Mantan kontraktor Agensi Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Dia mengungkap, Amerika Serikat (AS) dan Australia selama ini melakukan penyadapan ilegal terhadap beberapa negara dunia. Salah satunya, Indonesia yang juga disadap oleh kedua negara tersebut.
Sejumlah pihak mengecam penyadapan yang dilakukan Australia dan Amerika ini. Bahkan, Jerman lewat Kanselirnya, Angela Merkel yang juga terkena sadap langsung bereaksi. Dia berjanji akan membawa kasus ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Namun sejauh ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum juga bersikap tentang penyadapan ini. Seolah-olah, SBY lebih reaktif tentang persoalan pribadi di partai ketimbang peristiwa penyadapan yang mengganggu harkat dan martabat bangsa.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Presiden SBY juga tidak ada tawar menawar soal kedaulatan bangsa. Namun sikap SBY, kata dia, sudah diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang juga telah memanggil para dubes negara bersangkutan.
"Sikapnya (SBY) sama, tidak ada tawar menawar terhadap kedaulatan bangsa. Soal martabat dan kedaulatan bangsa, beliau (SBY) tidak ada tawar menawar," jelas Ramadhan saat menghadiri sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11).
Dia berpandangan, jika sikap protes Menlu Marty Natalegawa untuk mengevaluasi kerja sama dengan Amerika dan Australia sudah cukup keras. Hal ini, lanjut dia, juga atas instruksi dari Presiden SBY.
"Kebetulan dua hari lalu saya ke Australia (kunker Komisi I DPR) bertemu dengan Menteri Komunikasi Australia. Pemberitaan di Australia cukup kencang. Mereka lihat Marty tidak seperti biasa, yang biasanya lembut kali ini keras. Itu bukan sekedar pandangan pribadi tapi sikap resmi pemerintah Indonesia," tegas Wasekjen Demokrat ini.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah menyatakan jika protes keras yang dilakukan Jerman lewat Angela Merkel wajar. Sebab, Angela secara pribadi langsung disadap oleh Amerika.
Karena itu dia berpandangan, jika protes SBY sudah diwakilkan oleh pernyataan Menlu Marty Natalegawa. Protes Menlu, lanjut dia, juga dilakukan berdasarkan pertimbangan dari SBY.
"Kita melihat beberapa kepala negara beraksi tetapi dalam konteks bahwa alat komunikasi mereka langsung disadap. Disadap 35 kepala pemerintahan yang termasuk di dalamnya Angela Merkel," imbuhnya.
"Apa yang sudah dilakukan pak menlu mengeluarkan statement tetap melaporkan dan mendapatkan arahan beliau (SBY), berangkat dari pertimbangan presiden. Dalam merespon malah ini respon kita terukur," pungkasnya.
Sumber : Merdeka
