 |
| Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro |
Pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).
Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.
Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.
"Utamanya Bappenas yang lead bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya," kata Bambang
. Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.
Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.
Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
Beredar kabar sebelumnya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.
Wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.
Hanya saja, Bambang enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut.
Penentuan lokasi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kajian pemindahan ibu kota. Selain itu, permasalahan mengenai estimasi pendanaan dan tata kota juga akan dikaji.
Dia menargetkan, kajian selesai tahun ini.
"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang.
Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.
Dia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi ibu kota.
"Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya," kata Bambang.
Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.
Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.
Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
Kemungkinan Besar, Ibu Kota Akan Dipindah ke Kalimantan
 |
| Warga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menikmati senja di kafe tepi Sungai Kahayan |
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan kajian rencana pemindahan ibu kota selesai tahun ini.
Bambang memastikan, ibu kota tidak akan berada di Pulau Jawa. Saat ini, ibu kota Republik Indonesia berada di DKI Jakarta.
"Kemungkinan besar (ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik dimananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).
Beredar kabar sebelumnya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.
Wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.
Hanya saja, Bambang enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut.
Penentuan lokasi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kajian pemindahan ibu kota. Selain itu, permasalahan mengenai estimasi pendanaan dan tata kota juga akan dikaji.
Dia menargetkan, kajian selesai tahun ini.
"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang.
Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.
Dia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi ibu kota.
"Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya," kata Bambang.
Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.
Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.
Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
Pemerintah Cari Alternatif Ibu Kota Selain Palangkaraya
 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional baru, Sofyan Djalil. |
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, saat ini rencana pemindahan ibu kota negara masih dalam studi awal.
Pemerintah masih mencari lokasi yang cocok untuk menjadi ibu kota menggantikan Jakarta.
"Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable, yang paling bagus," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Namun, Sofyan belum mau mengungkapkan kota mana saja yang akan dipertimbangkan untuk menjadi ibu kota.
Ia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota akan memiliki implikasi yang panjang. Oleh karena itu, harus dilakukan secara hati-hati.
"Saya kan juga belum boleh umumkan dong," kata dia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Joko Widodo.
Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.
Sumber : KOMPAS