 |
| Connie Rahakundini Bakrie, (photo: CNN Indonesia) |
Jakarta – Salah satu prioritas pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla adalah meningkatkan sektor kelautan Indonesia, untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia. Sumber daya alam yang berlimpah di laut Indonesia harus bisa dikelola dengan maksimal untuk kesejahteraan rakyat, sembari memperkuat Angkatan Laut agar tidak ada lagi kekuatan asing yang melintas batas seenaknya atau mencoleng ikan semaunya.
Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Defense and Security Studies, Connie Rahakundini Bakrie, kepada CNN Indonesia (22/10) mengatakan Jokowi punya tugas berat dalam mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.
Wanita yang disebut-sebut sebagai salah satu calon Menteri Pertahanan Indonesia 2014-2019 ini mengatakan sudah saatnya Indonesia berhenti menjadi penonton dan mulai bergerak dalam mempertahankan wilayah lautnya yang kaya.
Berikut wawancara lengkap CNN Indonesia dengan Connie Rahakundini Bakrie:
Jokowi akan mewujudkan maritim sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan sumber daya maritim, menurut anda apakah visi ini cukup rasional?
Justru sangat rasional. Seperti penasihat beliau Pak Andi Wijayanto dan juga kami yang beraliran realis sejati, maka jelas pendekatan akan pencapaian national interest dari Jokowi sangat berbeda dengan Presiden ke-6 yang menganggap negeri dengan 12 lautan dan 39 selat seperti Indonesia adalah negeri yang mampu melakukan visi politik “thousand friend, zero enemy”.
Jokowi sangat paham bahwa posisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia harus dijaga untuk dikelola dan dimanfaatkan nilai ekonominya. Jadi beliau rupanya paham betul akan defense for prosperity dan bukan lagi berpijak pada pakem lama defense from prosperity yang sejak periode Soeharto kita jalankan.
Saya kira, sejauh ini, hanya Soekarno dan Jokowi yang sangat rasional tentang posisi strategis Indonesia dan peran penting yang bisa dimainkan Indonesia di abad ini.
Perhatikan saja pidato perdana Jokowi tentang “memunggungi lautan” dan kutipan lain dari Pidato Soekarno dimana saat kepemimpinannya, Indonesia kemudian terbukti menjadi kekuatan terbesar di bumi bagian Selatan.
Apa yang perlu digarisbawahi oleh Jokowi dalam memajukan bidang maritim untuk kemajuan ekonomi Indonesia?
Hal ini sudah beliau garis bawahi sejak masih dalam konsep Nawa Cita-nya bersama JK saat beliau kampanye. Realisasinya adalah beliau sadar betul akan perlunya konektivitas antar pulau untuk saling bertukar hasil bumi andalannya masing-masing.
Saat bertemu dengan saya, beliau paparkan tentang rencana pembangunan 26 port tambahan Indonesia dan akan dibiayai secara mandiri melalui efektifitas penanganan keuangan Pelindo 1 dan 2.
Selain itu terkait data kemiskinan nelayan. Pada saat ini armada perikanan tangkap di dominasi armada tradisional, mencakup perahu tanpa motor 50%, motor tempel 26% dan kapal motor kurang dari lima GT (gross tonage) sebanyak 16% jadi total sekitar 90%.
Jumlah armada tersebut tidak otomatis menggambarkan jumlah nelayan, karena setiap kategori armada terdiri dari jumlah nelayan yang berbeda.
Diperkirakan jumlah nelayan dengan armada di bawah lima GT sebanyak 1,3 juta jiwa atau 66%. Sulit untuk mengatakan bahwa nelayan dengan armada ini pasti miskin, atau di atas lima GT pasti tidak miskin.
Nelayan perahu tempel yang menangkap ikan kerapu tentu hasilnya relatif lebih baik dari seorang ABK biasa yang ikut di kapal 50 – 100 GT selama 40 Hari.
Jadi Jokowi harus mendorong menteri dan kementerian terkait bahwa alat tangkap belum bisa menjadi indikator kemiskinan. Jelaslah, tidak adanya data kemiskinan nelayan ini mempersulit pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik.
 |
| Dokumen Pembangunan Suar oleh Malaysia di Tanjung Datuk, Kalbar |
Sebenarnya seberapa besar potensi laut Indonesia, sampai harus diperhatikan betul?
Kita telah mengabaikan potensi maritim kita yang luar biasa jumlahnya tanpa bisa mengambil manfaatnya, antara lain:
Pertama, potensi bioteknologi maritim Indonesia selama ini belum dikembangkan secara optimal.
Padahal dari nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya diperkirakan mencapai US$40 miliar, di antaranya pemanfaatan untuk obat anti kanker, makanan laut, pembuatan kertas, hingga bioetanol.
Kedua, pembangunan sektor perikanan merupakan harapan bangsa Indonesia di masa depan. Potensi perikanan adalah harta karun yang belum termanfaatkan secara optimal.
Kita telah mengabaikan potensi maritim kita yang luar biasa jumlahnya tanpa bisa mengambil manfaatnya.
Connie Rahakundini Bakrie
Kita selalu membanggakan dan menggembar-gemborkan bahwa, potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya cukup potensial untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir dan mampu menghasilkan devisa Negara untuk membayar hutang pemerintah yang belum terbayar.
Ketiga, terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut utama, di samping hutan mangrove dan padang lamun.
Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya.
Diperkirakan luas terumbu karang di perairan Indonesia adalah lebih dari 60 ribu km2, yang tersebar luas dari perairan kawasan barat sampai timur Indonesia.
Bidang pertahanan maritim juga jadi salah satu prioritas Jokowi, menurut Anda apakah yang perlu dibenahi dari pertahanan laut Indonesia?
Terkait pertahanan, mari bicara soal SLOC (Sea Lanes of Communications) atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Tanpa disadari, sudah lima puluh tahun lebih, sejak Deklarasi Juanda 1957, bangsa ini seakan membiarkan potensi tiga ALKI yang dimiliki untuk dilalui begitu saja oleh kapal-kapal asing yang lalu lalang.
Padahal, melalui tiga ALKI yang masing-masing; ALKI I melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut Jakarta-Selat Sunda, ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Luat Flores-Selat Lombok, dan ALKI III melintas Sumadera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda, Indonesia bisa meraup devisa miliaran rupiah setiap tahunnya.
Bandingkan dengan Singapura yang hanya senggolan jalur perdagangan dunia mampu memanfaatkan kondisinya dengan meraup devisa yang besar buat negaranya.
Permasalahannya, nampaknya ada yang kurang ketika Deklarasi Juanda tahun 1957, yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi Indonesia.
Deklarasi Juanda hanya fokus dalam memperjuangkan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan di tingkat PBB. Sementara sisi ekonomi terutama yang terdapat di jalur-jalur ALKI tidak mendapat perhatian serius para pemuka bangsa Indonesia waktu itu.
Untuk meningkatkan pertahanan laut, Indonesia harus menambah armada untuk mengantisipasi ancaman kekuatan asing. (CNN Indonesia/Safir Makki) Sekarang Jokowi sudah datang sebagai pemimpin yang melanjutkan perjuangan Ir. Juanda untuk memperjuangkan sisi ekonomi dari pemanfaatan ALKI dan kekayaan SDA laut dan maritim kita.
Maka dari sisi defense sudah jelas rencana pembelian tiga drone sekelas Global Hawk meskipun mahal tapi menjadi murah jika kita bandingkan dengan kerugian ratusan ribu kali lipat jika kita tidak membelinya.
Angkatan Laut sudah jelas harus didukung faktor kapabilitasnya yang menurut saya untuk sementara harus konsentrasi untuk diperkuat dengan ratusan armada kapal cepat berbobot sekitar 186 ton, kru kecil sekitar 17 hingga 20 orang anggota TNI AL tetapi kapal ini bisa berkecepatan sekitar 12 knots dan cruising radiusnya 500 mil juga harus bisa dipersenjatai minimum dua misilles dan 20mm automatic gun serta radar navigasi dan warning receiver.
Indonesia ini kan besar, kalau kapal-kapal cepat, canggih dan lincah ini diadakan untuk melindungi nelayan dan resources kita yang sangat banyak dicuri, percaya deh, soon our economic wil be rocketing!
 |
| Helikopter serang Apache longbow melintas bersama KRI Ahmad Yani 351 dalam peringatan HUT TNI ke 69 di Mako Armatim, Surabaya, (7/10/2014). (by Jiwa Bening) |
Soal pelanggaran batas wilayah oleh negara tetangga, Australia contohnya, apa yang harus ditingkatkan Jokowi dalam mempertahankan garis batas Indonesia dari kekuatan asing?
Australia AMIZ harus di counter dengan IMIZ atau Indonesia Maritime Identification Zone.
Itu mutlak menurut saya dilakukan oleh Jokowi dan JK. Ini menunjukan kita juga punya sikap dan harga diri bukan saja sebagai penonton yang melihat pertunjukan film di perairan kita tapi menjadi pemain di situ dan mengatur jalannya skenario keamanan dan ketertiban kawasan.
Bukan saja AMIZ tapi saya kira radius dan cakupan ADIZ (air defense identification zone) Indonesia harus disampaikan segera oleh Jokowi secara tegas, mumpung ADIZ masih bisa ditetapkan secara unilateral.
Karenanya, jelas visi misi Jokowi yang berwawasan Ocean Leadership ini juga harus didukung oleh Menhan dan Menlu yang memliliki visi misi serupa dan berani bersuara serta menunjukan sikap lebih sebagai pemain dari pada penonton.
Apa tantangan Jokowi dalam meningkatkan kekuatan maritim Indonesia?
Tantangan pertama, adalah untuk segera mewujudkan National Security Council. Kedua, dalam lakukan efektifitas dan efisiensi anggaran di 13 departemen yang bermain di laut kita. Jangan sampai 13 departemen ini berebut anggaran, mementingkan ego masing-masing.
Banyak pengamat mengatakan, Jokowi akan lebih inward-looking artinya lebih berpandangan ke dalam negeri, berbeda dengan SBY yang outward-looking. Bagaimana menurut Anda?
Saya melihatnya malah terbalik. Jokowi sangat outward-looking makanya beliau bermimpi menjadikan kembali Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia. Catat: Dunia, bukan kawasan.
SBY menurut saya sangat inward looking dengan paradigma “thousand friend, zero enemy” dan tetap berkutat di MEF (minimum essential force) untuk anggaran pertahanan misalnya.
Jadi, jikapun dinilai outward looking menurut saya lebih untuk self branding image-nya sebagai seorang SBY sendiri – bukan buat Indonesia – sebagai suatu bangsa yang membawa urgensi kepentingan-kepentingan nasional.(cnnindonesia.com).