 |
| Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat menyapa para ilmuwan rudal Pyongyang |
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kecewa dan merasa terganggu dengan uji tembak rudal balistik terbaru Korea Utara (Korut) pada hari Minggu kemarin. Dewan Keamanan PBB pada hari ini (22/5/2017) akan menuntut Pyongyang untuk tidak mengulang manuver rudal balistik.
Gedung Putih mengatakan bahwa pemerintah AS menyadari adanya uji tembak rudal terbaru oleh Pyongyang.
”Kami sadar bahwa Korea Utara meluncurkan sebuah rudal balistik jarak menengah. Sistem ini, yang terakhir kali diuji pada bulan Februari, memiliki jarak yang lebih pendek dari rudal yang diluncurkan dalam tiga tes terakhir Korea Utara,” kata seorang pejabat Gedung Putih, seperti dikutip Reuters.
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dalam sebuah wawancara dengan Fox News mengaku kecewa dengan manuver rudal rezim Kim Jong-un tersebut. ”Uji coba yang sedang berlangsung mengecewakan, mengganggu dan kami meminta mereka menghentikannya,” kata Tillerson.
Sementara itu, Jepang mengecam uji coba senjata berbahaya tetangganya tersebut. Tokyo menganggap tindakan Pyongyang tidak dapat ditolerir dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.
“Jepang tidak akan mentolerir aksi provokasi yang berulang oleh Korea Utara,” kata Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga dalam sebuah konferensi pers.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menghendaki uji coba rudal Korut menjadi isu pembahasan pada pertemuan puncak G-7 di Italia akhir bulan ini. ”Saya ingin melakukan diskusi menyeluruh mengenai hal ini di KTT G-7,” kata Abe.
Abe menambahkan bahwa sangat penting untuk bekerja sama dengan Rusia dan China dalam menangani masalah uji coba rudal Pyongyang.
Negara-negara Eropa juga mengecam manuver rezim Kim Jong-un kemarin. Kementerian Luar Negeri Jerman, misalnya, terang-terangan menyatakan bahwa tindakan Korut tak bisa diterima. ”Masyarakat internasional tidak boleh dan tidak terbiasa dengan tes seperti ini,” bunyi pernyataan kementerian itu.
“Kami mengecam keras uji coba rudal di Korea Utara,” lanjut kementerian itu melalui Twitter.
SINDO