” ujarnya.
Hajime Funada, kepala panel reformasi konstitusi dari partai pemerintah, mengatakan, resolusi kabinet dan legislatif sudah membentur batas konstitusi yang ada saat ini. Penguatan peran militer Jepang mau tidak mau harus merombak beberapa poin yang sudah ditetapkan di dalam konstitusi Pasifik.
Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS untuk Komunikasi Strategis Ben Rhodes mengatakan, AS menyambut baik reformasi militer Jepang tersebut. ”Pada kenyataannya, Jepang ingin memainkan peranan yang lebih konstruktif dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di seluruh wilayah Asia Pasifik,” tandas Rhodes.
Namun, sebanyak 49,5% masyarakat Jepang yang melakukan voting dalam jajak pendapat surat kabar lokal Sankei Shimbun menolak usulan itu. Sejam sebelum Kerry mengumumkan hasil pertemuan antarmenteri luar negeri, sejumlah masyarakat Jepang melakukan demonstrasi di depan kantor dinas Abe untuk menentang perubahan konstitusi tersebut. (koran-sindo)