 |
| Jokowi Jajal Baret TNI |
Keputusan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh Presiden Joko Widodo kerap diserbu kritik, bahkan sudah dimulai sejak masih dalam rencana. Salah satunya datang dari pengamat perminyakan yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Kurtubi.
Kurtubi menilai rencana kebijakan Jokowi (sapaan akrab Joko Widodo) ini penuh dengan resiko dan dampak negatif. Salah satu dampaknya adalah jumlah orang miskin akan naik secara drastis.
Kurtubi mengakui permasalahan subsidi BBM sudah berat di Indonesia. Dibutuhkan strategi yang paling aman dan mempunyai dampak negatif paling sedikit kepada masyarakat.
"Soal subsidi BBM ini memang harus dipecahkan secara sistematis berjadwal dan harus ada konsesus. Ambil gampangnya hapus subsidi hari ini bisa tapi harga naik sampai Rp 10.000 per liter. Dampaknya harga barang dan jasa akan naik, daya beli masyarakat akan turun. Buruh akan demo besar besaran minta kenaikan UMR. Jumlah orang miskin akan naik drastis. Subsidi hilang ini dampaknya bahaya," ucap Kurtubi.
Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla menyatakan kemiskinan tetap tinggi, ketika negara kehabisan uang buat menyelenggarakan layanan publik dan memperbaiki infrastruktur. Itu terjadi akibat alokasi kas negara salah sasaran, dengan adanya subsidi Bahan Bakar Minyak yang malah dinikmati pengguna mobil.
Kondisi tersebut, jadi landasan pemerintahan Joko Widodo- JK buat memangkas subsidi BBM, usai dilantik jadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Kebijakan non-populis itu diambil, klaim JK, agar masyarakat semakin sejahtera.
"Tidak berarti pemerintah ingin menyulitkan rakyatnya, itu cara berpikirnya. Kadang-kadang kita mau semua. Kita ingin kemiskinan dikurangi, BBM murah, sekolah murah, semua ingin murah, tapi uang dari mana?" ujarnya saat mengisi seminar Bank Dunia, di Jakarta.
Jokowi juga mempunyai pandangan tersendiri menghadapai kritik penghapusan subsidi BBM ini. Apa saja tanggapan Jokowi itu?
1.Masyarakat maunya selalu instan
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menilai sebagian masyarakat saat ini inginnya semua serba cepat dan instan. Menurut presiden, program pemerintah membutuhkan proses untuk mencapai hasil.
Pernyataan presiden ini mengacu pada program pemerintah, seperti pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) ke sektor produktif. Jokowi menilai mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan memerlukan sebuah proses edukasi tidak dalam waktu singkat.
"Ini yang kami rasakan, padahal segala sesuatu pasti membutuhkan tahapan, segala sesuatu pasti membutuhkan proses dan waktu," kata Presiden Jokowi.
2.Rp 300 triliun hanya dibakar dan hilang
Terkait pengalihan subsidi BBM, Presiden Jokowi mengatakan, setiap tahun Rp 300 triliun hanya dibakar dan hilang. Praktik ini sudah berpuluh tahun terjadi. Sesuai data pemerintah, lanjut Jokowi, subsidi BBM 82 persen penikmatnya adalah pemilik mobil.
Menurut Presiden Jokowi, dana subsidi BBM sebesar Rp 300 triliun per tahun itu sangat besar sekali. "Bayangkan kalau lima tahun! Bayangkan kalau sepuluh tahun! Kalau sepuluh tahun sudah lebih dari Rp 3000 triliun, kalau dua puluh tahun berarti Rp 6000 triliun," jelasnya.
Kepala Negara menegaskan, mestinya subsidi itu diberikan kepada yang tidak mampu, kepada yang belum sejahtera. "Tetapi itu sebuah putusan yang memang baik. Kami meyakini insya Allah dengan pengalihan subsidi itu, dalam jangka yang sedikit agak menengah, paling tidak insya Allah dalam 2-3 tahun akan kelihatan," papar Jokowi.
3.Naikkan BBM memang keputusan pahit
Jokowi menyadari, pengalihan dana subsidi menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apalagi hasil pengalihan subsidi tidak bisa dilihat secara instan. Masyarakat bertanya tanya dan ingin tahu ke mana uang ratusan triliun ini dialihkan.
"Kita membuat keputusan yang sulit, memang pahit, ini pahit di depan tapi memang tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama, rakyat juga jadi berpikir duitnya ke mana?," kata Presiden Jokowi.
Jokowi menyebut, kalau infrastruktur yang dibangun dengan anggaran pengalihan subsidi BBM sudah jadi, rel kereta apinya jadi, tolnya jadi, pelabuhannya jadi, airport-nya jadi, pengalihan subsidi juga pertanian selesai, nanti akan rakyat juga akan merasakan betapa perubahan itu akan kelihatan. "Nanti kalau barangnya nanti jadi, saya yakini kepercayaan kepada pemerintah akan jauh lebih dari hari ini. Saya yakini itu," tegas Jokowi.
4.Selama ini subsidi BBM justru lebih besar dari kesehatan dan infrastruktur
Presiden Jokowi mengatakan subsidi pemerintah untuk sektor energi mencapai Rp 330 triliun. Angka itu, sangat memberatkan anggaran negara lantaran harus membayar utang sebesar Rp 400 triliun.
"Inilah yang memberatkan posisi anggaran kita. Ruang fiskal anggaran kita sempit sekali, belum lagi bayar utang Rp 400 triliun," ungkap Jokowi dalam Rakornas di Istana Negara Jakarta.
Jokowi heran angka subsidi BBM itu lebih besar daripada subsidi kesehatan dan infrastruktur. Setiap tahun negara harus mengeluarkan uang sebesar Rp 714,5 triliun untuk subsidi BBM, Rp 202,6 triliun untuk kesehatan dan Rp 577,9 triliun untuk infrastruktur.
"Tiap hari kita membakar, membakar begitu terus, dan yang justru sangat penting untuk kesehatan, infrastruktur, jauh dengan subsidi BBM itu. Inilah yang harus kita ubah," tegas Jokowi.
5.Siap tidak populer
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan, akan mempertahankan kebijakan ekonominya terkait pengalihan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), penghentian ekspor bahan mentah (raw material) tambang, termasuk juga dalam hal impor bahan pangan seperti beras, jagung, dan kedelai.
Presiden Jokowi mengakui diperlukan perubahan pola pikir yang total dalam memahami kebijakan ekonomi yang kini diambil pemerintah. Tidak mungkin hanya langsung merubah, kemudian semuanya (masyarakat) bisa menerima. Namun demikian, Presiden Jokowi menegaskan ia siap dengan resiko tidak popular atas kebijakan yang diambilnya itu.
Saya tahu dan saya sudah diingatkan oleh tangan kiri kita. Bapak kalau ini nanti dialihkan, pengalihan subdisi dari yang konsumtif dipakai kendaraan tiap hari kemudian dialihkan kepada sektor produktif, pertanian, perikanan, infrastruktur, hati-hati. Bapak bisa jatuh popularitasnya. Saya sampaikan, itu resiko sebuah keputusan, tegas Jokowi saat berbicara pada peringatan Hari Lahir (Harlah) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), di Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya.(merdeka)